Seputar Fakta
    DPRD Kota Balikpapan

    DPRD Kota Balikpapan

    Fraksi Golkar DPRD Balikpapan Soroti Target PAD dan Belanja Daerah 2027

    Penulis:Maya Sari|Redaktur:Lodya A
    17 November 2026 pukul 12:27 WITA

    Anggota Fraksi Golkar DPRD Kota Balikpapan, Mulyati saat sampaikan pandangan fraksi. (Foto: Mayasari/seputarfakta.com)

    Balikpapan – Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Balikpapan menyoroti rencana pendapatan dan belanja daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027. Fraksi Golkar meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memastikan penggunaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

    Hal tersebut disampaikan Anggota Fraksi Golkar DPRD Balikpapan, Mulyati, saat menyampaikan pandangan fraksi terhadap nota penjelasan Wali Kota Balikpapan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027.

    “Rencana pendapatan daerah sebesar Rp2,90 triliun merupakan langkah penting untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan di Kota Balikpapan,” ucap Mulyati kepada awak media, Selasa (17/11/2026).

    Fraksi Golkar juga mengapresiasi upaya Pemkot Balikpapan dalam meningkatkan PAD yang ditargetkan mencapai Rp1,68 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar 12,16 persen dibandingkan target tahun sebelumnya.

    Menurutnya, peningkatan PAD diharapkan dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

    Namun, ia mengingatkan agar peningkatan target PAD didukung pemetaan potensi pendapatan yang akurat, terukur, dan realistis.

    “Optimalisasi pajak dan retribusi daerah hendaknya tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan target penerimaan, tetapi juga mengutamakan perluasan basis pajak, perbaikan sistem pengelolaan, penguatan pengawasan, digitalisasi pelayanan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak,” jelasnya.

    Ia juga mendorong Pemkot Balikpapan untuk menciptakan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi yang kondusif. Dengan demikian, peningkatan pendapatan daerah dapat berlangsung secara berkelanjutan tanpa menambah beban berlebihan bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

    “Selain pendapatan, fraksi kami turut memberikan perhatian terhadap rencana belanja daerah tahun anggaran 2027 yang mencapai Rp3,49 triliun,” imbuhnya.

    Politisi Golkar menegaskan, alokasi belanja harus disusun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan mengutamakan kebutuhan masyarakat.

    Kata dia, anggaran daerah perlu dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan dasar, serta program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

    Ia juga menekankan pentingnya penerapan penganggaran berbasis kinerja di setiap perangkat daerah.

    “Artinya, keberhasilan pelaksanaan APBD tidak cukup hanya dilihat dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga harus diukur dari hasil dan manfaat yang dirasakan masyarakat,” paparnya.

    Fraksi Golkar meminta belanja daerah diarahkan pada program pembangunan yang berkualitas, merata, dan mampu menjawab persoalan mendasar masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur pelayanan publik.

    Selain itu, perencanaan kegiatan harus dilakukan secara matang, disertai pengawasan pelaksanaan anggaran dan pemeliharaan aset hasil pembangunan, agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

    “Setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD hendaknya dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hasil dan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

    Dirinya berharap, kebijakan belanja daerah 2027 tidak hanya berfokus pada kebutuhan birokrasi dan pelaksanaan program pemerintah, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Ia meyakini, kolaborasi yang berkelanjutan antara Pemkot Balikpapan dan DPRD dapat mendorong terwujudnya Balikpapan sebagai kota global yang nyaman dihuni oleh semua kalangan.

    “Kami meyakini bahwa kolaborasi berkelanjutan antara Pemkot Balikpapan dan DPRD Balikpapan akan dapat mewujudkan Kota Balikpapan menjadi kota global yang nyaman dihuni untuk semua dalam bingkai Madinatul Iman,” pungkasnya. (Adv)

    (Sf/Lo)

    DPRD Kota Balikpapan

    DPRD Kota Balikpapan

    Fraksi Golkar DPRD Balikpapan Soroti Target PAD dan Belanja Daerah 2027

    Penulis:Maya Sari|Redaktur:Lodya A
    17 November 2026 pukul 12:27 WITA

    Anggota Fraksi Golkar DPRD Kota Balikpapan, Mulyati saat sampaikan pandangan fraksi. (Foto: Mayasari/seputarfakta.com)

    Balikpapan – Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Balikpapan menyoroti rencana pendapatan dan belanja daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027. Fraksi Golkar meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memastikan penggunaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

    Hal tersebut disampaikan Anggota Fraksi Golkar DPRD Balikpapan, Mulyati, saat menyampaikan pandangan fraksi terhadap nota penjelasan Wali Kota Balikpapan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027.

    “Rencana pendapatan daerah sebesar Rp2,90 triliun merupakan langkah penting untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan di Kota Balikpapan,” ucap Mulyati kepada awak media, Selasa (17/11/2026).

    Fraksi Golkar juga mengapresiasi upaya Pemkot Balikpapan dalam meningkatkan PAD yang ditargetkan mencapai Rp1,68 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar 12,16 persen dibandingkan target tahun sebelumnya.

    Menurutnya, peningkatan PAD diharapkan dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

    Namun, ia mengingatkan agar peningkatan target PAD didukung pemetaan potensi pendapatan yang akurat, terukur, dan realistis.

    “Optimalisasi pajak dan retribusi daerah hendaknya tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan target penerimaan, tetapi juga mengutamakan perluasan basis pajak, perbaikan sistem pengelolaan, penguatan pengawasan, digitalisasi pelayanan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak,” jelasnya.

    Ia juga mendorong Pemkot Balikpapan untuk menciptakan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi yang kondusif. Dengan demikian, peningkatan pendapatan daerah dapat berlangsung secara berkelanjutan tanpa menambah beban berlebihan bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

    “Selain pendapatan, fraksi kami turut memberikan perhatian terhadap rencana belanja daerah tahun anggaran 2027 yang mencapai Rp3,49 triliun,” imbuhnya.

    Politisi Golkar menegaskan, alokasi belanja harus disusun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan mengutamakan kebutuhan masyarakat.

    Kata dia, anggaran daerah perlu dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan dasar, serta program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

    Ia juga menekankan pentingnya penerapan penganggaran berbasis kinerja di setiap perangkat daerah.

    “Artinya, keberhasilan pelaksanaan APBD tidak cukup hanya dilihat dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga harus diukur dari hasil dan manfaat yang dirasakan masyarakat,” paparnya.

    Fraksi Golkar meminta belanja daerah diarahkan pada program pembangunan yang berkualitas, merata, dan mampu menjawab persoalan mendasar masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur pelayanan publik.

    Selain itu, perencanaan kegiatan harus dilakukan secara matang, disertai pengawasan pelaksanaan anggaran dan pemeliharaan aset hasil pembangunan, agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

    “Setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD hendaknya dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hasil dan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

    Dirinya berharap, kebijakan belanja daerah 2027 tidak hanya berfokus pada kebutuhan birokrasi dan pelaksanaan program pemerintah, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Ia meyakini, kolaborasi yang berkelanjutan antara Pemkot Balikpapan dan DPRD dapat mendorong terwujudnya Balikpapan sebagai kota global yang nyaman dihuni oleh semua kalangan.

    “Kami meyakini bahwa kolaborasi berkelanjutan antara Pemkot Balikpapan dan DPRD Balikpapan akan dapat mewujudkan Kota Balikpapan menjadi kota global yang nyaman dihuni untuk semua dalam bingkai Madinatul Iman,” pungkasnya. (Adv)

    (Sf/Lo)