Balikpapan - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Budiono menyoroti dugaan praktik rangkap jabatan serta sistem rekrutmen yang dinilai belum transparan di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

Isu ini mencuat setelah adanya keluhan dari sejumlah pihak, termasuk serikat buruh, terkait proses penerimaan karyawan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Menurut wakil ketua DPRD, proses rekrutmen di PDAM selama ini dinilai tidak terbuka karena minimnya informasi mengenai lowongan pekerjaan yang diumumkan kepada publik. Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya praktik titipan dalam penerimaan pegawai, yang berpotensi mengabaikan aspek profesionalisme.

“Seperti yang disampaikan kawan-kawan dari serikat buruh, penerimaan karyawan di PDAM itu tidak terbuka. Tidak pernah ada pengumuman resmi. Yang terlihat justru lebih banyak titipan,” ucap Budiono kepada awak media, Rabu (8/4/2026).

Ia menegaskan, bahwa rekrutmen yang tidak transparan dapat berdampak pada kualitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan perusahaan daerah. Menurutnya, setiap proses penerimaan pegawai seharusnya mengedepankan kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

“Kalau tidak berbasis kualifikasi, maka profesionalisme sulit tercapai. Bahkan bisa menimbulkan persoalan lain, termasuk dugaan rangkap jabatan,” tambahnya.

Selain menyoroti rekrutmen, Politisi PDI-Perjuangan juga mengkritisi kinerja dewan pengawas yang dinilai belum optimal. Sesuai ketentuan, dewan pengawas terdiri dari unsur pemerintah kota, akademisi, dan masyarakat.

Namun, dia menilai peran tersebut belum berjalan maksimal dalam merespons berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Dewan pengawas seharusnya bisa lebih aktif dan responsif. Tetapi kenyataannya, masih banyak keluhan masyarakat yang belum mendapatkan solusi. Responsnya juga masih kurang,” tegasnya.

Budiono berharap Pemerintah Kota Balikpapan dapat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekrutmen dan kinerja pengawasan di PDAM. Ia menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Ke depan, kami ingin semua proses berjalan terbuka dan profesional, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah bisa meningkat,” pungkasnya. (Adv)

(Sf/Lo)