Seputar Fakta
    DPRD Kota Balikpapan

    DPRD Kota Balikpapan

    Fraksi PKB Soroti Defisit Rp566 Miliar dalam RAPBD Balikpapan 2027, Minta Pemkot Cermat Kelola Anggaran

    Penulis:Maya Sari|Redaktur:Rusdianto
    16 November 2026 pukul 13:53 WITA

    Perwakilan Fraksi PKB include Hanura dan Demokrat, Taufik Qul Rahman saat sampaikan pandangan fraksi. (Foto: Mayasari/seputarfakta.com)

    Balikpapan – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) include Partai Hanura dan Partai Demokrat DPRD Kota Balikpapan menyoroti sejumlah persoalan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2027.

    Salah satu perhatian utama fraksi tersebut adalah rencana defisit anggaran sebesar Rp566,16 miliar yang akan ditutup menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

    Pandangan umum fraksi tersebut disampaikan oleh Taufik Qul Rahman dalam rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan, Senin (16/11/2026), terkait Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan atas Raperda APBD 2027 beserta Nota Keuangannya.

    Dalam pandangannya, Fraksi PKB terlebih dahulu menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan atas penyusunan RAPBD 2027. Namun, fraksi ini juga memberikan sejumlah catatan penting yang dinilai perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah.

    “Berdasarkan dokumen RAPBD 2027, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2,93 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp3,49 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sebesar Rp566,16 miliar,” ucap Taufik dalam pandangan fraksinya.

    Fraksi PKB menilai terdapat lima tantangan utama dalam pengelolaan APBD 2027, yakni keterbatasan ruang fiskal, ketergantungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap sektor pajak, tingginya belanja operasi, besarnya kebutuhan infrastruktur dan pelayanan dasar, serta pemenuhan belanja wajib dan program prioritas daerah.

    Dari sisi pendapatan, Fraksi PKB mencatat target PAD sebesar Rp1,68 triliun atau 57,42 persen dari total pendapatan daerah. Jumlah tersebut meningkat Rp182,34 miliar atau 12,16 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

    “Namun, sekitar Rp1,43 triliun atau 85,26 persen dari PAD masih bersumber dari pajak daerah. Kondisi ini menunjukkan pendapatan Kota Balikpapan masih sangat bergantung pada sektor perpajakan,” lanjutnya.

    Fraksi PKB mendukung upaya pemerintah meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Meski demikian, optimalisasi pajak dan retribusi harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan, kepastian aturan, serta kemudahan pembayaran melalui layanan digital.

    Pemerintah juga diminta mengevaluasi potensi kebocoran pendapatan, menagih piutang pajak dan retribusi, mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, serta meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    “Langkah tersebut dinilai penting agar peningkatan PAD tidak justru menambah beban masyarakat,” sambungnya.

    Selain PAD, Fraksi PKB menyoroti penurunan pendapatan transfer yang direncanakan sebesar Rp1,24 triliun. Angka tersebut turun Rp425,21 miliar atau 25,50 persen dibandingkan APBD Murni 2026 yang mencapai Rp1,66 triliun.

    Menurut Fraksi PKB, penurunan pendapatan transfer menjadi tantangan serius bagi kemampuan keuangan daerah. Karena itu, pemerintah diminta menjelaskan dampaknya terhadap program pembangunan dan memastikan pelayanan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas.

    “Pemerintah juga perlu menyiapkan langkah antisipasi apabila dana transfer dari pemerintah pusat kembali mengalami pengurangan, termasuk menentukan program prioritas yang harus tetap dilaksanakan dan program yang berpotensi ditunda,” terangnya.

    Pada sisi belanja, Fraksi PKB mencatat alokasi belanja daerah sebesar Rp3,49 triliun. Anggaran tersebut terdiri atas belanja operasi Rp2,69 triliun atau 76,86 persen, belanja modal Rp804,79 miliar atau 23,03 persen, serta belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp4 miliar atau 0,11 persen.

    Besarnya porsi belanja operasi menjadi perhatian karena menunjukkan APBD masih didominasi belanja rutin pemerintahan. Sementara itu, belanja modal yang mendukung pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik hanya mendapat porsi 23,03 persen.

    “Fraksi PKB meminta pemerintah mengevaluasi belanja rutin birokrasi dan memperbesar keberpihakan anggaran terhadap kebutuhan masyarakat,”.

    Belanja modal, menurut fraksi tersebut, harus benar-benar diarahkan untuk menjawab persoalan mendesak, seperti perbaikan jalan lingkungan, pembangunan drainase, penerangan jalan umum, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan penyediaan air bersih.

    Fraksi PKB juga mengingatkan penurunan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang cukup signifikan, yakni 65,23 persen, dari Rp11,5 miliar pada tahun sebelumnya menjadi hanya Rp4 miliar pada RAPBD 2027.

    “Penurunan tersebut dinilai berisiko mengingat Balikpapan menghadapi sejumlah potensi bencana dan kondisi darurat, seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir, serta krisis air,” imbuhnya.

    Menurut Fraksi PKB, BTT merupakan instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk menghadapi bencana, keadaan darurat, dan kebutuhan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

    “Karena itu, penentuan besaran BTT harus berdasarkan kajian risiko dan perhitungan kebutuhan yang terukur, bukan sekadar pertimbangan efisiensi anggaran,” tegasnya.

    Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah rencana menutup defisit Rp566,16 miliar melalui penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya.

    Fraksi PKB mengingatkan bahwa SiLPA yang digunakan sebagai sumber pembiayaan harus dihitung secara cermat karena besaran riilnya masih perlu dipastikan berdasarkan hasil pemeriksaan dan audit.

    “Kami mengingatkan dengan tegas bahwa SiLPA adalah proyeksi, bukan uang tunai yang sudah pasti di tangan. Jika realisasi SiLPA meleset dari hasil audit BPK, maka APBD 2027 akan mengalami tekanan kas yang serius,” demikian disampaikan dalam pandangan umum fraksi.

    Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Fraksi PKB meminta pemerintah menyampaikan secara transparan besaran SiLPA riil berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

    Pemerintah juga diminta menyiapkan skenario apabila SiLPA tidak mencapai target, termasuk menentukan program yang harus diprioritaskan dan kegiatan yang dapat ditunda.

    Selain itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diingatkan agar tidak melakukan belanja secara berlebihan pada awal tahun anggaran sebelum ketersediaan kas benar-benar dipastikan.

    Fraksi PKB menegaskan, penggunaan SiLPA untuk menutup defisit harus dilakukan secara hati-hati.

    “Jangan sampai APBD disusun berdasarkan asumsi pembiayaan yang belum pasti, sehingga berujung pada tertundanya pembangunan dan tidak terpenuhinya aspirasi masyarakat,” ungkapnya.

    Menutup pandangan umumnya, Fraksi PKB menekankan bahwa keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun tingkat penyerapannya.

    Lebih dari itu, anggaran daerah harus mampu memberikan manfaat nyata dan dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Kota Balikpapan. (Adv)

    (Sf/Rs)

    DPRD Kota Balikpapan

    DPRD Kota Balikpapan

    Fraksi PKB Soroti Defisit Rp566 Miliar dalam RAPBD Balikpapan 2027, Minta Pemkot Cermat Kelola Anggaran

    Penulis:Maya Sari|Redaktur:Rusdianto
    16 November 2026 pukul 13:53 WITA

    Perwakilan Fraksi PKB include Hanura dan Demokrat, Taufik Qul Rahman saat sampaikan pandangan fraksi. (Foto: Mayasari/seputarfakta.com)

    Balikpapan – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) include Partai Hanura dan Partai Demokrat DPRD Kota Balikpapan menyoroti sejumlah persoalan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2027.

    Salah satu perhatian utama fraksi tersebut adalah rencana defisit anggaran sebesar Rp566,16 miliar yang akan ditutup menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

    Pandangan umum fraksi tersebut disampaikan oleh Taufik Qul Rahman dalam rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan, Senin (16/11/2026), terkait Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan atas Raperda APBD 2027 beserta Nota Keuangannya.

    Dalam pandangannya, Fraksi PKB terlebih dahulu menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan atas penyusunan RAPBD 2027. Namun, fraksi ini juga memberikan sejumlah catatan penting yang dinilai perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah.

    “Berdasarkan dokumen RAPBD 2027, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2,93 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp3,49 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sebesar Rp566,16 miliar,” ucap Taufik dalam pandangan fraksinya.

    Fraksi PKB menilai terdapat lima tantangan utama dalam pengelolaan APBD 2027, yakni keterbatasan ruang fiskal, ketergantungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap sektor pajak, tingginya belanja operasi, besarnya kebutuhan infrastruktur dan pelayanan dasar, serta pemenuhan belanja wajib dan program prioritas daerah.

    Dari sisi pendapatan, Fraksi PKB mencatat target PAD sebesar Rp1,68 triliun atau 57,42 persen dari total pendapatan daerah. Jumlah tersebut meningkat Rp182,34 miliar atau 12,16 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

    “Namun, sekitar Rp1,43 triliun atau 85,26 persen dari PAD masih bersumber dari pajak daerah. Kondisi ini menunjukkan pendapatan Kota Balikpapan masih sangat bergantung pada sektor perpajakan,” lanjutnya.

    Fraksi PKB mendukung upaya pemerintah meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Meski demikian, optimalisasi pajak dan retribusi harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan, kepastian aturan, serta kemudahan pembayaran melalui layanan digital.

    Pemerintah juga diminta mengevaluasi potensi kebocoran pendapatan, menagih piutang pajak dan retribusi, mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, serta meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    “Langkah tersebut dinilai penting agar peningkatan PAD tidak justru menambah beban masyarakat,” sambungnya.

    Selain PAD, Fraksi PKB menyoroti penurunan pendapatan transfer yang direncanakan sebesar Rp1,24 triliun. Angka tersebut turun Rp425,21 miliar atau 25,50 persen dibandingkan APBD Murni 2026 yang mencapai Rp1,66 triliun.

    Menurut Fraksi PKB, penurunan pendapatan transfer menjadi tantangan serius bagi kemampuan keuangan daerah. Karena itu, pemerintah diminta menjelaskan dampaknya terhadap program pembangunan dan memastikan pelayanan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas.

    “Pemerintah juga perlu menyiapkan langkah antisipasi apabila dana transfer dari pemerintah pusat kembali mengalami pengurangan, termasuk menentukan program prioritas yang harus tetap dilaksanakan dan program yang berpotensi ditunda,” terangnya.

    Pada sisi belanja, Fraksi PKB mencatat alokasi belanja daerah sebesar Rp3,49 triliun. Anggaran tersebut terdiri atas belanja operasi Rp2,69 triliun atau 76,86 persen, belanja modal Rp804,79 miliar atau 23,03 persen, serta belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp4 miliar atau 0,11 persen.

    Besarnya porsi belanja operasi menjadi perhatian karena menunjukkan APBD masih didominasi belanja rutin pemerintahan. Sementara itu, belanja modal yang mendukung pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik hanya mendapat porsi 23,03 persen.

    “Fraksi PKB meminta pemerintah mengevaluasi belanja rutin birokrasi dan memperbesar keberpihakan anggaran terhadap kebutuhan masyarakat,”.

    Belanja modal, menurut fraksi tersebut, harus benar-benar diarahkan untuk menjawab persoalan mendesak, seperti perbaikan jalan lingkungan, pembangunan drainase, penerangan jalan umum, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan penyediaan air bersih.

    Fraksi PKB juga mengingatkan penurunan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang cukup signifikan, yakni 65,23 persen, dari Rp11,5 miliar pada tahun sebelumnya menjadi hanya Rp4 miliar pada RAPBD 2027.

    “Penurunan tersebut dinilai berisiko mengingat Balikpapan menghadapi sejumlah potensi bencana dan kondisi darurat, seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir, serta krisis air,” imbuhnya.

    Menurut Fraksi PKB, BTT merupakan instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk menghadapi bencana, keadaan darurat, dan kebutuhan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

    “Karena itu, penentuan besaran BTT harus berdasarkan kajian risiko dan perhitungan kebutuhan yang terukur, bukan sekadar pertimbangan efisiensi anggaran,” tegasnya.

    Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah rencana menutup defisit Rp566,16 miliar melalui penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya.

    Fraksi PKB mengingatkan bahwa SiLPA yang digunakan sebagai sumber pembiayaan harus dihitung secara cermat karena besaran riilnya masih perlu dipastikan berdasarkan hasil pemeriksaan dan audit.

    “Kami mengingatkan dengan tegas bahwa SiLPA adalah proyeksi, bukan uang tunai yang sudah pasti di tangan. Jika realisasi SiLPA meleset dari hasil audit BPK, maka APBD 2027 akan mengalami tekanan kas yang serius,” demikian disampaikan dalam pandangan umum fraksi.

    Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Fraksi PKB meminta pemerintah menyampaikan secara transparan besaran SiLPA riil berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

    Pemerintah juga diminta menyiapkan skenario apabila SiLPA tidak mencapai target, termasuk menentukan program yang harus diprioritaskan dan kegiatan yang dapat ditunda.

    Selain itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diingatkan agar tidak melakukan belanja secara berlebihan pada awal tahun anggaran sebelum ketersediaan kas benar-benar dipastikan.

    Fraksi PKB menegaskan, penggunaan SiLPA untuk menutup defisit harus dilakukan secara hati-hati.

    “Jangan sampai APBD disusun berdasarkan asumsi pembiayaan yang belum pasti, sehingga berujung pada tertundanya pembangunan dan tidak terpenuhinya aspirasi masyarakat,” ungkapnya.

    Menutup pandangan umumnya, Fraksi PKB menekankan bahwa keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun tingkat penyerapannya.

    Lebih dari itu, anggaran daerah harus mampu memberikan manfaat nyata dan dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Kota Balikpapan. (Adv)

    (Sf/Rs)