Cari disini...

DPRD Kota Balikpapan
Wakil Ketua DPRD Balikpapan Muhammad Taqwa saat menyerahkan buku pokok-pokok pikiran kepada wali kota Balikpapan Rahmad Mas’ud. (Foto: Maya Sari/Seputarfakta.com)
Balikpapan - Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Taqwa mengusulkan sebanyak 1.438 Pokok-pokok Pikiran (Pokir) yang akan dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan 2026.
Usulan tersebut disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota yang berlangsung di Auditorium Balai kota, Selasa (18/3/2025). Usulan ini sebelumnya telah dibahas dalam rapat paripurna DPRD beberapa waktu lalu.
“Pokir yang disusun oleh DPRD ini merupakan hasil dari penyerapan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui berbagai saluran, seperti Musrenbang, reses, audiensi, dan kunjungan lapangan,” ucap Taqwa dalam sambutannya.
Taqwa menjelaskan, bahwa tujuan utama dari Pokir ini adalah untuk memberi masukan kepada Pemkot Balikpapan dalam menyusun dokumen RKPD yang lebih partisipatif dan mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat.
Ia berharap agar Musrenbang ini dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang efektif, yang nantinya akan menjadi dasar penyusunan APBD Kota Balikpapan.
"RKPD 2026 harus mencerminkan aspirasi warga, dan kebijakan pembangunan yang diambil harus sejalan dengan visi-misi Kota Balikpapan," terangnya.
Dari total 1.438 usulan, 1.450 di antaranya termasuk dalam urusan wajib, dengan lima lainnya masuk dalam urusan pilihan. Usulan terbanyak datang dari sektor pekerjaan umum, dengan 1.314 usulan yang berkaitan dengan infrastruktur jalan, jembatan, dan drainase.
“Selain itu, ada 43 usulan terkait pengembangan jaringan internet untuk mendukung konsep Smart City, serta peningkatan fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan,” tambahnya.
Dirinya juga menyoroti pentingnya penanganan banjir yang semakin sering terjadi, serta pengembangan ruang terbuka hijau dan pemberdayaan perempuan.
“Kami ingin agar penanganan banjir, digitalisasi layanan publik, dan peningkatan infrastruktur pendidikan serta kesehatan menjadi prioritas," harapnya.
DPRD Balikpapan menyatakan, meskipun rancangan RKPD 2026 sudah cukup baik, mereka akan terus mengawal agar aspirasi masyarakat yang terkandung dalam Pokir dapat terwujud dalam implementasi kebijakan dan anggaran kota ke depan. (Adv)
(Sf/Rs)
Cari disini...

DPRD Kota Balikpapan

Wakil Ketua DPRD Balikpapan Muhammad Taqwa saat menyerahkan buku pokok-pokok pikiran kepada wali kota Balikpapan Rahmad Mas’ud. (Foto: Maya Sari/Seputarfakta.com)
Balikpapan - Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Taqwa mengusulkan sebanyak 1.438 Pokok-pokok Pikiran (Pokir) yang akan dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan 2026.
Usulan tersebut disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota yang berlangsung di Auditorium Balai kota, Selasa (18/3/2025). Usulan ini sebelumnya telah dibahas dalam rapat paripurna DPRD beberapa waktu lalu.
“Pokir yang disusun oleh DPRD ini merupakan hasil dari penyerapan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui berbagai saluran, seperti Musrenbang, reses, audiensi, dan kunjungan lapangan,” ucap Taqwa dalam sambutannya.
Taqwa menjelaskan, bahwa tujuan utama dari Pokir ini adalah untuk memberi masukan kepada Pemkot Balikpapan dalam menyusun dokumen RKPD yang lebih partisipatif dan mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat.
Ia berharap agar Musrenbang ini dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang efektif, yang nantinya akan menjadi dasar penyusunan APBD Kota Balikpapan.
"RKPD 2026 harus mencerminkan aspirasi warga, dan kebijakan pembangunan yang diambil harus sejalan dengan visi-misi Kota Balikpapan," terangnya.
Dari total 1.438 usulan, 1.450 di antaranya termasuk dalam urusan wajib, dengan lima lainnya masuk dalam urusan pilihan. Usulan terbanyak datang dari sektor pekerjaan umum, dengan 1.314 usulan yang berkaitan dengan infrastruktur jalan, jembatan, dan drainase.
“Selain itu, ada 43 usulan terkait pengembangan jaringan internet untuk mendukung konsep Smart City, serta peningkatan fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan,” tambahnya.
Dirinya juga menyoroti pentingnya penanganan banjir yang semakin sering terjadi, serta pengembangan ruang terbuka hijau dan pemberdayaan perempuan.
“Kami ingin agar penanganan banjir, digitalisasi layanan publik, dan peningkatan infrastruktur pendidikan serta kesehatan menjadi prioritas," harapnya.
DPRD Balikpapan menyatakan, meskipun rancangan RKPD 2026 sudah cukup baik, mereka akan terus mengawal agar aspirasi masyarakat yang terkandung dalam Pokir dapat terwujud dalam implementasi kebijakan dan anggaran kota ke depan. (Adv)
(Sf/Rs)