Balikpapan – Persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di Kota Balikpapan kembali menjadi sorotan. Keluhan ini disampaikan para sopir truk dan mahasiswa saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Balikpapan, Senin (4/5/2026).

Aksi tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, bersama jajaran anggota dewan serta perwakilan dari Pertamina Patra Niaga. Dalam pertemuan tersebut, delapan tuntutan massa dibahas dan disepakati melalui penandatanganan nota kesepakatan di hadapan peserta aksi.

Usai pertemuan, Alwi menyampaikan bahwa salah satu tuntutan utama adalah agar stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Balikpapan dapat beroperasi selama 24 jam. Selain itu, massa juga mendesak penambahan kuota solar subsidi.

“Tadi ada delapan tuntutan dari mahasiswa dan sopir truk. Salah satunya SPBU harus buka 24 jam, dan juga penambahan kuota solar di Balikpapan,” ucap Alwi kepada media.

Ia mengaku telah berkoordinasi dengan pihak Pertamina sejak pagi hari untuk mencari solusi atas persoalan tersebut. Hasilnya, Pertamina Patra Niaga menyatakan kesiapan untuk mengoperasikan SPBU selama 24 jam.

“Saya sampaikan, kalau tidak buka 24 jam, situasi bisa semakin memanas. Alhamdulillah, pihak Pertamina menyanggupi untuk buka 24 jam,” akunya.

Meski demikian, Alwi menegaskan bahwa operasional 24 jam harus diimbangi dengan ketersediaan stok solar. Ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak hanya bersifat formalitas tanpa pasokan yang memadai.

“Jangan sampai dibuka 24 jam, tapi stoknya tidak ada. Dari Pertamina disampaikan akan diupayakan tetap tersedia,” tambahnya.

Terkait penambahan kuota, ketua DPRD menjelaskan bahwa hal tersebut bukan kewenangan Pertamina Patra Niaga, melainkan berada di tangan BPH Migas yang berkantor di Jakarta.

Untuk itu, ia berencana mengajak perwakilan mahasiswa dan sopir truk untuk bersama-sama mendatangi BPH Migas guna menyampaikan langsung aspirasi terkait kebutuhan kuota solar di Balikpapan.

“Karena kewenangan ada di BPH Migas, kami akan ke Jakarta bersama perwakilan massa aksi untuk meminta penjelasan dan solusi konkret,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar ini juga menyoroti kondisi distribusi solar di Balikpapan yang dinilainya tidak ideal. Dari sekitar 19 SPBU yang ada, hanya dua yang melayani penjualan solar, sehingga menyebabkan antrean panjang hingga ratusan truk setiap harinya.

“Ini sudah keterlaluan. Saya mewakili masyarakat dan sopir truk, kondisi ini sangat menyulitkan. Antrean bisa sampai ratusan kendaraan,” tegasnya.

Dirinya menilai ironis, mengingat Balikpapan dikenal sebagai kota minyak dengan produksi energi yang besar. Namun, masyarakat justru mengalami kesulitan mendapatkan BBM.

“Balikpapan ini kota minyak, kilang besar ada di sini. Tapi kenapa justru sering terjadi kelangkaan? Sementara daerah lain seperti Samarinda, Bontang, atau Penajam Paser Utara jarang mengalami hal serupa,” kecewanya.

Ke depan, DPRD berharap distribusi solar subsidi dapat diperluas ke lebih banyak SPBU guna mengurai antrean. Alwi mengusulkan agar setidaknya lima hingga 10 SPBU di Balikpapan dapat melayani penjualan solar.

“Kalau bisa tidak hanya dua SPBU. Minimal 5 sampai 10 SPBU menjual solar, supaya antrean bisa terurai dan masyarakat tidak lagi kesulitan,” pungkasnya. (Adv)

(Sf/Rs)