Seputar Fakta
    DPRD Kota Balikpapan

    DPRD Kota Balikpapan

    DPRD Balikpapan Soroti Fasilitas Sekolah Nonformal, Cegah Anak Putus Sekolah

    Penulis:Maya Sari|Redaktur:Rusdianto
    20 November 2026 pukul 13:38 WITA

    Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali saat ditemui awak media. (Foto: Mayasari/seputarfakta.com)

    Balikpapan – Keterbatasan daya tampung sekolah formal di Balikpapan menjadi perhatian DPRD Kota Balikpapan. Untuk memastikan seluruh anak tetap mendapatkan hak pendidikan, pemerintah daerah didorong memperkuat fasilitas sekolah nonformal, seperti Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

    Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, menilai pemerataan infrastruktur pendidikan tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan sekolah negeri.

    “Sebab, pendidikan nonformal juga memiliki peran penting dalam memberikan akses belajar bagi anak-anak yang belum tertampung di sekolah formal,” ucap Gasali kepada awak media, Jumat (20/11/2026).

    Menurutnya, keberadaan SKB dan PKBM bukan sekadar alternatif bagi siswa yang kesulitan masuk sekolah negeri. Kedua lembaga tersebut, merupakan bagian dari layanan pendidikan masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian dan dukungan anggaran secara proporsional.

    “DPRD tidak ingin pemerintah hanya fokus pada pembangunan gedung sekolah negeri. Karena keduanya merupakan fasilitas umum untuk layanan masyarakat,” imbuhnya.

    Gasali mengatakan, Komisi IV terus mendorong pemerintah melakukan pendataan menyeluruh terhadap kondisi infrastruktur pendidikan nonformal. Pendataan tersebut mencakup kelayakan ruang kelas, jumlah tenaga pengajar, kapasitas penerimaan siswa, hingga ketersediaan teknologi penunjang pembelajaran.

    Langkah ini dinilai penting untuk mengantisipasi ketimpangan antara jumlah peserta didik dan kapasitas fasilitas yang tersedia.

    “Dengan begitu, proses belajar mengajar tetap berjalan optimal tanpa mengurangi kualitas pendidikan.

    Ia juga mengingatkan, keterbatasan ruang kelas di sekolah formal tidak boleh berujung pada meningkatnya angka anak putus sekolah. Karena itu, pemerintah perlu memastikan fasilitas pendidikan nonformal mendapat dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

    “Statusnya sama dengan sekolah negeri. Sama-sama fasilitas milik pemerintah. Tidak ada pembedaan. Kami ingin keduanya berjalan saling melengkapi,” tegasnya.

    DPRD berharap penguatan pendidikan nonformal menjadi bagian dari perencanaan anggaran daerah ke depan. Dengan pemerataan fasilitas tersebut, seluruh anak di Balikpapan memiliki kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, sekaligus bekal untuk bersaing di dunia kerja. (Adv)

    (Sf/Rs)

    DPRD Kota Balikpapan

    DPRD Kota Balikpapan

    DPRD Balikpapan Soroti Fasilitas Sekolah Nonformal, Cegah Anak Putus Sekolah

    Penulis:Maya Sari|Redaktur:Rusdianto
    20 November 2026 pukul 13:38 WITA

    Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali saat ditemui awak media. (Foto: Mayasari/seputarfakta.com)

    Balikpapan – Keterbatasan daya tampung sekolah formal di Balikpapan menjadi perhatian DPRD Kota Balikpapan. Untuk memastikan seluruh anak tetap mendapatkan hak pendidikan, pemerintah daerah didorong memperkuat fasilitas sekolah nonformal, seperti Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

    Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, menilai pemerataan infrastruktur pendidikan tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan sekolah negeri.

    “Sebab, pendidikan nonformal juga memiliki peran penting dalam memberikan akses belajar bagi anak-anak yang belum tertampung di sekolah formal,” ucap Gasali kepada awak media, Jumat (20/11/2026).

    Menurutnya, keberadaan SKB dan PKBM bukan sekadar alternatif bagi siswa yang kesulitan masuk sekolah negeri. Kedua lembaga tersebut, merupakan bagian dari layanan pendidikan masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian dan dukungan anggaran secara proporsional.

    “DPRD tidak ingin pemerintah hanya fokus pada pembangunan gedung sekolah negeri. Karena keduanya merupakan fasilitas umum untuk layanan masyarakat,” imbuhnya.

    Gasali mengatakan, Komisi IV terus mendorong pemerintah melakukan pendataan menyeluruh terhadap kondisi infrastruktur pendidikan nonformal. Pendataan tersebut mencakup kelayakan ruang kelas, jumlah tenaga pengajar, kapasitas penerimaan siswa, hingga ketersediaan teknologi penunjang pembelajaran.

    Langkah ini dinilai penting untuk mengantisipasi ketimpangan antara jumlah peserta didik dan kapasitas fasilitas yang tersedia.

    “Dengan begitu, proses belajar mengajar tetap berjalan optimal tanpa mengurangi kualitas pendidikan.

    Ia juga mengingatkan, keterbatasan ruang kelas di sekolah formal tidak boleh berujung pada meningkatnya angka anak putus sekolah. Karena itu, pemerintah perlu memastikan fasilitas pendidikan nonformal mendapat dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

    “Statusnya sama dengan sekolah negeri. Sama-sama fasilitas milik pemerintah. Tidak ada pembedaan. Kami ingin keduanya berjalan saling melengkapi,” tegasnya.

    DPRD berharap penguatan pendidikan nonformal menjadi bagian dari perencanaan anggaran daerah ke depan. Dengan pemerataan fasilitas tersebut, seluruh anak di Balikpapan memiliki kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, sekaligus bekal untuk bersaing di dunia kerja. (Adv)

    (Sf/Rs)