
DPRD Kota Balikpapan
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Halili Adinegara saat ditemui awak media. (Foto: Mayasari/seputarfakta.com)
Balikpapan – Upaya mengurangi risiko luapan air di kawasan Gunung Samarinda, Balikpapan Utara, terus didorong Kota Balikpapan. Salah satunya melalui rencana pelebaran drainase yang ditargetkan dapat direalisasikan pada 2027 dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp6 miliar.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Halili Adinegara, memastikan akan mengawal agar anggaran tersebut tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan, tetapi berlanjut hingga pelaksanaan pekerjaan fisik.
Kata dia, percepatan proyek tersebut penting karena berkaitan dengan persetujuan pemilik lahan yang akan digunakan untuk mendukung pelebaran saluran.
“Persetujuan itu telah dituangkan dalam surat pernyataan yang berlaku hingga 2028,” ucap Halili saat ditemui awak media, Rabu (18/11/2026).
Karena itu, dia meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) Balikpapan memastikan pekerjaan dapat dilaksanakan sebelum masa persetujuan tersebut berakhir.
“Karena ini ada surat pernyataan dari pemilik lahan. Tentunya 2027 harus dilaksanakan. Wajib hukumnya, jangan sampai pekerjaan fisiknya tidak dijalankan,” tegas Halili.
Ketua Fraksi PKB DPRD Balikpapan mengungkapkan, berdasarkan hasil pengecekan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), anggaran sekitar Rp6 miliar untuk proyek itu masih tercantum dalam perencanaan.
Dengan kondisi tersebut, ia menilai pengawalan perlu difokuskan pada keberlanjutan anggaran hingga tahap pengerjaan di lapangan.
Adapun pelebaran drainase yang direncanakan memiliki panjang sekitar 400 hingga 500 meter dengan lebar kurang lebih 3,5 meter.
“Pekerjaan ini mencakup kawasan sekitar RT 56 hingga bagian saluran yang turut berdampak terhadap lingkungan RT 51,” tegasnya.
Dia menilai pelebaran harus dilakukan secara menyeluruh, agar persoalan luapan air tidak hanya berpindah dari satu lingkungan ke lingkungan lainnya.
Sebab, apabila masih terdapat bagian saluran yang sempit, aliran air tetap berpotensi terhambat dan menimbulkan dampak bagi permukiman warga di sekitarnya.
“Yang saya sampaikan tadi di depan rumah Bu RT 56 itu akan saya lebarkan juga. Karena kalau tidak, dampaknya juga ke RT 51,” ungkap Purnawirawan TNI AD.
Selain penanganan di bagian hilir, Halili juga telah menyiapkan rencana lanjutan untuk membenahi drainase di kawasan hulu, khususnya di lingkungan RT 51.
Dirinya menjelaskan, saluran di belakang rumah warga saat ini dinilai sudah tidak mampu menampung aliran air secara optimal. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan air meluap hingga ke kawasan permukiman.
“Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan pelebaran drainase sekitar 2,5 meter dengan memanfaatkan sebagian badan jalan yang memiliki lebar kurang lebih enam meter,” terangnya.
Namun, rencana penanganan di bagian hulu membutuhkan anggaran sekitar Rp15 miliar. Pelaksanaannya untuk sementara belum dapat diprioritaskan karena pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran.
Politisi PKB ini pun menargetkan usulan pekerjaan tersebut dapat kembali dilanjutkan dan direalisasikan pada 2028, setelah penanganan drainase di bagian hilir selesai dikerjakan pada tahun sebelumnya.
“Yang penting di hilirnya dulu. Kalau hilirnya sudah dikerjakan, nanti hulunya juga akan dikerjakan. Untuk yang di hulu, karena sekarang menghadapi efisiensi anggaran, sementara saya hold dulu. Insyaallah 2028 kami kerjakan kembali,” ujarnya.
Melalui tahapan pembangunan tersebut, Halili berharap pembenahan drainase di Gunung Samarinda dapat berjalan secara berkelanjutan.
Penanganan bagian hilir pada 2027 diharapkan menjadi langkah awal sebelum dilanjutkan dengan pembenahan saluran di kawasan hulu pada 2028.
Dengan peningkatan kapasitas drainase secara menyeluruh, aliran air di kawasan tersebut diharapkan dapat tertampung lebih baik, sehingga risiko luapan air ke rumah warga dapat diminimalkan. (Adv)
(Sf/Rs)
Cari disini...

DPRD Kota Balikpapan

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Halili Adinegara saat ditemui awak media. (Foto: Mayasari/seputarfakta.com)
Balikpapan – Upaya mengurangi risiko luapan air di kawasan Gunung Samarinda, Balikpapan Utara, terus didorong Kota Balikpapan. Salah satunya melalui rencana pelebaran drainase yang ditargetkan dapat direalisasikan pada 2027 dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp6 miliar.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Halili Adinegara, memastikan akan mengawal agar anggaran tersebut tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan, tetapi berlanjut hingga pelaksanaan pekerjaan fisik.
Kata dia, percepatan proyek tersebut penting karena berkaitan dengan persetujuan pemilik lahan yang akan digunakan untuk mendukung pelebaran saluran.
“Persetujuan itu telah dituangkan dalam surat pernyataan yang berlaku hingga 2028,” ucap Halili saat ditemui awak media, Rabu (18/11/2026).
Karena itu, dia meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) Balikpapan memastikan pekerjaan dapat dilaksanakan sebelum masa persetujuan tersebut berakhir.
“Karena ini ada surat pernyataan dari pemilik lahan. Tentunya 2027 harus dilaksanakan. Wajib hukumnya, jangan sampai pekerjaan fisiknya tidak dijalankan,” tegas Halili.
Ketua Fraksi PKB DPRD Balikpapan mengungkapkan, berdasarkan hasil pengecekan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), anggaran sekitar Rp6 miliar untuk proyek itu masih tercantum dalam perencanaan.
Dengan kondisi tersebut, ia menilai pengawalan perlu difokuskan pada keberlanjutan anggaran hingga tahap pengerjaan di lapangan.
Adapun pelebaran drainase yang direncanakan memiliki panjang sekitar 400 hingga 500 meter dengan lebar kurang lebih 3,5 meter.
“Pekerjaan ini mencakup kawasan sekitar RT 56 hingga bagian saluran yang turut berdampak terhadap lingkungan RT 51,” tegasnya.
Dia menilai pelebaran harus dilakukan secara menyeluruh, agar persoalan luapan air tidak hanya berpindah dari satu lingkungan ke lingkungan lainnya.
Sebab, apabila masih terdapat bagian saluran yang sempit, aliran air tetap berpotensi terhambat dan menimbulkan dampak bagi permukiman warga di sekitarnya.
“Yang saya sampaikan tadi di depan rumah Bu RT 56 itu akan saya lebarkan juga. Karena kalau tidak, dampaknya juga ke RT 51,” ungkap Purnawirawan TNI AD.
Selain penanganan di bagian hilir, Halili juga telah menyiapkan rencana lanjutan untuk membenahi drainase di kawasan hulu, khususnya di lingkungan RT 51.
Dirinya menjelaskan, saluran di belakang rumah warga saat ini dinilai sudah tidak mampu menampung aliran air secara optimal. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan air meluap hingga ke kawasan permukiman.
“Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan pelebaran drainase sekitar 2,5 meter dengan memanfaatkan sebagian badan jalan yang memiliki lebar kurang lebih enam meter,” terangnya.
Namun, rencana penanganan di bagian hulu membutuhkan anggaran sekitar Rp15 miliar. Pelaksanaannya untuk sementara belum dapat diprioritaskan karena pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran.
Politisi PKB ini pun menargetkan usulan pekerjaan tersebut dapat kembali dilanjutkan dan direalisasikan pada 2028, setelah penanganan drainase di bagian hilir selesai dikerjakan pada tahun sebelumnya.
“Yang penting di hilirnya dulu. Kalau hilirnya sudah dikerjakan, nanti hulunya juga akan dikerjakan. Untuk yang di hulu, karena sekarang menghadapi efisiensi anggaran, sementara saya hold dulu. Insyaallah 2028 kami kerjakan kembali,” ujarnya.
Melalui tahapan pembangunan tersebut, Halili berharap pembenahan drainase di Gunung Samarinda dapat berjalan secara berkelanjutan.
Penanganan bagian hilir pada 2027 diharapkan menjadi langkah awal sebelum dilanjutkan dengan pembenahan saluran di kawasan hulu pada 2028.
Dengan peningkatan kapasitas drainase secara menyeluruh, aliran air di kawasan tersebut diharapkan dapat tertampung lebih baik, sehingga risiko luapan air ke rumah warga dapat diminimalkan. (Adv)
(Sf/Rs)