Seputar Fakta
    DPRD Kota Balikpapan

    DPRD Kota Balikpapan

    Fraksi PKS-PPP Soroti Defisit APBD 2027 dan Minta Pembangunan Balikpapan Prioritaskan Kebutuhan Warga

    Penulis:Maya Sari|Redaktur:Rusdianto
    17 November 2026 pukul 13:23 WITA

    Perwakilan Fraksi PKS Include PPP, Ari Sanda saat sampaikan pandangan fraksi. (Foto: Mayasari/seputarfakta.com)

    Balikpapan – Fraksi PKS include PPP DPRD Kota Balikpapan meminta pemerintah kota (Pemkot) memprioritaskan pembangunan yang berdampak langsung terhadap masyarakat dalam penyusunan APBD 2027. 

    Sejumlah persoalan menjadi sorotan, mulai dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD), defisit anggaran, penanganan banjir, krisis air bersih, hingga pendidikan dan kesehatan.

    “Tema pembangunan 2027, yakni Pemantapan Seluruh Sektor Pembangunan untuk Menuju Masyarakat Sejahtera, Mandiri, dan Modern, harus diwujudkan melalui program yang tepat sasaran,” kata Perwakilan Fraksi PKS Include PPP, Ari Sanda kepada awak media, Selasa (17/11/2026).

    Menurutnya, hal tersebut penting mengingat RAPBD 2027 diproyeksikan memiliki pendapatan Rp2,93 triliun dan belanja Rp3,49 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit sebesar Rp566,16 miliar yang direncanakan ditutup melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

    “Kami mempertanyakan kepastian realisasi SiLPA 2026 untuk menutup defisit tersebut. Ketergantungan pada SiLPA harus diperhitungkan secara cermat, agar tidak menimbulkan risiko dalam pelaksanaan anggaran,” jelasnya.

    Selain itu, Fraksi juga menyoroti target PAD 2027 sebesar Rp1,68 triliun. Pemkot diminta mengoptimalkan pendapatan melalui digitalisasi, memperluas basis pajak, menekan kebocoran retribusi, dan meningkatkan kontribusi BUMD tanpa membebani masyarakat maupun pelaku usaha kecil.

    Di sektor infrastruktur, Ari meminta pemerintah tetap memperjuangkan pembangunan proyek strategis yang tertunda, seperti flyover Muara Rapak dan revitalisasi Pasar Inpres Kebun Sayur melalui dukungan APBN.

    Fraksi juga meminta pengawasan ketat terhadap pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Rumah Sakit Balikpapan Timur yang menggunakan skema tahun jamak dengan total anggaran Rp491,79 miliar.

    “Pengawasan diperlukan agar pembangunan selesai tepat waktu dan sesuai standar kualitas,” sambungnya.

    Sementara itu, persoalan banjir dan krisis air bersih diminta menjadi prioritas. Pemkot diharapkan mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan drainase, penanganan titik rawan banjir, optimalisasi sumber air baku, peremajaan pipa distribusi, serta penyediaan bantuan air bersih bagi warga terdampak.

    Di bidang pendidikan, Fraksi PKS-PPP mendorong rehabilitasi ruang kelas rusak, penambahan daya tampung sekolah negeri jenjang SD dan SMP, serta mempertahankan program seragam gratis dan beasiswa. 

    “Pemerintah juga diminta memastikan pembayaran insentif guru swasta, honorer, dan tenaga pendidik lainnya tepat waktu,” lanjutnya.

    Terkait program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat, ia meminta kejelasan pembagian pembiayaan antara pemerintah pusat dan daerah, agar tidak membebani APBD Balikpapan.

    “Fraksi kami juga mendorong Pemkot lebih aktif mengawal pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) dan dana kurang salur dari pemerintah pusat maupun provinsi,” terangnya.

    Fraksi berharap seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sehingga APBD 2027 benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat dan mampu mendorong pembangunan Balikpapan yang sejahtera, mandiri, dan modern. (Adv)

    (Sf/Rs)

    DPRD Kota Balikpapan

    DPRD Kota Balikpapan

    Fraksi PKS-PPP Soroti Defisit APBD 2027 dan Minta Pembangunan Balikpapan Prioritaskan Kebutuhan Warga

    Penulis:Maya Sari|Redaktur:Rusdianto
    17 November 2026 pukul 13:23 WITA

    Perwakilan Fraksi PKS Include PPP, Ari Sanda saat sampaikan pandangan fraksi. (Foto: Mayasari/seputarfakta.com)

    Balikpapan – Fraksi PKS include PPP DPRD Kota Balikpapan meminta pemerintah kota (Pemkot) memprioritaskan pembangunan yang berdampak langsung terhadap masyarakat dalam penyusunan APBD 2027. 

    Sejumlah persoalan menjadi sorotan, mulai dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD), defisit anggaran, penanganan banjir, krisis air bersih, hingga pendidikan dan kesehatan.

    “Tema pembangunan 2027, yakni Pemantapan Seluruh Sektor Pembangunan untuk Menuju Masyarakat Sejahtera, Mandiri, dan Modern, harus diwujudkan melalui program yang tepat sasaran,” kata Perwakilan Fraksi PKS Include PPP, Ari Sanda kepada awak media, Selasa (17/11/2026).

    Menurutnya, hal tersebut penting mengingat RAPBD 2027 diproyeksikan memiliki pendapatan Rp2,93 triliun dan belanja Rp3,49 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit sebesar Rp566,16 miliar yang direncanakan ditutup melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

    “Kami mempertanyakan kepastian realisasi SiLPA 2026 untuk menutup defisit tersebut. Ketergantungan pada SiLPA harus diperhitungkan secara cermat, agar tidak menimbulkan risiko dalam pelaksanaan anggaran,” jelasnya.

    Selain itu, Fraksi juga menyoroti target PAD 2027 sebesar Rp1,68 triliun. Pemkot diminta mengoptimalkan pendapatan melalui digitalisasi, memperluas basis pajak, menekan kebocoran retribusi, dan meningkatkan kontribusi BUMD tanpa membebani masyarakat maupun pelaku usaha kecil.

    Di sektor infrastruktur, Ari meminta pemerintah tetap memperjuangkan pembangunan proyek strategis yang tertunda, seperti flyover Muara Rapak dan revitalisasi Pasar Inpres Kebun Sayur melalui dukungan APBN.

    Fraksi juga meminta pengawasan ketat terhadap pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Rumah Sakit Balikpapan Timur yang menggunakan skema tahun jamak dengan total anggaran Rp491,79 miliar.

    “Pengawasan diperlukan agar pembangunan selesai tepat waktu dan sesuai standar kualitas,” sambungnya.

    Sementara itu, persoalan banjir dan krisis air bersih diminta menjadi prioritas. Pemkot diharapkan mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan drainase, penanganan titik rawan banjir, optimalisasi sumber air baku, peremajaan pipa distribusi, serta penyediaan bantuan air bersih bagi warga terdampak.

    Di bidang pendidikan, Fraksi PKS-PPP mendorong rehabilitasi ruang kelas rusak, penambahan daya tampung sekolah negeri jenjang SD dan SMP, serta mempertahankan program seragam gratis dan beasiswa. 

    “Pemerintah juga diminta memastikan pembayaran insentif guru swasta, honorer, dan tenaga pendidik lainnya tepat waktu,” lanjutnya.

    Terkait program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat, ia meminta kejelasan pembagian pembiayaan antara pemerintah pusat dan daerah, agar tidak membebani APBD Balikpapan.

    “Fraksi kami juga mendorong Pemkot lebih aktif mengawal pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) dan dana kurang salur dari pemerintah pusat maupun provinsi,” terangnya.

    Fraksi berharap seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sehingga APBD 2027 benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat dan mampu mendorong pembangunan Balikpapan yang sejahtera, mandiri, dan modern. (Adv)

    (Sf/Rs)