Seputar Fakta
    DPRD Kota Balikpapan

    DPRD Kota Balikpapan

    Fiskal Terbatas, DPRD Minta Pemkot Balikpapan Prioritaskan Belanja Wajib pada 2027

    Penulis:Maya Sari|Redaktur:Rusdianto
    16 November 2026 pukul 15:08 WITA

    DPRD Kota Balikpapan sampaikan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 dalam rapat paripurna, Senin (16/11/2026).

    Balikpapan – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dituntut lebih cermat dalam menentukan prioritas pembangunan pada 2027. Pasalnya, rencana belanja daerah sebesar Rp3,49 triliun harus disusun di tengah keterbatasan kemampuan fiskal, dengan target pendapatan daerah hanya Rp2,93 triliun.

    Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD Balikpapan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027. Pemenuhan belanja wajib, pelayanan dasar, serta program prioritas pembangunan diminta tetap menjadi fokus utama pemerintah.

    Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, menyampaikan hal tersebut dalam agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD 2027 pada rapat paripurna, Senin (16/11/2026).

    “Kondisi keuangan daerah menuntut pemerintah lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran. Program yang didanai harus mempertimbangkan tingkat kebutuhan, manfaat, dan dampaknya bagi masyarakat,” ucap Alwi kepada media.

    Dalam rancangan APBD 2027, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp2,93 triliun, sedangkan belanja daerah direncanakan sebesar Rp3,49 triliun. Adapun pembiayaan daerah sebesar Rp566,16 miliar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya.

    Dengan postur anggaran tersebut, pengendalian belanja menjadi salah satu aspek penting, agar program pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan kewajiban pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat.

    Enam fraksi DPRD Balikpapan menyampaikan pandangan umum setelah mencermati nota keuangan APBD 2027 yang sebelumnya diajukan Pemkot Balikpapan melalui Wakil Wali Kota Bagus Susetyo, Selasa (10/11/2026).

    “Keenam fraksi tersebut yakni Golkar, NasDem, Gerindra, PDI Perjuangan, PKB, serta fraksi gabungan PKS dan PPP. Sebanyak 32 anggota DPRD hadir dalam rapat paripurna tersebut,” jelasnya.

    Pandangan umum fraksi menjadi bagian dari proses pembahasan anggaran, sekaligus ruang bagi legislatif untuk memberikan masukan dan mencermati arah kebijakan pembangunan yang direncanakan pemerintah kota.

    Sementara itu, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Balikpapan, Agus Budi Prasetyo mengatakan, seluruh masukan fraksi akan dikaji oleh organisasi perangkat daerah (OPD).

    Hasil kajian tersebut selanjutnya akan disampaikan sebagai jawaban pemerintah dalam rapat paripurna berikutnya.

    “Iya, itu nanti akan kami kaji beberapa, kemudian kami juga akan segera sampaikan jawaban oleh kepala,” tambahnya.

    APBD 2027 sendiri mengusung tema Pemantapan Seluruh Sektor Pembangunan untuk Menuju Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Modern. Pemerintah berharap alokasi anggaran dapat diarahkan pada kegiatan yang mendesak, bermanfaat, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (Adv Diskominfo Balikpapan).

    (Sf/Rs)

    DPRD Kota Balikpapan

    DPRD Kota Balikpapan

    Fiskal Terbatas, DPRD Minta Pemkot Balikpapan Prioritaskan Belanja Wajib pada 2027

    Penulis:Maya Sari|Redaktur:Rusdianto
    16 November 2026 pukul 15:08 WITA

    DPRD Kota Balikpapan sampaikan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 dalam rapat paripurna, Senin (16/11/2026).

    Balikpapan – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dituntut lebih cermat dalam menentukan prioritas pembangunan pada 2027. Pasalnya, rencana belanja daerah sebesar Rp3,49 triliun harus disusun di tengah keterbatasan kemampuan fiskal, dengan target pendapatan daerah hanya Rp2,93 triliun.

    Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD Balikpapan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027. Pemenuhan belanja wajib, pelayanan dasar, serta program prioritas pembangunan diminta tetap menjadi fokus utama pemerintah.

    Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, menyampaikan hal tersebut dalam agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD 2027 pada rapat paripurna, Senin (16/11/2026).

    “Kondisi keuangan daerah menuntut pemerintah lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran. Program yang didanai harus mempertimbangkan tingkat kebutuhan, manfaat, dan dampaknya bagi masyarakat,” ucap Alwi kepada media.

    Dalam rancangan APBD 2027, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp2,93 triliun, sedangkan belanja daerah direncanakan sebesar Rp3,49 triliun. Adapun pembiayaan daerah sebesar Rp566,16 miliar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya.

    Dengan postur anggaran tersebut, pengendalian belanja menjadi salah satu aspek penting, agar program pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan kewajiban pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat.

    Enam fraksi DPRD Balikpapan menyampaikan pandangan umum setelah mencermati nota keuangan APBD 2027 yang sebelumnya diajukan Pemkot Balikpapan melalui Wakil Wali Kota Bagus Susetyo, Selasa (10/11/2026).

    “Keenam fraksi tersebut yakni Golkar, NasDem, Gerindra, PDI Perjuangan, PKB, serta fraksi gabungan PKS dan PPP. Sebanyak 32 anggota DPRD hadir dalam rapat paripurna tersebut,” jelasnya.

    Pandangan umum fraksi menjadi bagian dari proses pembahasan anggaran, sekaligus ruang bagi legislatif untuk memberikan masukan dan mencermati arah kebijakan pembangunan yang direncanakan pemerintah kota.

    Sementara itu, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Balikpapan, Agus Budi Prasetyo mengatakan, seluruh masukan fraksi akan dikaji oleh organisasi perangkat daerah (OPD).

    Hasil kajian tersebut selanjutnya akan disampaikan sebagai jawaban pemerintah dalam rapat paripurna berikutnya.

    “Iya, itu nanti akan kami kaji beberapa, kemudian kami juga akan segera sampaikan jawaban oleh kepala,” tambahnya.

    APBD 2027 sendiri mengusung tema Pemantapan Seluruh Sektor Pembangunan untuk Menuju Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Modern. Pemerintah berharap alokasi anggaran dapat diarahkan pada kegiatan yang mendesak, bermanfaat, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (Adv Diskominfo Balikpapan).

    (Sf/Rs)