
DPRD Kota Balikpapan
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Balikpapan, Rahmatia saat sampaikan pandangan fraksinya. (Foto: Mayasari/seputarfakta.com)
Balikpapan – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Balikpapan meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memastikan anggaran tahun 2027 benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Program pembangunan diharapkan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan warga.
Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Gerindra, Rahmatia, saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap nota penjelasan Wali Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027 dalam rapat paripurna DPRD, Senin (16/11/2026).
Dia mengatakan, Fraksi Gerindra mengapresiasi rencana pembangunan Pemkot Balikpapan dengan tema Pemantapan Seluruh Sektor Pembangunan untuk Menuju Masyarakat Sejahtera, Mandiri, dan Modern.
Menurutnya, rencana peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, dan sekolah, harus diikuti kesiapan tenaga pendidik, tenaga kesehatan, peralatan, serta biaya operasional dan pemeliharaan.
“Kami mendorong agar setiap fasilitas yang dibangun memiliki rencana operasional sejak awal, jadwal pemanfaatan, dan ukuran mutu layanan,” kata Rahmatia.
Selain itu, Fraksi Gerindra menyoroti pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, drainase, irigasi, serta penyediaan air bersih dan sanitasi. Penanganan banjir dan genangan diminta dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir, disertai pemeliharaan saluran secara berkala.
“Fraksi kami juga meminta setiap proyek prioritas memiliki target pekerjaan, jadwal pelaksanaan, lokasi yang jelas, dan rencana pemeliharaan,” mintanya.
Di sektor ekonomi, fraksi mendorong program pemberdayaan UMKM dan pelatihan kerja lebih disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan dunia usaha. Keberhasilan pelatihan tidak hanya diukur dari jumlah peserta, tetapi juga dari kemampuan mereka memperoleh pekerjaan atau meningkatkan pendapatan.
Pemerintah juga diminta memperluas akses pasar bagi UMKM lokal, serta memberikan pendampingan agar mampu bersaing dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai ketentuan.
Sementara di bidang sosial, Rahmatia menekankan pentingnya penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. Pemerintah perlu memperbarui data penerima secara berkala, agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk penyandang disabilitas, anak, dan lanjut usia terlantar, tidak terlewatkan.
“Prinsipnya, bantuan harus tepat orang, tepat kebutuhan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Terkait lingkungan, Fraksi Gerindra mendorong pengelolaan sampah tidak hanya berfokus pada pengangkutan, tetapi juga pengurangan sampah dari rumah tangga melalui pemilahan, pengolahan sampah organik, dan kerja sama dengan pelaku daur ulang.
Dalam pengelolaan anggaran, Fraksi Gerindra meminta Pemkot memastikan kesiapan lahan, dokumen pengadaan, dan perencanaan teknis sebelum proyek dimulai. Transparansi juga perlu diperkuat dengan menyampaikan informasi proyek, mulai dari lokasi, nilai kontrak, waktu pelaksanaan hingga perkembangan pekerjaan melalui kanal resmi pemerintah.
“Fraksi Gerindra turut meminta penjelasan mengenai dasar proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebagai sumber pembiayaan, termasuk kepastian ketersediaan kas dan kewajiban daerah yang harus diprioritaskan,” imbuhnya.
Rahmatia menegaskan, Fraksi Gerindra akan mengawal pelaksanaan APBD 2027 melalui pemantauan langsung terhadap proyek pembangunan, fasilitas pelayanan dasar, dan program pemberdayaan ekonomi.
“Kami berdiri bersama masyarakat untuk memastikan setiap kebijakan anggaran memberi manfaat yang adil dan dapat dirasakan,” pungkasnya. (Adv)
(Sf/Rs)
Cari disini...

DPRD Kota Balikpapan

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Balikpapan, Rahmatia saat sampaikan pandangan fraksinya. (Foto: Mayasari/seputarfakta.com)
Balikpapan – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Balikpapan meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memastikan anggaran tahun 2027 benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Program pembangunan diharapkan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan warga.
Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Gerindra, Rahmatia, saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap nota penjelasan Wali Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027 dalam rapat paripurna DPRD, Senin (16/11/2026).
Dia mengatakan, Fraksi Gerindra mengapresiasi rencana pembangunan Pemkot Balikpapan dengan tema Pemantapan Seluruh Sektor Pembangunan untuk Menuju Masyarakat Sejahtera, Mandiri, dan Modern.
Menurutnya, rencana peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, dan sekolah, harus diikuti kesiapan tenaga pendidik, tenaga kesehatan, peralatan, serta biaya operasional dan pemeliharaan.
“Kami mendorong agar setiap fasilitas yang dibangun memiliki rencana operasional sejak awal, jadwal pemanfaatan, dan ukuran mutu layanan,” kata Rahmatia.
Selain itu, Fraksi Gerindra menyoroti pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, drainase, irigasi, serta penyediaan air bersih dan sanitasi. Penanganan banjir dan genangan diminta dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir, disertai pemeliharaan saluran secara berkala.
“Fraksi kami juga meminta setiap proyek prioritas memiliki target pekerjaan, jadwal pelaksanaan, lokasi yang jelas, dan rencana pemeliharaan,” mintanya.
Di sektor ekonomi, fraksi mendorong program pemberdayaan UMKM dan pelatihan kerja lebih disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan dunia usaha. Keberhasilan pelatihan tidak hanya diukur dari jumlah peserta, tetapi juga dari kemampuan mereka memperoleh pekerjaan atau meningkatkan pendapatan.
Pemerintah juga diminta memperluas akses pasar bagi UMKM lokal, serta memberikan pendampingan agar mampu bersaing dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai ketentuan.
Sementara di bidang sosial, Rahmatia menekankan pentingnya penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. Pemerintah perlu memperbarui data penerima secara berkala, agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk penyandang disabilitas, anak, dan lanjut usia terlantar, tidak terlewatkan.
“Prinsipnya, bantuan harus tepat orang, tepat kebutuhan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Terkait lingkungan, Fraksi Gerindra mendorong pengelolaan sampah tidak hanya berfokus pada pengangkutan, tetapi juga pengurangan sampah dari rumah tangga melalui pemilahan, pengolahan sampah organik, dan kerja sama dengan pelaku daur ulang.
Dalam pengelolaan anggaran, Fraksi Gerindra meminta Pemkot memastikan kesiapan lahan, dokumen pengadaan, dan perencanaan teknis sebelum proyek dimulai. Transparansi juga perlu diperkuat dengan menyampaikan informasi proyek, mulai dari lokasi, nilai kontrak, waktu pelaksanaan hingga perkembangan pekerjaan melalui kanal resmi pemerintah.
“Fraksi Gerindra turut meminta penjelasan mengenai dasar proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebagai sumber pembiayaan, termasuk kepastian ketersediaan kas dan kewajiban daerah yang harus diprioritaskan,” imbuhnya.
Rahmatia menegaskan, Fraksi Gerindra akan mengawal pelaksanaan APBD 2027 melalui pemantauan langsung terhadap proyek pembangunan, fasilitas pelayanan dasar, dan program pemberdayaan ekonomi.
“Kami berdiri bersama masyarakat untuk memastikan setiap kebijakan anggaran memberi manfaat yang adil dan dapat dirasakan,” pungkasnya. (Adv)
(Sf/Rs)