Balikpapan – Puluhan buruh yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kalimantan Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Balikpapan, Jumat (14/11/2025). 

Aksi tersebut dilakukan untuk menyampaikan aspirasi terkait hak-hak pekerja yang dinilai tidak kunjung dipenuhi. Dalam aksi itu, para buruh secara bergantian menyampaikan tuntutan mereka. Tiga Anggota DPRD Balikpapan Aminuddin, Muhammad Hamid, dan Japar Sidik turun langsung menemui massa guna melakukan dialog.

Suasana pertemuan berlangsung tegang lantaran pendemo mendesak DPRD menghadirkan pihak perusahaan dan instansi terkait pada hari yang sama. Mereka bahkan menyatakan siap menginap di depan kantor DPRD jika tidak ada putusan konkret.

“Kami memahami kesulitan para pekerja. Dan menegaskan DPRD memiliki kewajiban menampung dan menyampaikan seluruh persoalan masyarakat kepada pihak terkait,” ucap Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Aminuddin di hadapan para pendemo.

Menurutnya, beberapa poin tuntutan sebelumnya telah disepakati bersama dan telah diteruskan kepada pihak perusahaan, termasuk PT RDMP JO, agar memenuhi janji-janji yang pernah dibuat. Namun hingga kini, ia menilai komitmen tersebut tidak dilaksanakan.

“Tetapi sampai hari ini kami juga merasa dikhianati. Kami sebagai anggota DPRD merasa malu, karena lembaga yang kita hormati tidak dihargai,” terangnya.

Dirinya menjelaskan, bahwa absennya Ketua DPRD dan Ketua Komisi IV yang sedang bertugas membuat pihaknya tidak dapat mengambil keputusan final.

Ia berjanji akan mencatat seluruh tuntutan buruh dan membawanya kepada pimpinan DPRD pada Senin mendatang. Namun pernyataan itu mendapat reaksi negatif dari para buruh yang meminta keputusan saat itu juga. Meski demikian, Aminuddin menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi pekerja.

“Hari Senin kami akan bawa masalah ini, bahkan kami berjanji persoalan ini akan kami bawa ke provinsi dan DPR RI supaya ada tekanan politik yang lebih kuat,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPD KSPSI Kaltim, Agus, menegaskan, bahwa para buruh siap berkemah dan bermalam di depan kantor DPRD sebagai bentuk keseriusan mereka, jika pihak perusahaan dan instansi terkait tidak hadir untuk membahas permasalahan tersebut.

“Sebagai bukti konkret bahwa ini adalah perjuangan terakhir kaum buruh. Karena kami sudah kenyang dijanjikan,” tambahnya.

Agus menambahkan, jika keputusan memang harus diambil pimpinan DPRD, pihaknya siap menunggu dan meminta agar pimpinan segera dihubungi.

“Tidak ada alasan di mana pun beliau berada. Ketika ada kemauan untuk membela hak kaum buruh, pasti ada jalan,” tegasnya. (Adv)

(Sf/Rs)