Balikpapan – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Balikpapan menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) yang dinilai gagal dalam memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat.

“Kami dari Fraksi mendesak pembentukan Panitia Khusus (Pansus) di DPRD Kota Balikpapan untuk mengusut tuntas permasalahan ini,” ucap Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Balikpapan, Muhammad Najib kepada media, Kamis (19/6/2025).

Menurut Fraksi PDI Perjuangan, permasalahan air bersih yang terus terjadi bukan lagi sekadar kendala teknis, melainkan mencerminkan kegagalan manajerial serta lemahnya kepemimpinan di tubuh PTMB. 

Ribuan warga, kata Najib, telah menjadi korban akibat distribusi air yang tidak menentu, daftar tunggu sambungan baru yang tak kunjung teratasi, hingga kualitas air yang buruk keruh, berbau, bahkan sering tidak mengalir sama sekali.

Najib menyampaikan kritik keras dalam sidang DPRD, beberapa waktu lalu. Ia menilai PTMB sudah melenceng jauh dari fungsi sebagai institusi pelayanan publik.

“Setiap kali kami turun ke lapangan dalam kegiatan reses, keluhan soal air bersih selalu mendominasi. Ini bukan keluhan baru, tapi sudah berlangsung bertahun-tahun. PTMB hanya pandai menyusun alasan, tapi minim aksi nyata. Ini bentuk penghinaan terhadap hak dasar warga,” ujarnya.

Najib juga menyoroti penutupan pendaftaran sambungan baru yang dilakukan secara sepihak oleh PTMB tanpa memberikan solusi alternatif.

“Perusahaan ini milik daerah, bukan milik pribadi. Kebijakan sepihak yang merugikan masyarakat tidak bisa ditoleransi,” tegasnya.

Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan tiga tuntutan utama yakni pertama, audit menyeluruh terhadap kinerja dan anggaran PTMB. Mereka mendesak agar DPRD segera memeriksa tata kelola perusahaan, termasuk distribusi dan kebijakan pelayanan.

Kedua, mereka meminta perombakan total dalam struktur manajemen PTMB.

“Bagi fraksi, pejabat yang tidak mampu menjalankan tugas dengan profesional sebaiknya segera mundur,” tegasnya.

Ketiga, mereka mendorong transformasi PTMB menjadi lembaga modern yang transparan, efisien, dan akuntabel. PTMB harus tunduk pada audit publik dan terbuka terhadap pengawasan legislatif.

Najib menyatakan bahwa pembentukan Pansus bukan sekadar wacana, melainkan ultimatum politik.

“Jika pemerintah kota dan direksi PTMB tetap diam dan tidak mengambil langkah konkret, maka Pansus akan dibentuk untuk mengungkap semua kegagalan ini. Air adalah hak rakyat, dan kami tidak akan tinggal diam,” imbuhnya.

Ia menambahkan bahwa krisis ini bisa berkembang menjadi krisis kepercayaan publik jika tidak segera ditangani.

“Wali Kota dan PTMB kini harus memilih: segera berbenah atau bersiap untuk dibongkar,” pungkasnya. (Adv)

(Sf/Rs)