
DPRD Kota Balikpapan
Perwakilan Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Suwanto. (Foto: Mayasari/seputarfakta.com)
Balikpapan – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan hidup. Pengelolaan sampah dinilai tidak boleh lagi hanya mengandalkan pola konvensional, yakni kumpul, angkut, dan buang.
Perwakilan Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Suwanto menyampaikan, bahwa pemerintah perlu mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui pengurangan, pemilahan, dan pengolahan sampah sejak dari rumah tangga.
“Langkah tersebut sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2015. Khususnya Pasal 8 yang mewajibkan setiap orang memilah sampah dari sumbernya,” terang Suwanto kepada awak media, Kamis (19/11/2026).
Namun, kewajiban masyarakat tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan fasilitas, edukasi, pendampingan, serta dukungan anggaran yang memadai.
“Keberhasilan pengelolaan sampah bukan diukur dari banyaknya sampah yang diangkut ke TPA, melainkan dari besarnya sampah yang berhasil dikurangi dan diolah sejak dari sumbernya,” katanya.
Selain pengelolaan sampah, Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong peningkatan perlindungan lingkungan hidup melalui penambahan ruang terbuka hijau, perbaikan sistem drainase, serta penanganan kawasan rawan banjir.
Suwanto menegaskan, perubahan pola pikir dan kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah merupakan bagian dari gerakan Merawat Pertiwi.
“Perubahan pola pikir dan kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah merupakan bagian dari gerakan Merawat Pertiwi,” ujarnya.
Menurutnya, gerakan tersebut tidak hanya bertujuan menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan tanggung jawab bersama yang dimulai dari lingkungan rumah masing-masing.
Dalam penutup penyampaian pemandangan umum, Fraksi PDI Perjuangan berharap seluruh catatan, kritik, dan rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Kota Balikpapan dalam menyempurnakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027.
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa penyusunan APBD harus senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat serta berorientasi pada pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan.
“Hal tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya Kota Balikpapan yang lebih sejahtera dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,” ungkapnya. (Adv)
(Sf/Rs)
Cari disini...

DPRD Kota Balikpapan

Perwakilan Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Suwanto. (Foto: Mayasari/seputarfakta.com)
Balikpapan – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan hidup. Pengelolaan sampah dinilai tidak boleh lagi hanya mengandalkan pola konvensional, yakni kumpul, angkut, dan buang.
Perwakilan Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Suwanto menyampaikan, bahwa pemerintah perlu mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui pengurangan, pemilahan, dan pengolahan sampah sejak dari rumah tangga.
“Langkah tersebut sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2015. Khususnya Pasal 8 yang mewajibkan setiap orang memilah sampah dari sumbernya,” terang Suwanto kepada awak media, Kamis (19/11/2026).
Namun, kewajiban masyarakat tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan fasilitas, edukasi, pendampingan, serta dukungan anggaran yang memadai.
“Keberhasilan pengelolaan sampah bukan diukur dari banyaknya sampah yang diangkut ke TPA, melainkan dari besarnya sampah yang berhasil dikurangi dan diolah sejak dari sumbernya,” katanya.
Selain pengelolaan sampah, Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong peningkatan perlindungan lingkungan hidup melalui penambahan ruang terbuka hijau, perbaikan sistem drainase, serta penanganan kawasan rawan banjir.
Suwanto menegaskan, perubahan pola pikir dan kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah merupakan bagian dari gerakan Merawat Pertiwi.
“Perubahan pola pikir dan kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah merupakan bagian dari gerakan Merawat Pertiwi,” ujarnya.
Menurutnya, gerakan tersebut tidak hanya bertujuan menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan tanggung jawab bersama yang dimulai dari lingkungan rumah masing-masing.
Dalam penutup penyampaian pemandangan umum, Fraksi PDI Perjuangan berharap seluruh catatan, kritik, dan rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Kota Balikpapan dalam menyempurnakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027.
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa penyusunan APBD harus senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat serta berorientasi pada pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan.
“Hal tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya Kota Balikpapan yang lebih sejahtera dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,” ungkapnya. (Adv)
(Sf/Rs)