Balikpapan - Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Yusri, menyoroti persoalan kabel udara yang semerawut dan dinilai mengganggu keindahan kota Balikpapan.

Ia menyebutkan, Presiden Republik Indonesia menginginkan kota-kota di Indonesia, termasuk Balikpapan, menjadi kota yang asri dan tertata dengan baik.

Menurutnya, salah satu kendala utama di Balikpapan saat ini adalah masih banyaknya kabel udara yang tidak tertata rapi. Hal tersebut, kata dia, sudah menjadi perhatian dan masuk dalam rencana kerja Komisi III DPRD Balikpapan.

“Kami ingin kabel bawah tanah itu betul-betul dilaksanakan, supaya tidak semerawut lagi,” ucap Yusri saat ditemui awak media di kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Balikpapan, Kamis (5/2/2026).

Dirinya juga menyinggung visi Balikpapan sebagai Smart City yang dicanangkan oleh Wali Kota. Sebutnya, konsep kota cerdas harus sejalan dengan penataan infrastruktur yang baik, termasuk menghilangkan kabel udara yang merusak estetika kota.

“Kalau Balikpapan mau menjadi Smart City, jangan sampai masih terlihat semerawut. Keindahan dan estetika kota bisa hilang kalau kabel-kabel masih bergelantungan,” terang Politisi Partai Golkar.

Selain persoalan kabel, Yusri turut menyinggung isu kebersihan lingkungan, khususnya terkait persoalan sampah yang belakangan ini menjadi perhatian di sejumlah daerah, seperti di Pantai Kuta.

“Tentunya kami berharap Balikpapan dapat terhindar dari kondisi darurat sampah dan tetap menjaga kebersihan kota,” harapnya.

Terkait regulasi penerapan kota tanpa kabel udara, dia menegaskan bahwa hal tersebut telah masuk dalam rencana kerja Komisi III DPRD Balikpapan. Dan berharap program tersebut dapat direalisasikan demi kenyamanan dan keindahan kota.

“Kalau kami lihat jalan-jalan penuh kabel, senang nggak? Pasti tidak. Karena itu kami ingin kabel-kabel itu diturunkan dan Balikpapan bebas dari kabel udara, semuanya di bawah tanah,” tegasnya.

Untuk merealisasikan hal tersebut, Komisi III DPRD Balikpapan telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU). Nantinya, pelaksanaan program ini akan melibatkan Dinas PU bersama DPPR.

Saat ditanya mengenai waktu pelaksanaan, dia menyebut bahwa seharusnya program penataan kabel bawah tanah dapat dilaksanakan pada tahun 2026.

“Namun, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama sehingga hingga kini belum dapat direalisasikan,” paparnya. (Adv)

(Sf/Rs)