Balikpapan - Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025, Anggota DPRD Kota Balikpapan Halili Adinegara mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan momen ini sebagai waktu refleksi terhadap capaian dan tantangan dunia pendidikan saat ini.

Menurutnya, Hardiknas bukan sekadar seremonial, tetapi juga menjadi saat yang tepat untuk mengevaluasi sistem pendidikan, mengapresiasi jasa para guru, dan menyusun strategi perbaikan ke depan.

“Hardiknas menjadi kesempatan untuk melihat kembali capaian pendidikan dan merencanakan langkah-langkah perbaikan di masa depan,” ujar Halili sapaan akrabnya kepada media, Jumat (2/5/2025).

Ia menekankan bahwa pendidikan adalah amanat konstitusi sekaligus hak dasar setiap warga negara yang harus dijamin negara tanpa diskriminasi.

Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan dunia usaha sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan.

Tidak hanya itu, dirinya juga menyampaikan keprihatinannya terhadap dinamika sistem pendidikan nasional yang dinilai terlalu sering mengalami perubahan, khususnya pada aspek kurikulum dan mata pelajaran. 

Hal ini, menurutnya, berdampak langsung pada kebingungan siswa dan ketidakstabilan proses belajar-mengajar di sekolah.

“Sebetulnya akan lebih baik kalau sistem pelajaran tidak sering diubah. Jangan setiap ganti menteri, kurikulum juga ikut berubah. Kasihan murid-murid yang harus menyesuaikan terus,” prihatinnya.

Dirinya menilai, perubahan kurikulum semestinya tidak dilakukan secara terburu-buru atau sekadar mengikuti kebijakan baru dari pimpinan kementerian. Sebaliknya, perubahan dilakukan secara bertahap, melalui kajian ilmiah yang mendalam dan dengan mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan.

"Terlalu seringnya perubahan sistem pembelajaran bisa melemahkan fondasi pendidikan dasar," imbuhnya.

Anak-anak yang sedang berada dalam masa tumbuh kembang justru menjadi korban kebijakan yang tidak konsisten. Alih-alih mempermudah, perubahan yang tidak matang bisa memperparah kesenjangan pendidikan, terutama di daerah yang masih memiliki keterbatasan sarana dan tenaga pendidik.

“Kurikulum itu bukan sekadar soal buku dan mata pelajaran, tapi menyangkut masa depan anak-anak kita. Perubahan tanpa arah yang jelas justru bisa menghilangkan nilai-nilai penting yang harusnya ditanamkan sejak dini,” tegasnya.

Halili juga menyoroti beberapa mata pelajaran yang telah dihapus dalam kurikulum terbaru. Ia menyarankan agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap keputusan itu, dan mempertimbangkan untuk mengembalikan materi yang dinilai penting bagi penguatan karakter dan pengetahuan dasar siswa.

“Beberapa pelajaran penting yang sudah dihapus, sebaiknya dikaji ulang untuk dimasukkan kembali. Jangan sampai justru menghilangkan materi yang dibutuhkan di masa depan, seperti pendidikan moral, sejarah, dan kewarganegaraan,” tambahnya.

Sebagai wakil rakyat, Politisi PKB berharap agar kebijakan pendidikan tidak lagi bersifat sporadis dan politis. Ia mendorong adanya peta jalan pendidikan nasional yang lebih konsisten, inklusif, dan berkelanjutan yang tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan masa kini, tetapi juga tantangan global di masa mendatang.

"Saya mengajak semua pihak untuk menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan di daerah, dengan memastikan setiap anak memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas, tanpa terkecuali," tuturnya. (Adv)

(Sf/Rs)