Balikpapan – Persoalan akses lahan antara masyarakat dan pengembang kawasan perumahan Grand City, PT Sinar Mas Wisesa, menjadi perhatian DPRD Kota Balikpapan. Penyelesaian melalui dialog dinilai penting, agar kebutuhan warga dan kepentingan pengembang dapat berjalan beriringan.

Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Wahyullah Bandung menyampaikan, masyarakat membutuhkan akses terhadap lahan yang berbatasan dengan kawasan perumahan tersebut.

“Akses itu diperlukan untuk mendukung pengembangan dan perbaikan lingkungan permukiman warga,” kata Wahyullah kepada awak media, Rabu (11/11/2026).

Menurutnya, keberadaan kawasan perumahan semestinya juga memberikan manfaat bagi lingkungan di sekitarnya. Salah satunya melalui dukungan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang dapat menunjang kebutuhan masyarakat.

“Pada dasarnya kegiatan itu merupakan bagian dari PSU perumahan yang diharapkan bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat di sekitarnya,” ujarnya.

Wahyullah menilai, hubungan antara pengembang dan masyarakat sekitar tidak seharusnya hanya dilihat dari batas kepemilikan lahan. Aspek kebutuhan lingkungan juga perlu menjadi pertimbangan, terutama ketika aktivitas pengembangan kawasan bersinggungan langsung dengan kehidupan masyarakat.

Ia juga berharap PT Sinar Mas Wisesa dapat memberikan perhatian lebih kepada warga di sekitar kawasan perumahan.

“Perhatian itu bisa dilakukan melalui program corporate social responsibility (CSR) perusahaan,” tambahnya.

Meski demikian, ia mengingatkan penyelesaian persoalan tersebut tetap harus mempertimbangkan ketentuan tata ruang dan dokumen perencanaan yang dimiliki pengembang.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah site plan atau rencana tapak perumahan. Dokumen tersebut menjadi acuan dalam menentukan batas kawasan, termasuk pemanfaatan lahan yang telah direncanakan.

Dengan demikian, kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan akses lingkungan perlu dibicarakan bersama tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku bagi pengembang.

“Memang perlu duduk bersama supaya kepentingan masing-masing pihak bisa terpenuhi,” katanya.

Dia menyebut persoalan batas lahan dan akses lingkungan merupakan hal yang dapat muncul dalam proses pengembangan kawasan perumahan. Karena itu, komunikasi sejak awal menjadi penting agar perbedaan kepentingan tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.

“DPRD berharap masyarakat dan pihak pengembang dapat membuka ruang komunikasi untuk mencari solusi yang disepakati bersama,” harapannya.

Penyelesaian tersebut diharapkan tidak hanya memberikan kepastian terkait batas dan pemanfaatan lahan, tetapi juga memastikan kebutuhan lingkungan masyarakat sekitar tetap diperhatikan. (Adv)