Balikpapan - Kurangnya sinkronisasi antara usulan masyarakat dan program kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kembali menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan.

Komisi II DPRD menilai, banyak masukan masyarakat yang disampaikan melalui jalur resmi seperti serap aspirasi (reses), forum diskusi, hingga inspeksi lapangan justru tidak diakomodir dalam perencanaan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora).

Terkait hal tersebut, Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, menyayangkan sikap Disparpora yang dinilai tidak mengakomodir masukan yang telah dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

“Program yang kami bawa dari hasil sidak, FGD, dan reses masyarakat sudah masuk SIPD, tetapi justru tidak diperjuangkan. Namun mereka justru mengutamakan program versi internal OPD,” ucap Taufik sapaan akrabnya pada media, Selasa (14/10/2025).

Ia menilai kondisi ini mencerminkan lemahnya koordinasi antara OPD dengan DPRD sebagai perwakilan masyarakat. Padahal, program-program yang diajukan Komisi II telah melewati proses penyerapan aspirasi langsung di lapangan.

Salah satu contoh konkret, lanjut Taufik, adalah minimnya perhatian terhadap promosi pariwisata yang melibatkan media lokal, serta pengabaian terhadap kebutuhan pemeliharaan fasilitas wisata yang kondisinya sudah tidak layak.

“Ini bukan soal proyek, tetapi soal kebutuhan nyata. Masyarakat sudah menyuarakan, kami sudah tampung dan sampaikan, tetapi tetap tak masuk rencana kerja,” tegas Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dirinya mendorong agar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai pihak perencana anggaran bisa lebih terbuka dalam menyinergikan program prioritas daerah dengan hasil masukan DPRD.

Komisi II berharap kejadian ini menjadi evaluasi menyeluruh, agar ke depan perencanaan pembangunan lebih responsif terhadap kebutuhan warga. DPRD menekankan pentingnya kolaborasi antara Bappeda, OPD, dan lembaga legislatif untuk menghasilkan program pembangunan yang tepat sasaran.

“Jangan sampai penyusunan program hanya jadi rutinitas, tetapi tidak menyelesaikan masalah di lapangan,” pungkasnya.

Untuk itu, ia menekankan kepada semua pihak, termasuk OPD, agar lebih jelih dan teliti dalam menyaring aspirasi yang memang benar-benar menyentuh masyarakat. (Adv)

(Sf/Rs)