Seputar Fakta
    DPRD Kota Balikpapan

    DPRD Kota Balikpapan

    Fraksi Gabungan PKB Balikpapan Desak Penertiban Pedagang Liar dan Angkutan Ilegal di Kawasan Pelabuhan

    Penulis:Maya Sari|Redaktur:Rusdianto
    18 November 2026 pukul 12:55 WITA

    Perwakilan Fraksi PKB include Partai Hanura dan Demokrat, Taufik Qul Rahman. (Foto: Mayasari/seputarfakta.com)

    Balikpapan - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang tergabung bersama Partai Hanura dan Partai Demokrat di DPRD Kota Balikpapan, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan segera mengambil tindakan terhadap persoalan penyempitan jalan di kawasan Pelabuhan Semayang Balikpapan.

    Permintaan tersebut disampaikan menyusul keluhan masyarakat terkait keberadaan pedagang yang berjualan di atas trotoar, serta maraknya kendaraan yang diduga tidak terdaftar sebagai angkutan resmi dan beroperasi mengangkut penumpang dari luar Kota Balikpapan.

    Perwakilan Fraksi Gabungan PKB, Taufik Qul Rahman menyampaikan, kondisi tersebut telah mengganggu kelancaran aktivitas masyarakat, terutama pengguna jalan yang melintas di kawasan pelabuhan.

    “Fraksi kami meminta tindakan nyata dari Dinas Perhubungan dan Satpol PP untuk menyikapi keluhan masyarakat terkait penyempitan jalan di kawasan Pelabuhan Balikpapan,” ucap Taufik kepada awak media, Rabu (18/11/2026).

    Menurutnya, penyempitan jalan terjadi akibat aktivitas pedagang yang menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan. Selain itu, keberadaan kendaraan yang diduga tidak memiliki izin sebagai angkutan resmi, juga dinilai menambah persoalan lalu lintas di kawasan tersebut.

    Kendaraan-kendaraan tersebut disebut beroperasi setiap hari untuk mengangkut penumpang dengan pola operasional yang tidak beraturan.

    “Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat,” tegasnya.

    Taufik pun meminta wali kota Balikpapan memberikan perhatian serius dan menginstruksikan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar segera melakukan penertiban.

    “Mohon tindakan tegas pak wali kota Balikpapan terkait hal tersebut. Ini kami sampaikan karena OPD-OPD tersebut selalu akan melakukan tindakan jika ada perintah langsung dari pimpinannya,” ungkapnya dengan lantang.

    Selain persoalan lalu lintas dan ketertiban kawasan pelabuhan, Fraksi PKB juga menyoroti sejumlah persoalan lingkungan yang masih berulang di Balikpapan, khususnya krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta polusi asap saat musim kemarau panjang.

    Fraksi PKB menilai persoalan tersebut membutuhkan langkah mitigasi yang terencana dan solusi jangka panjang.

    “Jadi bukan hanya penanganan sementara ketika bencana atau krisis terjadi,” sambungnya.

    Melalui penyampaian aspirasi tersebut, Fraksi PKB berharap Pemkot Balikpapan dapat meningkatkan koordinasi antar-OPD, dan menghadirkan langkah konkret untuk menjawab berbagai persoalan yang dikeluhkan masyarakat.

    Penertiban kawasan pelabuhan, pengawasan angkutan umum, serta penanganan persoalan lingkungan diharapkan menjadi perhatian pemerintah demi menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan kualitas hidup masyarakat Kota Balikpapan. (Adv)

    (Sf/Rs)

    DPRD Kota Balikpapan

    DPRD Kota Balikpapan

    Fraksi Gabungan PKB Balikpapan Desak Penertiban Pedagang Liar dan Angkutan Ilegal di Kawasan Pelabuhan

    Penulis:Maya Sari|Redaktur:Rusdianto
    18 November 2026 pukul 12:55 WITA

    Perwakilan Fraksi PKB include Partai Hanura dan Demokrat, Taufik Qul Rahman. (Foto: Mayasari/seputarfakta.com)

    Balikpapan - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang tergabung bersama Partai Hanura dan Partai Demokrat di DPRD Kota Balikpapan, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan segera mengambil tindakan terhadap persoalan penyempitan jalan di kawasan Pelabuhan Semayang Balikpapan.

    Permintaan tersebut disampaikan menyusul keluhan masyarakat terkait keberadaan pedagang yang berjualan di atas trotoar, serta maraknya kendaraan yang diduga tidak terdaftar sebagai angkutan resmi dan beroperasi mengangkut penumpang dari luar Kota Balikpapan.

    Perwakilan Fraksi Gabungan PKB, Taufik Qul Rahman menyampaikan, kondisi tersebut telah mengganggu kelancaran aktivitas masyarakat, terutama pengguna jalan yang melintas di kawasan pelabuhan.

    “Fraksi kami meminta tindakan nyata dari Dinas Perhubungan dan Satpol PP untuk menyikapi keluhan masyarakat terkait penyempitan jalan di kawasan Pelabuhan Balikpapan,” ucap Taufik kepada awak media, Rabu (18/11/2026).

    Menurutnya, penyempitan jalan terjadi akibat aktivitas pedagang yang menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan. Selain itu, keberadaan kendaraan yang diduga tidak memiliki izin sebagai angkutan resmi, juga dinilai menambah persoalan lalu lintas di kawasan tersebut.

    Kendaraan-kendaraan tersebut disebut beroperasi setiap hari untuk mengangkut penumpang dengan pola operasional yang tidak beraturan.

    “Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat,” tegasnya.

    Taufik pun meminta wali kota Balikpapan memberikan perhatian serius dan menginstruksikan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar segera melakukan penertiban.

    “Mohon tindakan tegas pak wali kota Balikpapan terkait hal tersebut. Ini kami sampaikan karena OPD-OPD tersebut selalu akan melakukan tindakan jika ada perintah langsung dari pimpinannya,” ungkapnya dengan lantang.

    Selain persoalan lalu lintas dan ketertiban kawasan pelabuhan, Fraksi PKB juga menyoroti sejumlah persoalan lingkungan yang masih berulang di Balikpapan, khususnya krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta polusi asap saat musim kemarau panjang.

    Fraksi PKB menilai persoalan tersebut membutuhkan langkah mitigasi yang terencana dan solusi jangka panjang.

    “Jadi bukan hanya penanganan sementara ketika bencana atau krisis terjadi,” sambungnya.

    Melalui penyampaian aspirasi tersebut, Fraksi PKB berharap Pemkot Balikpapan dapat meningkatkan koordinasi antar-OPD, dan menghadirkan langkah konkret untuk menjawab berbagai persoalan yang dikeluhkan masyarakat.

    Penertiban kawasan pelabuhan, pengawasan angkutan umum, serta penanganan persoalan lingkungan diharapkan menjadi perhatian pemerintah demi menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan kualitas hidup masyarakat Kota Balikpapan. (Adv)

    (Sf/Rs)