Balikpapan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan memperketat pengawasan terhadap proyek pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu di wilayah Balikpapan Barat (Balbar) menyusul belum optimalnya progres fisik di lapangan.

Padahal, serapan anggaran proyek tersebut dilaporkan telah mencapai sekitar 20 persen dari total alokasi anggaran mencapai Rp106 miliar.

Pantauan di lokasi proyek menunjukkan aktivitas pembangunan belum terlihat signifikan. Area pembangunan masih tertutup pagar seng dan belum tampak struktur bangunan utama berdiri. Kondisi ini memicu pertanyaan terkait kesesuaian antara penggunaan anggaran dan realisasi pekerjaan.

Meski demikian, sejumlah material dan perlengkapan proyek sudah terlihat berada di dalam kawasan pembangunan. Hal tersebut semakin mendorong DPRD untuk meminta penjelasan rinci dari pihak terkait.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono menegaskan, bahwa lembaganya akan menelaah laporan progres proyek secara menyeluruh. Menurutnya, capaian serapan anggaran harus sejalan dengan kondisi fisik di lapangan.

“Kami ingin memastikan apakah serapan 20 persen ini sudah sesuai dengan perencanaan anggaran yang disusun sejak awal,” ucap Budiono saat dihubungi awak media, Jumat (6/2/2026).

Sebagai bentuk penguatan pengawasan, sejumlah fraksi di DPRD mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus). Langkah ini dinilai penting untuk memastikan transparansi penggunaan anggaran, sekaligus mencegah proyek strategis di sektor kesehatan tersebut terus mengalami keterlambatan.

“Pansus ini penting untuk menindaklanjuti keresahan publik dan memastikan transparansi anggaran,” jelas Politisi PDI Perjuangan.

Selain itu, DPRD juga berencana memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) terkait guna meminta penjelasan mengenai kendala yang dihadapi, serta strategi percepatan pembangunan ke depan.

Budiono menekankan bahwa keberadaan RS Balbar sangat strategis bagi masyarakat sekitar. Selain memperluas akses layanan kesehatan, rumah sakit tersebut juga berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Oleh karena itu, DPRD meminta evaluasi dilakukan secara menyeluruh sebelum proyek dilanjutkan ke tahap berikutnya. DPRD juga mengingatkan agar proses lelang ulang nantinya dilakukan secara selektif.

“Jangan sampai lelang ulang kembali melibatkan kontraktor yang bermasalah,” pungkas Budiono. (Adv)

(Sf/Rs)