
DPRD Kota Balikpapan
perwakilan Fraksi NasDem DPRD Kota Balikpapan, Puryadi saat sampaikan pandangan fraksi. (Foto: Mayasari/seputarfakta.com)
Balikpapan – Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Balikpapan menyoroti besarnya alokasi belanja operasional dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Balikpapan Tahun 2027.
Fraksi NasDem meminta pemerintah kota lebih mengutamakan belanja produktif yang berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan perwakilan Fraksi NasDem DPRD Kota Balikpapan, Puryadi, saat membacakan nota penjelasan fraksi terhadap RAPBD 2027.
“Fraksi NasDem mengapresiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan atas penyusunan RAPBD 2027 yang mengusung tema pemantapan seluruh sektor pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan modern,” kata Puryadi kepada awak media, Selasa (17/11/2026)
Menurutnya, tema tersebut harus diwujudkan melalui penyusunan anggaran yang tepat sasaran, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Berdasarkan rancangan yang disampaikan Wali Kota Balikpapan, total pendapatan daerah pada 2027 direncanakan mencapai Rp2,93 triliun. Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp1,68 triliun atau meningkat sekitar Rp182,3 miliar, setara 12,16 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Fraksi NasDem mengapresiasi peningkatan target PAD tersebut sebagai upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah. Namun, pemerintah kota diminta memastikan optimalisasi pajak dan retribusi daerah tidak membebani masyarakat.
“Optimalisasi pajak, retribusi dan pengelolaan kekayaan daerah harus didukung perbaikan tata kelola, penguatan pengawasan, serta perluasan basis penerimaan berbasis teknologi digital tanpa memberatkan masyarakat,” ujar Puryadi.
Selain itu, pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp1,24 triliun, belum termasuk dana transfer yang bersifat khusus. Fraksi NasDem meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) aktif memantau kepastian alokasi dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat maupun provinsi, agar perencanaan anggaran dapat dilakukan secara terukur.
Sementara itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp4,5 miliar dari hibah pemerintah pusat. “NasDem mengingatkan agar pengelolaan dana hibah dilakukan secara transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Dari sisi belanja, total anggaran daerah pada RAPBD 2027 direncanakan mencapai Rp3,49 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dasar, serta program prioritas pembangunan.
“Belanja operasi mendapat porsi terbesar, yakni Rp2,69 triliun atau sekitar 76,86 persen dari total belanja daerah,” lanjutnya.
Fraksi NasDem menilai tingginya porsi belanja operasional perlu menjadi perhatian serius. Pemerintah kota didorong melakukan rasionalisasi terhadap belanja rutin yang kurang produktif, agar anggaran dapat dialihkan untuk kebutuhan pembangunan yang lebih mendesak.
“Di tengah kebutuhan pembangunan kota yang semakin besar, terutama infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah perlu lebih mengutamakan efisiensi belanja rutin dan memperbesar alokasi belanja produktif yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ungkap Politisi NasDem.
Adapun belanja modal direncanakan sebesar Rp804,79 miliar atau sekitar 23,3 persen dari total belanja daerah.
NasDem mendorong agar anggaran tersebut difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar, seperti penanganan banjir, pemenuhan kebutuhan air bersih, serta peningkatan fasilitas di kawasan ekonomi rakyat.
Sementara belanja tidak terduga (BTT) dialokasikan sebesar Rp4 miliar. Anggaran tersebut diharapkan dikelola secara siaga dan transparan untuk mengantisipasi kemungkinan keadaan darurat maupun bencana,” paparnya. (Adv)
(Sf/Lo)
Cari disini...

DPRD Kota Balikpapan

perwakilan Fraksi NasDem DPRD Kota Balikpapan, Puryadi saat sampaikan pandangan fraksi. (Foto: Mayasari/seputarfakta.com)
Balikpapan – Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Balikpapan menyoroti besarnya alokasi belanja operasional dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Balikpapan Tahun 2027.
Fraksi NasDem meminta pemerintah kota lebih mengutamakan belanja produktif yang berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan perwakilan Fraksi NasDem DPRD Kota Balikpapan, Puryadi, saat membacakan nota penjelasan fraksi terhadap RAPBD 2027.
“Fraksi NasDem mengapresiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan atas penyusunan RAPBD 2027 yang mengusung tema pemantapan seluruh sektor pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan modern,” kata Puryadi kepada awak media, Selasa (17/11/2026)
Menurutnya, tema tersebut harus diwujudkan melalui penyusunan anggaran yang tepat sasaran, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Berdasarkan rancangan yang disampaikan Wali Kota Balikpapan, total pendapatan daerah pada 2027 direncanakan mencapai Rp2,93 triliun. Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp1,68 triliun atau meningkat sekitar Rp182,3 miliar, setara 12,16 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Fraksi NasDem mengapresiasi peningkatan target PAD tersebut sebagai upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah. Namun, pemerintah kota diminta memastikan optimalisasi pajak dan retribusi daerah tidak membebani masyarakat.
“Optimalisasi pajak, retribusi dan pengelolaan kekayaan daerah harus didukung perbaikan tata kelola, penguatan pengawasan, serta perluasan basis penerimaan berbasis teknologi digital tanpa memberatkan masyarakat,” ujar Puryadi.
Selain itu, pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp1,24 triliun, belum termasuk dana transfer yang bersifat khusus. Fraksi NasDem meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) aktif memantau kepastian alokasi dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat maupun provinsi, agar perencanaan anggaran dapat dilakukan secara terukur.
Sementara itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp4,5 miliar dari hibah pemerintah pusat. “NasDem mengingatkan agar pengelolaan dana hibah dilakukan secara transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Dari sisi belanja, total anggaran daerah pada RAPBD 2027 direncanakan mencapai Rp3,49 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dasar, serta program prioritas pembangunan.
“Belanja operasi mendapat porsi terbesar, yakni Rp2,69 triliun atau sekitar 76,86 persen dari total belanja daerah,” lanjutnya.
Fraksi NasDem menilai tingginya porsi belanja operasional perlu menjadi perhatian serius. Pemerintah kota didorong melakukan rasionalisasi terhadap belanja rutin yang kurang produktif, agar anggaran dapat dialihkan untuk kebutuhan pembangunan yang lebih mendesak.
“Di tengah kebutuhan pembangunan kota yang semakin besar, terutama infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah perlu lebih mengutamakan efisiensi belanja rutin dan memperbesar alokasi belanja produktif yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ungkap Politisi NasDem.
Adapun belanja modal direncanakan sebesar Rp804,79 miliar atau sekitar 23,3 persen dari total belanja daerah.
NasDem mendorong agar anggaran tersebut difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar, seperti penanganan banjir, pemenuhan kebutuhan air bersih, serta peningkatan fasilitas di kawasan ekonomi rakyat.
Sementara belanja tidak terduga (BTT) dialokasikan sebesar Rp4 miliar. Anggaran tersebut diharapkan dikelola secara siaga dan transparan untuk mengantisipasi kemungkinan keadaan darurat maupun bencana,” paparnya. (Adv)
(Sf/Lo)