DPRD Kabupaten Paser

    Reses di Long Ikis dan Long Kali, Hendra Wahyudi Komitmen Perjuangkan Usulan Dalam Perencanaan Pembangunan

    Penulis:Padliannor|Redaktur:Rusdianto
    16 Juni 2026 pukul 22:38 WITA

    Reses Ketua DPRD Paser, Hendra Wahyudi di Kecamatan Long Ikis dan Long Kali. (Foto: Sekretariat DPRD Paser)

    Tana Paser - Pembangunan infrastruktur dasar hingga kini masih menjadi perhatian masyarakat di wilayah Kecamatan Long Ikis dan Long Kali.

    Hal itu diketahui melalui reses yang dilaksanakan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser, Hendra Wahyudi di Daerah Pemilihan (Dapil) III.

    Pada momen tersebut, masyarakat yang hadir dalam kegiatan serap aspirasi itu menyampaikan berbagai persoalan seperti perbaikan jalan dan jembatan, Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU), fasilitas pendidikan, fasilitas ibadah, mobil jenazah hingga pemekaran kelurahan disuarakan oleh masyarakat.

    Hendra Wahyudi menyebut, reses merupakan kegiatan penting yang ditujukan guna mengetahui persoalan dan keluhan di masyarakat secara langsung.

    "Melalui kegiatan reses, kami dapat mengetahui secara langsung persoalan yang ada di masyarakat," katanya, Selasa (16/6/2026).

    Ia berkomitmen untuk membawa seluruh usulan yang disuarakan masyarakat pada reses itu untuk diperjuangkan dan menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

    Menurutnya, hal itu sudah menjadi tanggung jawab bagi anggota dewan agar mengawal dan memperjuangkan keluhan di masyarakat untuk masuk dalam prioritas perencanaan pembangunan daerah.

    "Semua usulan kami dan akan diperjuangkan untuk menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah," tambahnya.

    Ia tidak menepis bahwa realisasi usulan yang disampaikan tetap akan bergantung pada kemampuan keuangan daerah. Saat ini kondisi fiskal masih dalam kondisi efisiensi sesuai dengan kebijakan dari pemerintah pusat.

    "Kami memahami harapan masyarakat terkait dengan realisasi usulan yang disampaikan. Namun, hal itu tetap akan mengacu pada kondisi kemampuan anggaran daerah," tutupnya. (Adv)

    (Sf/Rs)

    DPRD Kabupaten Paser

    Reses di Long Ikis dan Long Kali, Hendra Wahyudi Komitmen Perjuangkan Usulan Dalam Perencanaan Pembangunan

    Penulis:Padliannor|Redaktur:Rusdianto
    16 Juni 2026 pukul 22:38 WITA

    Reses Ketua DPRD Paser, Hendra Wahyudi di Kecamatan Long Ikis dan Long Kali. (Foto: Sekretariat DPRD Paser)

    Tana Paser - Pembangunan infrastruktur dasar hingga kini masih menjadi perhatian masyarakat di wilayah Kecamatan Long Ikis dan Long Kali.

    Hal itu diketahui melalui reses yang dilaksanakan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser, Hendra Wahyudi di Daerah Pemilihan (Dapil) III.

    Pada momen tersebut, masyarakat yang hadir dalam kegiatan serap aspirasi itu menyampaikan berbagai persoalan seperti perbaikan jalan dan jembatan, Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU), fasilitas pendidikan, fasilitas ibadah, mobil jenazah hingga pemekaran kelurahan disuarakan oleh masyarakat.

    Hendra Wahyudi menyebut, reses merupakan kegiatan penting yang ditujukan guna mengetahui persoalan dan keluhan di masyarakat secara langsung.

    "Melalui kegiatan reses, kami dapat mengetahui secara langsung persoalan yang ada di masyarakat," katanya, Selasa (16/6/2026).

    Ia berkomitmen untuk membawa seluruh usulan yang disuarakan masyarakat pada reses itu untuk diperjuangkan dan menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

    Menurutnya, hal itu sudah menjadi tanggung jawab bagi anggota dewan agar mengawal dan memperjuangkan keluhan di masyarakat untuk masuk dalam prioritas perencanaan pembangunan daerah.

    "Semua usulan kami dan akan diperjuangkan untuk menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah," tambahnya.

    Ia tidak menepis bahwa realisasi usulan yang disampaikan tetap akan bergantung pada kemampuan keuangan daerah. Saat ini kondisi fiskal masih dalam kondisi efisiensi sesuai dengan kebijakan dari pemerintah pusat.

    "Kami memahami harapan masyarakat terkait dengan realisasi usulan yang disampaikan. Namun, hal itu tetap akan mengacu pada kondisi kemampuan anggaran daerah," tutupnya. (Adv)

    (Sf/Rs)