Cari disini...

DPRD Kota Balikpapan
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Budiono. (Foto: Maya Sari/Seputarfakta.com)
Balikpapan - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Budiono menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan bagian dari delapan program prioritas nasional atau Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, pelaksanaan program tersebut di Balikpapan masih belum berjalan optimal sesuai harapan pemerintah pusat maupun kebutuhan masyarakat.
Budiono mengungkapkan, sejumlah kendala muncul dalam pelaksanaan program MBG, mulai dari persyaratan administrasi yang dinilai terlalu ketat hingga laporan adanya kasus keracunan pada beberapa daerah yang telah menjalankan program tersebut.
“Hari ini beberapa program belum maksimal di Kota Balikpapan. Harapan kami, khusus untuk kejadian keracunan yang pernah terjadi agar dilakukan evaluasi ulang, karena ini menyangkut nyawa masyarakat,” ucap wakil ketua DPRD Balikpapan saat ditemui awak media, Kamis (13/11/2025).
Ia menegaskan pentingnya perbaikan mekanisme penyaluran dan pengawasan agar pelaksanaan MBG di Balikpapan ke depan berjalan lebih aman dan tepat sasaran. Salah satu kendala yang ditemukan, kata dia, ialah proses pengajuan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang cukup ketat, sehingga perlu penyederhanaan tanpa mengabaikan aspek keamanan pangan.
Selain menyoroti program MBG, Budiono juga menekankan pentingnya penguatan ketahanan pangan di Balikpapan. Ia menilai, kebutuhan pangan kota ini masih sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah, mencapai sekitar 90 persen.
“Kami belum mandiri secara pangan. Hampir semua kebutuhan pangan masih didatangkan dari luar Balikpapan,” jelasnya.
Sebagai langkah strategis, Budiono mengusulkan agar Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan meniru konsep kerja sama seperti yang dilakukan oleh PD Pasar Jaya di Jakarta. Meski tidak memiliki lahan pertanian, BUMD tersebut mampu memenuhi kebutuhan beras dengan melakukan kontrak langsung kepada daerah penghasil.
“DKI Jakarta tidak punya sawah, tapi mereka kontrak lahan di daerah penghasil dan membiayai proses produksinya. Hasil panennya dijual sendiri oleh PD Pasar Jaya. Balikpapan bisa meniru model ini,” tambahnya.
Ia berharap ke depan Pemkot Balikpapan dapat mengembangkan regulasi daerah yang mendukung kemandirian pangan, baik melalui kerja sama antar daerah, pembukaan lahan pertanian baru, maupun pengembangan sektor peternakan lokal. (Adv)
(Sf/Rs)
Cari disini...

DPRD Kota Balikpapan

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Budiono. (Foto: Maya Sari/Seputarfakta.com)
Balikpapan - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Budiono menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan bagian dari delapan program prioritas nasional atau Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, pelaksanaan program tersebut di Balikpapan masih belum berjalan optimal sesuai harapan pemerintah pusat maupun kebutuhan masyarakat.
Budiono mengungkapkan, sejumlah kendala muncul dalam pelaksanaan program MBG, mulai dari persyaratan administrasi yang dinilai terlalu ketat hingga laporan adanya kasus keracunan pada beberapa daerah yang telah menjalankan program tersebut.
“Hari ini beberapa program belum maksimal di Kota Balikpapan. Harapan kami, khusus untuk kejadian keracunan yang pernah terjadi agar dilakukan evaluasi ulang, karena ini menyangkut nyawa masyarakat,” ucap wakil ketua DPRD Balikpapan saat ditemui awak media, Kamis (13/11/2025).
Ia menegaskan pentingnya perbaikan mekanisme penyaluran dan pengawasan agar pelaksanaan MBG di Balikpapan ke depan berjalan lebih aman dan tepat sasaran. Salah satu kendala yang ditemukan, kata dia, ialah proses pengajuan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang cukup ketat, sehingga perlu penyederhanaan tanpa mengabaikan aspek keamanan pangan.
Selain menyoroti program MBG, Budiono juga menekankan pentingnya penguatan ketahanan pangan di Balikpapan. Ia menilai, kebutuhan pangan kota ini masih sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah, mencapai sekitar 90 persen.
“Kami belum mandiri secara pangan. Hampir semua kebutuhan pangan masih didatangkan dari luar Balikpapan,” jelasnya.
Sebagai langkah strategis, Budiono mengusulkan agar Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan meniru konsep kerja sama seperti yang dilakukan oleh PD Pasar Jaya di Jakarta. Meski tidak memiliki lahan pertanian, BUMD tersebut mampu memenuhi kebutuhan beras dengan melakukan kontrak langsung kepada daerah penghasil.
“DKI Jakarta tidak punya sawah, tapi mereka kontrak lahan di daerah penghasil dan membiayai proses produksinya. Hasil panennya dijual sendiri oleh PD Pasar Jaya. Balikpapan bisa meniru model ini,” tambahnya.
Ia berharap ke depan Pemkot Balikpapan dapat mengembangkan regulasi daerah yang mendukung kemandirian pangan, baik melalui kerja sama antar daerah, pembukaan lahan pertanian baru, maupun pengembangan sektor peternakan lokal. (Adv)
(Sf/Rs)