Cari disini...

DPRD Kota Balikpapan
Sekretaris Komisi III DPRD Kota Balikpapan, H Kamaruddin Ibrahim. (Foto: Maya Sari/Seputarfakta.com)
Balikpapan - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) pada tahun 2023 lalu telah menggelontorkan dana alokasi Bantuan keuangan (Bankeu) senilai Rp96,2 miliar untuk Kota Balikpapan.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi III DPRD Kota Balikpapan, H Kamaruddin Ibrahim menilai, bahwa dana tersebut terlalu kecil. Ia menyebut, duit itu tidak sebanding dengan jumlah anggota legislatif yang duduk di Parlemen Karang Paci DPRD Provinsi Kaltim.
"Perwakilan Balikpapan yang duduk di DPRD Kaltim mencapai 10 orang, seharusnya alokasi Bankeu tersebut dapat ditingkatkan lagi," ucap H Aco sapaan akrabnya kepada awak media, Kamis (16/5/2024).
Dirinya menyebutkan, bahwa besaran Bankeu ke Balikpapan sangat kecil dibandingkan kabupaten/kota lainnya yang ada di Kaltim. Padahal besaran APBD Provinsi Kaltim nomor dua setelah DKI Jakarta.
"Ini perlu perjuangan keras untuk DPRD Provinsi Kaltim, khususnya Balikpapan agar bisa memperjuangkan porsi lebih penerimaan Bankeu untuk kota Balikpapan,” jelasnya.
Menurutnya, hal seperti ini butuh keseriusan pemerintah kota (Pemkot) Balikpapan untuk mempersiapkan perencanaan tata kota. Jangan sampai, ketika diperjuangkan di Provinsi Kaltim, Pemkot Balikpapan tidak memiliki perencanaan kota.
"Tidak hanya di DPRD Kaltim, tetapi Pemkot juga harus siap perencanaannya, karena di daerah-daerah lain terutama di kabupaten, mereka memiliki banyak program, salah satunya pengembangan infrastruktur jalan," tegasnya.
Apalagi Kota Balikpapan kini menjadi penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN), sehingga pengembangan infrastruktur jalan sangat penting. Hanya saja, ia tidak mengetahui apakah Balikpapan sudah memiliki DED perencanaan pengembangan jalan.
Setelah terpilih menjadi Anggota DPRD Kaltim pada Periode 2024-2029, ia mengaku dan siap memperjuangkan apa yang dibutuhkan Kota Balikpapan, salah satunya pengembangan infrastruktur.
Ia mengungkapkan, Balikpapan jika tidak bergerak cepat mengembangkan infrastruktur jalan, maka akan semakin macet seperti di daerah Jakarta, mengingat lebar jalan di Balikpapan sangat kecil.
“Kalau kita lihat sekarang, jalan-jalan di Balikpapan sudah mulai padat. Kalau jalan tidak dibenahi atau di perbaiki, maka Balikpapan tambah macet,” pungkasnya. (Adv)
(Sf/Rs)
Cari disini...

DPRD Kota Balikpapan

Sekretaris Komisi III DPRD Kota Balikpapan, H Kamaruddin Ibrahim. (Foto: Maya Sari/Seputarfakta.com)
Balikpapan - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) pada tahun 2023 lalu telah menggelontorkan dana alokasi Bantuan keuangan (Bankeu) senilai Rp96,2 miliar untuk Kota Balikpapan.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi III DPRD Kota Balikpapan, H Kamaruddin Ibrahim menilai, bahwa dana tersebut terlalu kecil. Ia menyebut, duit itu tidak sebanding dengan jumlah anggota legislatif yang duduk di Parlemen Karang Paci DPRD Provinsi Kaltim.
"Perwakilan Balikpapan yang duduk di DPRD Kaltim mencapai 10 orang, seharusnya alokasi Bankeu tersebut dapat ditingkatkan lagi," ucap H Aco sapaan akrabnya kepada awak media, Kamis (16/5/2024).
Dirinya menyebutkan, bahwa besaran Bankeu ke Balikpapan sangat kecil dibandingkan kabupaten/kota lainnya yang ada di Kaltim. Padahal besaran APBD Provinsi Kaltim nomor dua setelah DKI Jakarta.
"Ini perlu perjuangan keras untuk DPRD Provinsi Kaltim, khususnya Balikpapan agar bisa memperjuangkan porsi lebih penerimaan Bankeu untuk kota Balikpapan,” jelasnya.
Menurutnya, hal seperti ini butuh keseriusan pemerintah kota (Pemkot) Balikpapan untuk mempersiapkan perencanaan tata kota. Jangan sampai, ketika diperjuangkan di Provinsi Kaltim, Pemkot Balikpapan tidak memiliki perencanaan kota.
"Tidak hanya di DPRD Kaltim, tetapi Pemkot juga harus siap perencanaannya, karena di daerah-daerah lain terutama di kabupaten, mereka memiliki banyak program, salah satunya pengembangan infrastruktur jalan," tegasnya.
Apalagi Kota Balikpapan kini menjadi penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN), sehingga pengembangan infrastruktur jalan sangat penting. Hanya saja, ia tidak mengetahui apakah Balikpapan sudah memiliki DED perencanaan pengembangan jalan.
Setelah terpilih menjadi Anggota DPRD Kaltim pada Periode 2024-2029, ia mengaku dan siap memperjuangkan apa yang dibutuhkan Kota Balikpapan, salah satunya pengembangan infrastruktur.
Ia mengungkapkan, Balikpapan jika tidak bergerak cepat mengembangkan infrastruktur jalan, maka akan semakin macet seperti di daerah Jakarta, mengingat lebar jalan di Balikpapan sangat kecil.
“Kalau kita lihat sekarang, jalan-jalan di Balikpapan sudah mulai padat. Kalau jalan tidak dibenahi atau di perbaiki, maka Balikpapan tambah macet,” pungkasnya. (Adv)
(Sf/Rs)