Balikpapan – Kebijakan pemerintah pusat yang memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) ke daerah berdampak langsung terhadap keuangan Kota Balikpapan.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri menegaskan, bahwa pemotongan tersebut membuat pihaknya harus melakukan penyesuaian ulang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan program-program penting, terutama kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), yang dipastikan tidak terganggu.

Menurut Alwi, penurunan DBH tahun 2026 mendatang cukup drastis. Berdasarkan data yang diterima DPRD, nilai DBH Balikpapan turun dari Rp1,8 triliun menjadi Rp1,3 triliun. Artinya, ada selisih sekitar Rp500 miliar dari proyeksi awal yang harus ditutupi dengan efisiensi di berbagai sektor.

Kondisi tersebut disebutnya cukup menekan kemampuan fiskal daerah dalam mempertahankan program prioritas.

“Turunnya jauh sekali, dari Rp1,8 triliun menjadi Rp1,3 triliun. Ini pengurangan yang sangat signifikan dan tentu berpengaruh besar pada perencanaan keuangan daerah,” ucap Alwi kepada awak media, Selasa (11/11/2025).

DPRD, kata Alwi, bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan kini tengah menghitung ulang alokasi anggaran di beberapa pos penting. Fokus utama adalah memastikan kontrak tenaga P3K yang sudah berjalan tidak terhambat akibat kebijakan penghematan.

Ia menegaskan, pemerintah daerah harus tetap menjaga komitmen terhadap tenaga P3K yang sudah dikontrak.

“Balikpapan telah mengalokasikan dana cukup besar untuk tenaga P3K dibandingkan daerah lain. Karena itu, kami ingin memastikan pemotongan DBH ini tidak mengorbankan hak-hak mereka,” jelasnya.

Meski berada di bawah tekanan fiskal, dirinya memastikan kondisi keuangan Balikpapan masih lebih stabil dibanding daerah lain di Kalimantan Timur (Kaltim). Hal ini didukung oleh tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari sektor hotel, restoran, dan pajak daerah lainnya.

“Syukurnya, PAD di Balikpapan cukup kuat. Dari sepuluh kabupaten dan kota di Kaltim, Balikpapan masih memiliki PAD tertinggi. Itu yang membuat APBD kami belum sampai defisit,” paparnya.

Dengan langkah efisiensi dan prioritas yang tepat, DPRD berharap roda pemerintahan dan pelayanan publik di Balikpapan tetap berjalan optimal, meski menghadapi tekanan akibat pemotongan DBH. (Adv)

(Sf/Rs)