Balikpapan - DPRD Kota Balikpapan mendorong pemerintah daerah memperkuat sistem pengendalian bahan pokok dan distribusi LPG 3 Kg bersubsidi menjelang Ramadan.

Upaya ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan pasokan tetap aman di tengah lonjakan kebutuhan masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono mengatakan peningkatan permintaan setiap Ramadan berpotensi memicu inflasi jika tidak diantisipasi dengan sistem yang terstruktur. Karena itu ia meminta pemerintah menyiapkan langkah pengendalian yang lebih permanen, tidak hanya bersifat sementara.

“Kami perlu sistem yang lebih baik seperti di DKI Jakarta untuk ke depannya. Kami harus jaga stabilitas pasokannya, sehingga tidak terjadi inflasi,” ucap Budiono, Senin (23/2/2026).

Selama ini pengawasan DPRD dilakukan melalui inspeksi mendadak (sidak) ke pasar-pasar. Sementara monitoring rutin menjadi tugas Dinas Perdagangan. Namun pola tersebut masih bersifat insidental dan perlu diperkuat dengan sistem yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

Ia mencontohkan pengelolaan bahan pokok di DKI Jakarta melalui Perusahaan Umum Daerah (Perumda) yang menjalin kerja sama langsung dengan petani dan produsen. Komoditas seperti beras, bawang merah dan bawang putih dibeli, kemudian disimpan di gudang sebagai cadangan sebelum didistribusikan ke pasar dengan harga yang lebih terkendali.

“Model ini dinilai mampu menjaga ketersediaan stok sekaligus menekan gejolak harga,” jelasnya.

Budiono menilai pola serupa dapat diterapkan di Balikpapan guna memperkuat ketahanan pangan daerah dan melindungi daya beli masyarakat, khususnya menjelang Idulfitri.

Selain sembako, DPRD juga menaruh perhatian pada distribusi LPG 3 Kg bersubsidi. Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan telah mengusulkan penambahan kuota, namun realisasinya masih menunggu persetujuan.

“Di sisi lain, persoalan distribusi yang belum sepenuhnya tepat sasaran juga menjadi sorotan,” terangnya.

Menurutnya masih ditemukan masyarakat mampu yang membeli LPG subsidi, sehingga kuota bagi warga kurang mampu cepat habis. Terkait pengawasan dan sanksi atas penyalahgunaan distribusi, dia menjelaskan hal itu menjadi kewenangan PT Pertamina (Persero) sebagai penyalur resmi.

“DPRD berkomitmen terus menjalankan fungsi pengawasan serta mendorong koordinasi antara pemerintah daerah, distributor dan pihak terkait,” paparnya.

Ia berharap dengan sistem yang lebih tertata dan pengawasan yang konsisten, stabilitas harga tetap terjaga, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan tenang tanpa terbebani lonjakan kebutuhan pokok. (Adv)

(Sf/Lo)