
DPRD Kota Balikpapan
Perwakilan Fraksi Partai NasDem, Puryadi saat ditemui di gedung DPRD. (Foto: Mayasari/seputarfakta.com)
Balikpapan – Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Balikpapan meminta pemerintah kota memastikan perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) secara akurat, sebelum menggunakannya untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.
Permintaan tersebut menyusul rencana defisit anggaran dalam Rancangan APBD (RAPBD) 2027 yang mencapai Rp566,16 miliar. Angka tersebut berasal dari selisih antara rencana pendapatan daerah sebesar Rp2,93 triliun dan belanja daerah yang mencapai Rp3,49 triliun.
Dalam rancangan tersebut, pemerintah kota merencanakan seluruh defisit ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari proyeksi SILPA tahun anggaran sebelumnya.
Perwakilan Fraksi NasDem, Puryadi, menilai penggunaan SILPA sebagai sumber penutup defisit perlu diperhitungkan secara cermat.
“Pemerintah harus memastikan nilai SILPA yang diproyeksikan benar-benar sesuai dengan kondisi keuangan daerah dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ucap Puryadi kepada awak media, Jumat (20/11/2026).
Menurutnya, ketepatan perhitungan tersebut penting untuk menjaga stabilitas keuangan daerah selama pelaksanaan APBD 2027. Jangan sampai proyeksi penerimaan pembiayaan yang tidak sesuai dengan kondisi riil justru menimbulkan persoalan baru dalam pengelolaan anggaran.
“Penggunaan SILPA sebagai instrumen penutup defisit harus dipastikan tetap menjaga keseimbangan fiskal daerah, tanpa harus menarik pinjaman atau menerbitkan utang baru,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan pemerintah kota agar tidak hanya berfokus pada upaya menutup defisit di atas kertas, tetapi turut memastikan ketersediaan kas daerah sepanjang tahun anggaran berjalan.
Sebab, apabila nilai SILPA yang diperhitungkan tidak sesuai dengan realisasi, kondisi tersebut berpotensi mengganggu kelancaran pembayaran berbagai kewajiban pemerintah daerah.
“Salah satu risiko yang perlu diantisipasi adalah keterlambatan pembayaran pekerjaan pembangunan fisik yang telah direncanakan dan berkaitan dengan kebutuhan masyarakat,” imbuhnya.
Karena itu, Fraksi NasDem menekankan pentingnya proyeksi SILPA yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan perhitungan yang tepat, penggunaan SILPA diharapkan mampu menutup defisit tanpa mengganggu likuiditas atau kemampuan kas daerah dalam membiayai program pemerintah.
“Fraksi NasDem berharap pemerintah kota lebih cermat dalam menyusun struktur pembiayaan RAPBD 2027, agar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan sesuai rencana,” ungkapnya. (Adv)
(Sf/Rs)
Cari disini...

DPRD Kota Balikpapan

Perwakilan Fraksi Partai NasDem, Puryadi saat ditemui di gedung DPRD. (Foto: Mayasari/seputarfakta.com)
Balikpapan – Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Balikpapan meminta pemerintah kota memastikan perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) secara akurat, sebelum menggunakannya untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.
Permintaan tersebut menyusul rencana defisit anggaran dalam Rancangan APBD (RAPBD) 2027 yang mencapai Rp566,16 miliar. Angka tersebut berasal dari selisih antara rencana pendapatan daerah sebesar Rp2,93 triliun dan belanja daerah yang mencapai Rp3,49 triliun.
Dalam rancangan tersebut, pemerintah kota merencanakan seluruh defisit ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari proyeksi SILPA tahun anggaran sebelumnya.
Perwakilan Fraksi NasDem, Puryadi, menilai penggunaan SILPA sebagai sumber penutup defisit perlu diperhitungkan secara cermat.
“Pemerintah harus memastikan nilai SILPA yang diproyeksikan benar-benar sesuai dengan kondisi keuangan daerah dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ucap Puryadi kepada awak media, Jumat (20/11/2026).
Menurutnya, ketepatan perhitungan tersebut penting untuk menjaga stabilitas keuangan daerah selama pelaksanaan APBD 2027. Jangan sampai proyeksi penerimaan pembiayaan yang tidak sesuai dengan kondisi riil justru menimbulkan persoalan baru dalam pengelolaan anggaran.
“Penggunaan SILPA sebagai instrumen penutup defisit harus dipastikan tetap menjaga keseimbangan fiskal daerah, tanpa harus menarik pinjaman atau menerbitkan utang baru,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan pemerintah kota agar tidak hanya berfokus pada upaya menutup defisit di atas kertas, tetapi turut memastikan ketersediaan kas daerah sepanjang tahun anggaran berjalan.
Sebab, apabila nilai SILPA yang diperhitungkan tidak sesuai dengan realisasi, kondisi tersebut berpotensi mengganggu kelancaran pembayaran berbagai kewajiban pemerintah daerah.
“Salah satu risiko yang perlu diantisipasi adalah keterlambatan pembayaran pekerjaan pembangunan fisik yang telah direncanakan dan berkaitan dengan kebutuhan masyarakat,” imbuhnya.
Karena itu, Fraksi NasDem menekankan pentingnya proyeksi SILPA yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan perhitungan yang tepat, penggunaan SILPA diharapkan mampu menutup defisit tanpa mengganggu likuiditas atau kemampuan kas daerah dalam membiayai program pemerintah.
“Fraksi NasDem berharap pemerintah kota lebih cermat dalam menyusun struktur pembiayaan RAPBD 2027, agar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan sesuai rencana,” ungkapnya. (Adv)
(Sf/Rs)