DPRD Kota Balikpapan

    DPRD Kota Balikpapan

    DPRD Balikpapan Tinjau Proyek Pengendalian Banjir di DAS Ampal Hulu

    Penulis:Maya Sari|Redaktur:Rusdianto
    04 Januari 2026 pukul 17:09 WITA

    Komisi III DPRD Balikpapan melakukan pengawasan pembangunan salah satunya pengerukan DAS Ampal Hulu di kawasan Pasar Segar Balikpapan, Senin (2/6/2025). (Foto: Maya Sari/Seputarfakta.com)

    Balikpapan - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan bersama Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan warga terdampak banjir melakukan kunjungan lapangan ke lokasi pengerukan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal Hulu, Balikpapan, Senin (2/6/2025).

    Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan proyek pengendalian banjir berjalan sesuai aturan dan untuk menindaklanjuti keluhan warga yang kerap terdampak banjir, khususnya di kawasan RT 51 hingga RT 55, Kelurahan Gunung Samarinda dan Gunung Samarinda Baru, Balikpapan Utara.

    Wakil Ketua Komisi III DPRD, Halili Adinegara, mengatakan bahwa kunjungan ini adalah bagian dari tugas pengawasan dewan terhadap pembangunan di kota.

    “Kami datang untuk memantau. Karena cuaca hujan, kami hanya bisa melihat dari jauh. Tapi tetap penting agar kami tahu progres pengerjaannya,” ujar Halili usai melakukan kunjungan kepada awak media. 

    Ia mengungkapkan bahwa banjir bahkan sempat masuk ke rumahnya, sehingga proyek ini sangat dinanti masyarakat. 

    “Kalau waduk ini selesai, semoga bisa mengurangi dampak banjir yang selama ini terjadi,” katanya.

    Politisi PKB juga menjelaskan bahwa proyek ini masih tahap pengerukan dan pelebaran sungai, dengan luas lahan sekitar 4 hektare dari total 10 hektare yang direncanakan. Proyek ini menggunakan anggaran Bantuan Tak Terduga (DTT) dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Balikpapan sebesar Rp6 miliar.

    Ia menekankan pentingnya transparansi dalam proyek pembangunan, agar masyarakat tidak bingung dengan kegiatan yang berlangsung di lingkungan mereka. Oleh karena itu, dirinya meminta agar pihak kelurahan, kecamatan, RT, hingga DPRD dilibatkan sejak awal.

    “Ke depan, saya harap Pemerintah Kota bisa lebih terbuka dan selalu berkoordinasi dengan DPRD, terutama dalam proyek-proyek besar. Kami juga perlu dilibatkan dalam pengawasan di lapangan,” tegasnya.

    Halili mengungkapkan bahwa selama ini beberapa kunjungan proyek hanya dihadiri oleh Wali Kota atau Wakil Wali Kota tanpa pemberitahuan ke DPRD. Ia berharap ke depan hal ini bisa diperbaiki.

    Proyek pengerukan DAS Ampal Hulu ini sendiri sudah dimulai sejak April dan dijadwalkan selesai pada Juni 2025. (Adv)

    (Sf/Rs)

    DPRD Kota Balikpapan

    DPRD Kota Balikpapan

    DPRD Balikpapan Tinjau Proyek Pengendalian Banjir di DAS Ampal Hulu

    Penulis:Maya Sari|Redaktur:Rusdianto
    04 Januari 2026 pukul 17:09 WITA

    Komisi III DPRD Balikpapan melakukan pengawasan pembangunan salah satunya pengerukan DAS Ampal Hulu di kawasan Pasar Segar Balikpapan, Senin (2/6/2025). (Foto: Maya Sari/Seputarfakta.com)

    Balikpapan - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan bersama Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan warga terdampak banjir melakukan kunjungan lapangan ke lokasi pengerukan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal Hulu, Balikpapan, Senin (2/6/2025).

    Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan proyek pengendalian banjir berjalan sesuai aturan dan untuk menindaklanjuti keluhan warga yang kerap terdampak banjir, khususnya di kawasan RT 51 hingga RT 55, Kelurahan Gunung Samarinda dan Gunung Samarinda Baru, Balikpapan Utara.

    Wakil Ketua Komisi III DPRD, Halili Adinegara, mengatakan bahwa kunjungan ini adalah bagian dari tugas pengawasan dewan terhadap pembangunan di kota.

    “Kami datang untuk memantau. Karena cuaca hujan, kami hanya bisa melihat dari jauh. Tapi tetap penting agar kami tahu progres pengerjaannya,” ujar Halili usai melakukan kunjungan kepada awak media. 

    Ia mengungkapkan bahwa banjir bahkan sempat masuk ke rumahnya, sehingga proyek ini sangat dinanti masyarakat. 

    “Kalau waduk ini selesai, semoga bisa mengurangi dampak banjir yang selama ini terjadi,” katanya.

    Politisi PKB juga menjelaskan bahwa proyek ini masih tahap pengerukan dan pelebaran sungai, dengan luas lahan sekitar 4 hektare dari total 10 hektare yang direncanakan. Proyek ini menggunakan anggaran Bantuan Tak Terduga (DTT) dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Balikpapan sebesar Rp6 miliar.

    Ia menekankan pentingnya transparansi dalam proyek pembangunan, agar masyarakat tidak bingung dengan kegiatan yang berlangsung di lingkungan mereka. Oleh karena itu, dirinya meminta agar pihak kelurahan, kecamatan, RT, hingga DPRD dilibatkan sejak awal.

    “Ke depan, saya harap Pemerintah Kota bisa lebih terbuka dan selalu berkoordinasi dengan DPRD, terutama dalam proyek-proyek besar. Kami juga perlu dilibatkan dalam pengawasan di lapangan,” tegasnya.

    Halili mengungkapkan bahwa selama ini beberapa kunjungan proyek hanya dihadiri oleh Wali Kota atau Wakil Wali Kota tanpa pemberitahuan ke DPRD. Ia berharap ke depan hal ini bisa diperbaiki.

    Proyek pengerukan DAS Ampal Hulu ini sendiri sudah dimulai sejak April dan dijadwalkan selesai pada Juni 2025. (Adv)

    (Sf/Rs)