Balikpapan — Rencana pemerintah pusat untuk menerapkan sistem belajar dari rumah bagi siswa sekolah menuai tanggapan dari daerah.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Iim secara tegas menyatakan ketidaksetujuannya jika kebijakan tersebut diterapkan di Balikpapan.

Menurutnya sistem pembelajaran online justru berpotensi menimbulkan persoalan baru, terutama terkait pengawasan penggunaan perangkat digital oleh anak-anak di rumah. Ia menilai tidak semua orang tua mampu mengontrol aktivitas anak saat menggunakan telepon genggam.

“Kalau belajar di rumah, orang tua belum tentu bisa mengawasi secara maksimal penggunaan handphone oleh anak. Ini yang jadi kekhawatiran,” ucap Iim kepada media, Selasa (31/3/2026).

Ia juga menyoroti kesenjangan fasilitas yang masih terjadi di masyarakat. Tidak semua keluarga memiliki perangkat pendukung seperti ponsel pintar atau akses internet yang memadai untuk menunjang kegiatan belajar daring.

“Tidak semua orang punya handphone atau akses yang cukup. Ini harus jadi pertimbangan juga,” jelasnya.

Ia menilai pembelajaran tatap muka di sekolah masih menjadi metode paling efektif, baik dari sisi pengawasan, interaksi, maupun pemerataan akses pendidikan. Dia pun lebih merekomendasikan agar kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan secara langsung di sekolah.

“Di sisi lain, kami juga pertanyakan efektivitas kebijakan tersebut, jika dikaitkan dengan program lain yang tetap mengharuskan siswa datang ke sekolah untuk mengambil program Makan Bergizi Gratis (MBG),” tanyanya.

Menurutnya jika siswa tetap harus datang ke sekolah untuk mengambil manfaat program tersebut, maka tujuan penghematan energi yang menjadi salah satu alasan kebijakan belajar dari rumah menjadi tidak relevan.

“Kalau anak-anak tetap ke sekolah untuk MBG, berarti tetap menggunakan energi juga. Tidak mungkin makanan itu diantar ke rumah masing-masing,” katanya.

Sementara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan sebelumnya menyampaikan hingga kini belum ada arahan resmi dari pemerintah pusat terkait penerapan kebijakan belajar dari rumah di daerah.

Meski demikian, Iim berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kondisi riil di daerah sebelum mengambil keputusan. Iim menekankan pentingnya kebijakan yang tidak hanya efisien secara konsep, tetapi juga realistis dalam pelaksanaan.

“Kalau melihat kondisi di lapangan, saya lebih merekomendasikan tetap belajar tatap muka agar lebih efektif dan tidak menimbulkan masalah baru,” pungkasnya. (Adv)

(Sf/Lo)