
DPRD Kota Balikpapan
Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Wahyullah Bandung. (Foto: Mayasari/seputarfakta.com)
Balikpapan – Pemenuhan fasilitas umum dan infrastruktur lingkungan masih menjadi persoalan pada sejumlah kawasan perumahan di Balikpapan. Kondisi ini menjadi perhatian DPRD, karena masyarakat sebagai penghuni justru berpotensi menanggung dampak ketika pengembang tidak memenuhi kewajibannya.
Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik perumahan, tetapi juga kepastian pengelolaan fasilitas setelah kawasan mulai dihuni.
“Jalan lingkungan, drainase, ruang terbuka hingga fasilitas bermain anak merupakan bagian dari kebutuhan dasar warga yang seharusnya tersedia sesuai ketentuan,” ucap Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Wahyullah Bandung kepada media, Kamis (19/11/2026).
Wahyullah menilai pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap pengembang, termasuk memastikan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) kepada pemerintah daerah. Menurutnya, keberadaan perumahan yang tidak terkelola dengan baik dapat menyulitkan masyarakat.
“Terlebih jika fasilitas lingkungan mengalami kerusakan atau sejak awal tidak dibangun sesuai perencanaan,” lanjutnya.
Ia mencontohkan, masih ada persoalan seperti jalan lingkungan rusak, drainase yang tidak dilengkapi kolam pengendali banjir, hingga ruang terbuka dan tempat bermain anak yang tidak tersedia.
“Karena itu penyerahan PSU dinilai penting, agar pemerintah daerah memiliki kepastian dalam pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas umum di kawasan perumahan,” terangnya.
Ia juga menyoroti perlunya pembenahan regulasi daerah, agar pemerintah memiliki landasan yang lebih kuat dalam menangani perumahan yang ditelantarkan pengembang.
Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, menurutnya telah mengatur kewajiban serta sanksi bagi pengembang yang melanggar ketentuan.
“Di sisi lain, konsumen juga memiliki perlindungan hukum apabila fasilitas yang dijanjikan dalam materi pemasaran tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan,” lanjutnya.
Meski demikian, penanganan perumahan terlantar tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Pemerintah perlu terlebih dahulu memastikan status kepemilikan lahan, legalitas tanah, serta kesesuaian site plan sebelum menentukan tindakan terhadap pengembang.
“Kami berharap pengawasan dan pembenahan aturan dapat diperkuat, sehingga persoalan perumahan terlantar tidak terus berlarut-larut,” tegasnya.
Kepastian pengelolaan PSU dan pemenuhan fasilitas lingkungan menjadi penting, agar masyarakat tidak dirugikan setelah membeli dan menempati rumah. (Adv)
(Sf/Lo)
Cari disini...

DPRD Kota Balikpapan

Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Wahyullah Bandung. (Foto: Mayasari/seputarfakta.com)
Balikpapan – Pemenuhan fasilitas umum dan infrastruktur lingkungan masih menjadi persoalan pada sejumlah kawasan perumahan di Balikpapan. Kondisi ini menjadi perhatian DPRD, karena masyarakat sebagai penghuni justru berpotensi menanggung dampak ketika pengembang tidak memenuhi kewajibannya.
Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik perumahan, tetapi juga kepastian pengelolaan fasilitas setelah kawasan mulai dihuni.
“Jalan lingkungan, drainase, ruang terbuka hingga fasilitas bermain anak merupakan bagian dari kebutuhan dasar warga yang seharusnya tersedia sesuai ketentuan,” ucap Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Wahyullah Bandung kepada media, Kamis (19/11/2026).
Wahyullah menilai pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap pengembang, termasuk memastikan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) kepada pemerintah daerah. Menurutnya, keberadaan perumahan yang tidak terkelola dengan baik dapat menyulitkan masyarakat.
“Terlebih jika fasilitas lingkungan mengalami kerusakan atau sejak awal tidak dibangun sesuai perencanaan,” lanjutnya.
Ia mencontohkan, masih ada persoalan seperti jalan lingkungan rusak, drainase yang tidak dilengkapi kolam pengendali banjir, hingga ruang terbuka dan tempat bermain anak yang tidak tersedia.
“Karena itu penyerahan PSU dinilai penting, agar pemerintah daerah memiliki kepastian dalam pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas umum di kawasan perumahan,” terangnya.
Ia juga menyoroti perlunya pembenahan regulasi daerah, agar pemerintah memiliki landasan yang lebih kuat dalam menangani perumahan yang ditelantarkan pengembang.
Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, menurutnya telah mengatur kewajiban serta sanksi bagi pengembang yang melanggar ketentuan.
“Di sisi lain, konsumen juga memiliki perlindungan hukum apabila fasilitas yang dijanjikan dalam materi pemasaran tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan,” lanjutnya.
Meski demikian, penanganan perumahan terlantar tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Pemerintah perlu terlebih dahulu memastikan status kepemilikan lahan, legalitas tanah, serta kesesuaian site plan sebelum menentukan tindakan terhadap pengembang.
“Kami berharap pengawasan dan pembenahan aturan dapat diperkuat, sehingga persoalan perumahan terlantar tidak terus berlarut-larut,” tegasnya.
Kepastian pengelolaan PSU dan pemenuhan fasilitas lingkungan menjadi penting, agar masyarakat tidak dirugikan setelah membeli dan menempati rumah. (Adv)
(Sf/Lo)