
DPRD Kota Balikpapan
Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Suwanto sampaikan pandangan umum fraksi. (Foto: Mayasari/seputarfakta.com)
Balikpapan – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan menyoroti sejumlah persoalan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Balikpapan Tahun 2027.
Mulai dari penurunan pendapatan daerah, tingginya ketergantungan terhadap pajak daerah, risiko pembiayaan defisit, hingga pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan hidup.
Berbagai catatan disampaikan Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Suwanto, dalam pemandangan umum fraksi terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan atas RAPBD 2027 dalam rapat paripurna DPRD Balikpapan, Senin (16/11/2026).
Dalam penyampaiannya, Suwanto menegaskan, APBD harus menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, setiap rupiah yang dialokasikan dalam anggaran daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok pekerja, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), nelayan, petani kota, tenaga pendidik, serta masyarakat berpenghasilan rendah.
“Sebagai fraksi yang berpegang teguh pada ideologi Pancasila dan berpihak kepada wong cilik, kami berpandangan setiap rupiah dalam APBD harus hadir sebagai instrumen keadilan sosial dan kesejahteraan nyata bagi rakyat,” ucap Suwanto.
Setelah mencermati postur dan substansi Nota Keuangan RAPBD 2027, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap tiga komponen utama anggaran, yakni pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
“Pada sektor pendapatan, fraksi menyoroti rencana pendapatan daerah tahun 2027 sebesar Rp2,928 triliun. Angka tersebut turun 7,70 persen atau sekitar Rp244,37 miliar dibandingkan anggaran tahun 2026,” imbuhnya.
Penurunan tersebut terutama disebabkan berkurangnya proyeksi pendapatan transfer sebesar 25,50 persen menjadi Rp1,242 triliun. Hal ini karena sejumlah dana transfer yang penggunaannya telah ditentukan, seperti DAU Specific Grant, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit, dan bantuan keuangan provinsi, belum tercantum karena masih menunggu petunjuk teknis.
Di sisi lain, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan justru menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 12,16 persen menjadi Rp1,681 triliun.
“Namun, sekitar 85,26 persen dari target PAD tersebut atau Rp1,433 triliun masih bertumpu pada pajak daerah,” lanjutnya.
Kondisi ini dinilai perlu menjadi perhatian agar pemerintah tidak hanya mengandalkan sumber pendapatan dari pajak, tetapi juga mampu menggali potensi pendapatan daerah lainnya secara optimal.
Fraksi PDI Perjuangan meminta Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Balikpapan meningkatkan pengawasan dan pendataan wajib pajak, termasuk sektor hiburan malam, restoran, serta usaha rumah kos dan homestay.
Suwanto menilai, sektor hiburan malam dan restoran perlu dicermati karena keterbukaan pembukuannya masih perlu mendapat perhatian.
“Selain itu, potensi retribusi parkir di luar badan jalan yang ditargetkan sebesar Rp350 juta dinilai masih dapat ditingkatkan,” jelasnya.
Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan penerapan tarif parkir progresif, khususnya di kawasan bandara, pelabuhan, dan pusat perbelanjaan.
Digitalisasi pembayaran parkir juga dinilai penting agar seluruh transaksi dapat terpantau dan terintegrasi dengan pusat data Pemkot Balikpapan.
Pada sektor belanja daerah, total belanja dalam RAPBD 2027 direncanakan mencapai Rp3,494 triliun. Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi peningkatan alokasi belanja modal sebesar 23,90 persen menjadi Rp804,79 miliar atau sekitar 23,03 persen dari total belanja daerah.
“Salah satu alokasi terbesar berada pada belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi yang mencapai Rp419,93 miliar,” sambungnya.
Meski demikian, Suwanto mengingatkan bahwa belanja operasi masih mendominasi struktur anggaran dengan porsi 76,86 persen atau sekitar Rp2,685 triliun.
Karena itu, pihaknya berharap pemerintah dapat memastikan komposisi belanja daerah benar-benar memberikan dampak langsung terhadap pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
Dalam RAPBD 2027, pemerintah merencanakan defisit sebesar Rp566,15 miliar yang seluruhnya akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.
“Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan bahwa ketergantungan penuh terhadap estimasi SILPA memiliki risiko terhadap kondisi keuangan daerah, terutama apabila realisasi SILPA yang tersedia lebih rendah dari proyeksi,” tambahnya.
Apabila hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menunjukkan nilai SILPA bebas lebih kecil dari perkiraan, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menghambat pelaksanaan program prioritas masyarakat atau menimbulkan kewajiban belanja yang belum terbayarkan.
“Kami meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memaparkan secara transparan rincian komponen pembentuk SILPA sebesar Rp566,15 miliar tersebut agar dapat diyakini validitas kas bebasnya,” tegasnya.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti kebijakan pemerintah pusat terkait pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) yang dinilai memberikan dampak signifikan terhadap proses pembangunan, termasuk di Kota Balikpapan.
Untuk itu, Pemkot didorong melakukan kajian terhadap komponen perhitungan TKD berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.
Pemerintah juga diminta menyajikan data secara transparan mengenai dasar perhitungan transfer yang seharusnya diterima Balikpapan, termasuk mempertimbangkan kontribusi masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah terhadap penerimaan pajak pusat.
“Salah satunya Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN),” sebutnya. (Adv)
(Sf/Lo)
Cari disini...

DPRD Kota Balikpapan

Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Suwanto sampaikan pandangan umum fraksi. (Foto: Mayasari/seputarfakta.com)
Balikpapan – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan menyoroti sejumlah persoalan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Balikpapan Tahun 2027.
Mulai dari penurunan pendapatan daerah, tingginya ketergantungan terhadap pajak daerah, risiko pembiayaan defisit, hingga pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan hidup.
Berbagai catatan disampaikan Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Suwanto, dalam pemandangan umum fraksi terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan atas RAPBD 2027 dalam rapat paripurna DPRD Balikpapan, Senin (16/11/2026).
Dalam penyampaiannya, Suwanto menegaskan, APBD harus menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, setiap rupiah yang dialokasikan dalam anggaran daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok pekerja, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), nelayan, petani kota, tenaga pendidik, serta masyarakat berpenghasilan rendah.
“Sebagai fraksi yang berpegang teguh pada ideologi Pancasila dan berpihak kepada wong cilik, kami berpandangan setiap rupiah dalam APBD harus hadir sebagai instrumen keadilan sosial dan kesejahteraan nyata bagi rakyat,” ucap Suwanto.
Setelah mencermati postur dan substansi Nota Keuangan RAPBD 2027, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap tiga komponen utama anggaran, yakni pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
“Pada sektor pendapatan, fraksi menyoroti rencana pendapatan daerah tahun 2027 sebesar Rp2,928 triliun. Angka tersebut turun 7,70 persen atau sekitar Rp244,37 miliar dibandingkan anggaran tahun 2026,” imbuhnya.
Penurunan tersebut terutama disebabkan berkurangnya proyeksi pendapatan transfer sebesar 25,50 persen menjadi Rp1,242 triliun. Hal ini karena sejumlah dana transfer yang penggunaannya telah ditentukan, seperti DAU Specific Grant, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit, dan bantuan keuangan provinsi, belum tercantum karena masih menunggu petunjuk teknis.
Di sisi lain, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan justru menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 12,16 persen menjadi Rp1,681 triliun.
“Namun, sekitar 85,26 persen dari target PAD tersebut atau Rp1,433 triliun masih bertumpu pada pajak daerah,” lanjutnya.
Kondisi ini dinilai perlu menjadi perhatian agar pemerintah tidak hanya mengandalkan sumber pendapatan dari pajak, tetapi juga mampu menggali potensi pendapatan daerah lainnya secara optimal.
Fraksi PDI Perjuangan meminta Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Balikpapan meningkatkan pengawasan dan pendataan wajib pajak, termasuk sektor hiburan malam, restoran, serta usaha rumah kos dan homestay.
Suwanto menilai, sektor hiburan malam dan restoran perlu dicermati karena keterbukaan pembukuannya masih perlu mendapat perhatian.
“Selain itu, potensi retribusi parkir di luar badan jalan yang ditargetkan sebesar Rp350 juta dinilai masih dapat ditingkatkan,” jelasnya.
Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan penerapan tarif parkir progresif, khususnya di kawasan bandara, pelabuhan, dan pusat perbelanjaan.
Digitalisasi pembayaran parkir juga dinilai penting agar seluruh transaksi dapat terpantau dan terintegrasi dengan pusat data Pemkot Balikpapan.
Pada sektor belanja daerah, total belanja dalam RAPBD 2027 direncanakan mencapai Rp3,494 triliun. Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi peningkatan alokasi belanja modal sebesar 23,90 persen menjadi Rp804,79 miliar atau sekitar 23,03 persen dari total belanja daerah.
“Salah satu alokasi terbesar berada pada belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi yang mencapai Rp419,93 miliar,” sambungnya.
Meski demikian, Suwanto mengingatkan bahwa belanja operasi masih mendominasi struktur anggaran dengan porsi 76,86 persen atau sekitar Rp2,685 triliun.
Karena itu, pihaknya berharap pemerintah dapat memastikan komposisi belanja daerah benar-benar memberikan dampak langsung terhadap pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
Dalam RAPBD 2027, pemerintah merencanakan defisit sebesar Rp566,15 miliar yang seluruhnya akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.
“Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan bahwa ketergantungan penuh terhadap estimasi SILPA memiliki risiko terhadap kondisi keuangan daerah, terutama apabila realisasi SILPA yang tersedia lebih rendah dari proyeksi,” tambahnya.
Apabila hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menunjukkan nilai SILPA bebas lebih kecil dari perkiraan, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menghambat pelaksanaan program prioritas masyarakat atau menimbulkan kewajiban belanja yang belum terbayarkan.
“Kami meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memaparkan secara transparan rincian komponen pembentuk SILPA sebesar Rp566,15 miliar tersebut agar dapat diyakini validitas kas bebasnya,” tegasnya.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti kebijakan pemerintah pusat terkait pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) yang dinilai memberikan dampak signifikan terhadap proses pembangunan, termasuk di Kota Balikpapan.
Untuk itu, Pemkot didorong melakukan kajian terhadap komponen perhitungan TKD berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.
Pemerintah juga diminta menyajikan data secara transparan mengenai dasar perhitungan transfer yang seharusnya diterima Balikpapan, termasuk mempertimbangkan kontribusi masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah terhadap penerimaan pajak pusat.
“Salah satunya Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN),” sebutnya. (Adv)
(Sf/Lo)