Balikpapan – Komisi III DPRD Kota Balikpapan menyesalkan langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan yang tidak melibatkan DPRD saat meninjau pembangunan di Balikpapan, salah satunya pengerukan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Hulu Sungai Ampal.

Padahal, DPRD memiliki fungsi pengawasan yang penting dalam setiap kegiatan pembangunan di daerah.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Halili Adinegara, menyatakan bahwa keterlibatan dewan sangat diperlukan agar proses pembangunan berjalan transparan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Apalagi tugas dewan adalah pengawasan, jadi harusnya dilibatkan, jangan jalan sendiri,” ujar Halili kepada awak media, Jumat (23/5/2025).

Ia menambahkan, jika DPRD tidak mengetahui rencana dan lokasi proyek, maka akan menjadi persoalan saat pembahasan anggaran. Hal ini dikhawatirkan membuat program-program Pemkot yang tiba-tiba diajukan sulit dipertanggungjawabkan secara menyeluruh.

“Lucu kalau di lapangan tidak sinkron, tapi di dalam ruangan diminta persetujuan tanpa pemahaman yang jelas dari kami,” akunya Politisi PKB.

Dirinya menegaskan, proyek pengerukan ini berskala besar dan berdampak luas bagi masyarakat, termasuk rencana pembangunan bozem (kolam retensi). Menurutnya, perlu ada kajian dan sosialisasi kepada warga setempat sebelum proyek dilaksanakan.

“Kami juga sering ditanya oleh ketua RT dan warga soal apakah lokasi itu memang cocok dibangun bozem. Ini harus dibicarakan bersama untuk mencegah terjadinya hal-hal tidak diinginkan di kemudian hari,” tuturnya.

Sebagai bentuk pengawasan dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan di Balikpapan, Komisi III DPRD Balikpapan berencana melakukan kunjungan langsung (kunlap) ke lokasi proyek yang tengah menjadi perhatian publik.

Langkah ini diambil untuk memastikan kondisi riil di lapangan dan memperoleh informasi yang akurat serta objektif mengenai progres dan dampak pembangunan tersebut.

Menurutnya, kunjungan ini penting untuk menilai kesesuaian pelaksanaan proyek dengan perencanaan awal, termasuk dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. 

“Kami ingin melihat secara langsung bagaimana kondisi di lapangan. Ini penting agar informasi yang kami terima bukan hanya dari laporan tertulis, tetapi juga hasil pengamatan langsung,” tambahnya.

Selain itu, pihaknya juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam setiap tahapan pembangunan. DPRD, kata dia, harus tetap dilibatkan dalam proses perencanaan hingga pengawasan pelaksanaan program-program pembangunan, terutama yang berdampak langsung pada masyarakat.

“Kami berharap pemerintah kota tidak berjalan sendiri. DPRD sebagai representasi masyarakat harus ikut dilibatkan dalam setiap kegiatan, agar pembangunan yang dilakukan benar-benar sesuai kebutuhan dan aspirasi warga Balikpapan,” tambahnya.

Komisi III DPRD Balikpapan berharap kunjungan lapangan ini tidak hanya menjadi ajang inspeksi, tetapi juga menjadi momentum evaluasi dan penguatan koordinasi antar instansi demi kemajuan pembangunan kota. (Adv)

(Sf/Rs)