DPRD Kota Balikpapan

    DPRD Kota Balikpapan

    DPRD Balikpapan Desak Penertiban Lalu Lintas di Simpang Muara Rapak

    Penulis:Maya Sari|Redaktur:Rusdianto
    04 Januari 2026 pukul 17:09 WITA

    Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Yusri. (Foto: Maya Sari/Seputarfakta.com)

    Balikpapan – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan kembali menyoroti persoalan lalu lintas di kawasan Simpang Muara Rapak Balikpapan Utara, yang dikenal sebagai salah satu titik rawan kecelakaan di kota ini, terutama di jalur menurun yang kerap dilalui kendaraan berat.

    Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri menyampaikan keprihatinannya terhadap masih rendahnya disiplin para pengguna jalan, meski sudah ada aturan pembagian jalur antara kendaraan besar dan kecil.

    Ia menyebut pelanggaran masih sering terjadi, khususnya oleh pengendara kendaraan kecil yang melintasi jalur khusus untuk truk dan kendaraan berat.

    “Sudah ada pembatas jalur dan rambu lalu lintas yang jelas, tapi masih saja banyak pengendara yang tidak mematuhi aturan,” ucap Yusri saat dihubungi awak media, Rabu (22/10/2025).

    Menurutnya, pelanggaran semacam ini berpotensi besar menimbulkan kecelakaan, terlebih di jalan menurun seperti di Muara Rapak. Oleh karena itu, ia menilai perlu ada upaya lebih dari sekadar penegakan aturan, yakni melalui edukasi dan pembinaan secara berkelanjutan kepada masyarakat.

    “Keselamatan di jalan tidak hanya bisa dicapai lewat regulasi, tapi harus dibarengi dengan kesadaran bersama dari para pengguna jalan,” tegasnya.

    Sebagai solusi jangka pendek, dirinya mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan untuk menempatkan petugas di lokasi tersebut, khususnya pada jam-jam sibuk seperti pagi dan sore hari.

    Kehadiran petugas diharapkan dapat membantu mengurai kemacetan dan mengawasi jalur sesuai peruntukannya.

    “Kalau ada petugas berjaga, pengendara akan lebih patuh. Ini penting terutama saat arus lalu lintas sedang padat,” jelasnya.

    Lebih lanjut, DPRD meminta Dishub untuk menjadikan kawasan Muara Rapak sebagai prioritas utama dalam forum lalu lintas kota, mengingat frekuensi kecelakaan yang cukup tinggi di lokasi tersebut.

    Ia juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor, mulai dari Dishub, kepolisian, hingga aparat kelurahan dan kecamatan.

    “Kawasan ini harus menjadi perhatian serius. Penanganan masalah lalu lintas di Muara Rapak tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Perlu kolaborasi semua pihak untuk menciptakan kondisi lalu lintas yang aman dan tertib,” tutup Politisi Partai Golkar. (Adv)

    (Sf/Rs)

    DPRD Kota Balikpapan

    DPRD Kota Balikpapan

    DPRD Balikpapan Desak Penertiban Lalu Lintas di Simpang Muara Rapak

    Penulis:Maya Sari|Redaktur:Rusdianto
    04 Januari 2026 pukul 17:09 WITA

    Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Yusri. (Foto: Maya Sari/Seputarfakta.com)

    Balikpapan – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan kembali menyoroti persoalan lalu lintas di kawasan Simpang Muara Rapak Balikpapan Utara, yang dikenal sebagai salah satu titik rawan kecelakaan di kota ini, terutama di jalur menurun yang kerap dilalui kendaraan berat.

    Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri menyampaikan keprihatinannya terhadap masih rendahnya disiplin para pengguna jalan, meski sudah ada aturan pembagian jalur antara kendaraan besar dan kecil.

    Ia menyebut pelanggaran masih sering terjadi, khususnya oleh pengendara kendaraan kecil yang melintasi jalur khusus untuk truk dan kendaraan berat.

    “Sudah ada pembatas jalur dan rambu lalu lintas yang jelas, tapi masih saja banyak pengendara yang tidak mematuhi aturan,” ucap Yusri saat dihubungi awak media, Rabu (22/10/2025).

    Menurutnya, pelanggaran semacam ini berpotensi besar menimbulkan kecelakaan, terlebih di jalan menurun seperti di Muara Rapak. Oleh karena itu, ia menilai perlu ada upaya lebih dari sekadar penegakan aturan, yakni melalui edukasi dan pembinaan secara berkelanjutan kepada masyarakat.

    “Keselamatan di jalan tidak hanya bisa dicapai lewat regulasi, tapi harus dibarengi dengan kesadaran bersama dari para pengguna jalan,” tegasnya.

    Sebagai solusi jangka pendek, dirinya mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan untuk menempatkan petugas di lokasi tersebut, khususnya pada jam-jam sibuk seperti pagi dan sore hari.

    Kehadiran petugas diharapkan dapat membantu mengurai kemacetan dan mengawasi jalur sesuai peruntukannya.

    “Kalau ada petugas berjaga, pengendara akan lebih patuh. Ini penting terutama saat arus lalu lintas sedang padat,” jelasnya.

    Lebih lanjut, DPRD meminta Dishub untuk menjadikan kawasan Muara Rapak sebagai prioritas utama dalam forum lalu lintas kota, mengingat frekuensi kecelakaan yang cukup tinggi di lokasi tersebut.

    Ia juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor, mulai dari Dishub, kepolisian, hingga aparat kelurahan dan kecamatan.

    “Kawasan ini harus menjadi perhatian serius. Penanganan masalah lalu lintas di Muara Rapak tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Perlu kolaborasi semua pihak untuk menciptakan kondisi lalu lintas yang aman dan tertib,” tutup Politisi Partai Golkar. (Adv)

    (Sf/Rs)