Balikpapan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menyoroti efektivitas program pemasangan CCTV dan penyediaan Wi-Fi publik yang telah dijalankan pemerintah kota.

Program digitalisasi tersebut dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh agar anggaran yang digelontorkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri menegaskan proyek penguatan infrastruktur digital tidak cukup hanya diukur dari jumlah perangkat yang terpasang di lapangan. Menurutnya pemerintah harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan terukur.

“Kami harus tahu apa indikator keberhasilannya, jangan hanya terpasang, tetapi harus terukur manfaatnya,” ucap Yusri saat ditemui awak media, Senin (23/2/2026).

Yusri menilai, keberadaan CCTV seharusnya mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan keamanan dan ketertiban. Misalnya terjadi penurunan angka kriminalitas, peningkatan kepatuhan berlalu lintas, serta percepatan respons aparat terhadap laporan masyarakat.

“Data-data tersebut perlu dipublikasikan secara berkala agar masyarakat mengetahui efektivitas program,” jelasnya.

Wi-Fi publik yang tersebar di sejumlah titik juga diharapkan tidak hanya menjadi fasilitas internet gratis. Yusri menekankan pentingnya mengukur sejauh mana fasilitas tersebut mendorong produktivitas warga, membantu pelaku UMKM memasarkan produk, serta mempercepat akses layanan pemerintahan berbasis digital.

Politikus Partai Golkar itu juga menyoroti potensi pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menilai sistem digital dapat dimaksimalkan untuk mengawasi pajak reklame, parkir dan sektor lain yang berkontribusi pada penerimaan daerah.

“Dengan sistem yang terintegrasi, potensi kebocoran dapat ditekan dan transparansi meningkat,” lanjutnya.

Yusri mendorong agar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang) turut terlibat dalam penyusunan parameter evaluasi program tersebut.

Evaluasi berkala penting agar kebijakan digitalisasi tidak sekadar menjadi proyek pengadaan, tetapi benar-benar mendukung tata kelola kota yang modern dan efektif.

DPRD tentunya akan mengawal pelaksanaan program tersebut melalui fungsi pengawasan. Ia menegaskan bahwa teknologi hanyalah alat, bukan tujuan akhir.

“Yang lebih penting adalah dampaknya terhadap keamanan, kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Balikpapan secara keseluruhan,” pungkasnya. (Adv)

(Sf/Lo)