
DPRD Kota Balikpapan
Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Syarifudin Oddang saat ditemui di kantor DPRD. (Foto: Mayasari/seputarfakta.com)
Balikpapan – Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di Kota Balikpapan menjadi perhatian DPRD.
Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Syarifudin Oddang, menilai persoalan tersebut dipengaruhi dua faktor utama, yakni keterbatasan kuota dan minimnya jumlah SPBU yang melayani solar subsidi.
Ia mengatakan, pihaknya sebelumnya telah bertemu dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk mempertanyakan kesesuaian antara kebutuhan solar subsidi di Balikpapan dengan kuota yang diberikan.
Menurutnya, perlu ada penjelasan apabila jumlah pasokan yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Sebab, selisih antara kebutuhan dan ketersediaan BBM tersebut berpotensi menjadi salah satu penyebab terjadinya antrean panjang.
“Kalau memang ada sesuatu yang menyebabkan kuota tidak bisa terpenuhi, tolong dijelaskan. Karena selisih antara kebutuhan dengan pasokan yang tersedia ini merupakan persoalan yang harus dicarikan solusinya,” jelas Oddang saat ditemui awak media, Kamis (19/11/2026).
Selain kuota, Oddang menyoroti terbatasnya SPBU yang menyediakan solar bersubsidi. Saat ini, hanya ada dua SPBU yang melayani penyaluran solar subsidi, yakni di kawasan Kilometer 13 dan Kilometer 15 Balikpapan Utara.
Kondisi tersebut dinilai tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang membutuhkan solar subsidi. Dia menegaskan, penambahan kuota saja tidak cukup untuk mengatasi antrean jika tidak diikuti dengan penambahan SPBU.
“Meski kuotanya ditambah, kalau SPBU yang menyediakan solar subsidi belum ditambah, tetap saja akan terjadi antrean,” katanya.
Politisi Partai Hanura juga menyoroti kondisi ketika stok solar habis saat kendaraan masih mengantre. Akibatnya, pengendara harus kembali menunggu pasokan berikutnya dan menghabiskan waktu lebih lama.
Di sisi lain, Oddang turut menyinggung dugaan praktik pengetapan atau penyalahgunaan solar subsidi. Namun, ia menegaskan dugaan tersebut harus dibuktikan melalui pengawasan langsung di lapangan.
“Karena itu, pembentukan Satgas BBM diharapkan mampu mengawasi distribusi solar subsidi, khususnya aktivitas kendaraan truk di dua SPBU tersebut,” tegasnya.
Pihaknya meminta kejelasan mengenai sejauh mana Satgas telah bekerja, serta langkah konkret yang dilakukan untuk mengatasi persoalan distribusi.
Sebutnya, pengawasan harus memastikan solar subsidi benar-benar digunakan sesuai peruntukannya, bukan disalahgunakan atau diperjualbelikan kembali.
“Pastinya kami berharap pemerintah dan pihak terkait segera mengevaluasi kuota, fasilitas SPBU, serta pengawasan distribusi agar antrean solar subsidi di Balikpapan, dapat dikurangi,” tutupnya. (Adv)
(Sf/Lo)
Cari disini...

DPRD Kota Balikpapan

Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Syarifudin Oddang saat ditemui di kantor DPRD. (Foto: Mayasari/seputarfakta.com)
Balikpapan – Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di Kota Balikpapan menjadi perhatian DPRD.
Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Syarifudin Oddang, menilai persoalan tersebut dipengaruhi dua faktor utama, yakni keterbatasan kuota dan minimnya jumlah SPBU yang melayani solar subsidi.
Ia mengatakan, pihaknya sebelumnya telah bertemu dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk mempertanyakan kesesuaian antara kebutuhan solar subsidi di Balikpapan dengan kuota yang diberikan.
Menurutnya, perlu ada penjelasan apabila jumlah pasokan yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Sebab, selisih antara kebutuhan dan ketersediaan BBM tersebut berpotensi menjadi salah satu penyebab terjadinya antrean panjang.
“Kalau memang ada sesuatu yang menyebabkan kuota tidak bisa terpenuhi, tolong dijelaskan. Karena selisih antara kebutuhan dengan pasokan yang tersedia ini merupakan persoalan yang harus dicarikan solusinya,” jelas Oddang saat ditemui awak media, Kamis (19/11/2026).
Selain kuota, Oddang menyoroti terbatasnya SPBU yang menyediakan solar bersubsidi. Saat ini, hanya ada dua SPBU yang melayani penyaluran solar subsidi, yakni di kawasan Kilometer 13 dan Kilometer 15 Balikpapan Utara.
Kondisi tersebut dinilai tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang membutuhkan solar subsidi. Dia menegaskan, penambahan kuota saja tidak cukup untuk mengatasi antrean jika tidak diikuti dengan penambahan SPBU.
“Meski kuotanya ditambah, kalau SPBU yang menyediakan solar subsidi belum ditambah, tetap saja akan terjadi antrean,” katanya.
Politisi Partai Hanura juga menyoroti kondisi ketika stok solar habis saat kendaraan masih mengantre. Akibatnya, pengendara harus kembali menunggu pasokan berikutnya dan menghabiskan waktu lebih lama.
Di sisi lain, Oddang turut menyinggung dugaan praktik pengetapan atau penyalahgunaan solar subsidi. Namun, ia menegaskan dugaan tersebut harus dibuktikan melalui pengawasan langsung di lapangan.
“Karena itu, pembentukan Satgas BBM diharapkan mampu mengawasi distribusi solar subsidi, khususnya aktivitas kendaraan truk di dua SPBU tersebut,” tegasnya.
Pihaknya meminta kejelasan mengenai sejauh mana Satgas telah bekerja, serta langkah konkret yang dilakukan untuk mengatasi persoalan distribusi.
Sebutnya, pengawasan harus memastikan solar subsidi benar-benar digunakan sesuai peruntukannya, bukan disalahgunakan atau diperjualbelikan kembali.
“Pastinya kami berharap pemerintah dan pihak terkait segera mengevaluasi kuota, fasilitas SPBU, serta pengawasan distribusi agar antrean solar subsidi di Balikpapan, dapat dikurangi,” tutupnya. (Adv)
(Sf/Lo)