Balikpapan – Peran kader sosial di Kota Balikpapan menjadi sorotan Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Iim yang menilai kesejahteraan para kader di tingkat kelurahan perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah.

Dalam kegiatan reses yang digelar di Kelurahan Karang Rejo, Balikpapan Tengah, Iim bertemu langsung dengan ratusan kader sosial dan perwakilan dari dua organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, yakni Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB).

“Pertemuan tersebut menjadi wadah bagi para kader untuk menyampaikan keluhan dan harapan mereka, terutama soal minimnya insentif serta keterbatasan fasilitas yang masih mereka hadapi di lapangan,” ucap Iim saat ditemui awak media, Rabu (29/10/2025).

Menurutnya, para kader sosial adalah ujung tombak pelayanan masyarakat, namun selama ini banyak di antara mereka yang bekerja secara sukarela tanpa mendapatkan penghargaan yang layak. Karena itu, ia mendorong agar ada sinergi konkret antara OPD dan kader dalam menjalankan program sosial.

“Kader ini bekerja untuk masyarakat, bukan untuk diri sendiri. Jadi perlu ada kolaborasi nyata agar kerja mereka bisa lebih optimal,” terangnya.

Dari pihak DP3AKB, disampaikan bahwa pemerintah tengah merencanakan pemberian insentif bagi setiap kader. Namun, realisasi program tersebut masih harus menunggu pembenahan data dan perbaikan sarana Posyandu di sejumlah wilayah.

“Masih ada Posyandu yang belum punya tempat sendiri, bahkan ada yang masih menumpang di rumah warga. Jadi kami benahi dulu kelembagaannya sebelum menyalurkan insentif,” imbuhnya.

Selain soal insentif, Iim juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi kader melalui pelatihan dan sertifikasi resmi. Ia menilai hal ini penting agar para kader dapat menjalankan tugasnya secara profesional.

“Kader tidak hanya menimbang balita, tetapi juga menjalankan enam fungsi penting di Posyandu. Maka perlu pelatihan dan sertifikasi agar mereka punya keahlian yang diakui,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dinas Sosial juga memaparkan program Sekolah Rakyat, yaitu pendidikan gratis dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi bagi warga kurang mampu. Namun, Iim menemukan masih banyak warga yang belum memahami maksud program tersebut.

“Ada yang mengira Sekolah Rakyat itu sekolah biasa seperti zaman dulu. Padahal ini program beasiswa penuh. Sosialisasinya perlu diperkuat,” ujarnya.

Melalui kegiatan reses ini, dirinya berharap masukan dari para kader dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah kota dalam menyusun kebijakan sosial yang lebih berpihak kepada masyarakat.

“Kami ingin kesejahteraan kader meningkat seiring dengan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik,” tutupnya. (Adv)

(Sf/Rs)