Balikpapan – Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Balikpapan, Iwan Wahyudi, menekankan pentingnya inovasi dalam implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2023 terkait ketahanan pangan.

Menurutnya, Perda ini menjadi landasan bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3), untuk memperkuat ketersediaan pangan di Balikpapan.

“Dengan hadirnya Perda ini, kami berharap teman-teman dari DKP3 bisa lebih inovatif dan melakukan terobosan yang memperkuat ketahanan pangan,” ucap Iwan saat ditemui awak media, Rabu (12/11/2025).

Balikpapan saat ini sebagian besar masih mengandalkan pasokan pangan dari luar daerah, seperti Pulau Jawa dan Sulawesi. Iwan menyebut, pemerintah kota memang tidak bisa memaksa masyarakat untuk melakukan pertanian atau peternakan, tetapi dorongan serta fasilitasi tetap dapat dilakukan untuk mengoptimalkan produksi lokal.

Selain penguatan budidaya, Iwan menekankan pentingnya kerja sama yang baik dengan daerah penghasil pangan.

“Dengan kerja sama yang jelas dan terkoordinasi, setiap produksi yang mereka hasilkan sudah pasti menjadi konsumsi masyarakat Balikpapan. Ini penting untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan, sehingga inflasi bisa dikendalikan,” terangnya.

Menurutnya, kebutuhan masyarakat terhadap produk seperti telur, sayur, ikan, dan beras terus meningkat. Sejalan dengan itu, pemerintah pusat juga berencana melakukan investasi di sektor peternakan ayam, yang dapat memberikan efek ekonomi positif bagi Balikpapan, termasuk membuka lapangan pekerjaan dan multiplier effect lainnya.

Ditambahkan, potensi kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mendorong produksi lokal di Balikpapan. Kerja sama dengan daerah penghasil harus dilakukan secara konkret, terutama untuk komoditas seperti sayur yang mayoritas berasal dari Pulau Jawa.

“Ini membutuhkan inovasi dari DKP3 agar distribusi pasokan tetap lancar dan harga stabil,” tambahnya.

Terkait usulan kerja sama dengan daerah penghasil, Iwan menyebut koordinasi akan dilakukan bersama Komisi II DPRD dan dinas terkait. Selain itu, fasilitas gudang yang sudah ada akan dimaksimalkan untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan di Balikpapan.

“Dengan langkah-langkah tersebut, DPRD berharap Balikpapan dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah,” pungkasnya. (Adv)

(Sf/Rs)