Tanjung Redeb - Ketimpangan distribusi tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Berau kembali menjadi sorotan. DPRD Berau meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) segera melakukan pemerataan tenaga medis hingga ke wilayah pesisir dan daerah terpencil.

Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menyebutkan bahwa secara jumlah tenaga kesehatan di Berau sebenarnya sudah mencukupi. Namun, persoalan utama terletak pada penempatan yang belum merata di lapangan.

"Jumlah nakes sebenarnya sudah cukup. Hanya saja di lapangan terjadi penumpukan di satu titik, sementara wilayah lain justru kekurangan," ujar Subroto.

Ia pun menyayangkan kondisi tersebut, karena ia menilai hal tersebut dapat berdampak langsung pada pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah pesisir dan terpencil yang masih minim tenaga medis.

"Saya sayangkan penempatannya belum maksimal. Ada satu tempat nakesnya menumpuk, tapi di tempat lain justru kekurangan," tambahnya.

Sehingganya, dirinya mendesak agar pemerintah daerah segera melakukan evaluasi terhadap tata kelola penempatan tenaga kesehatan, agar pelayanan kesehatan dapat berjalan merata di seluruh wilayah Kabupaten Berau.

Selain itu, ia juga menyoroti terhentinya pelayanan kesehatan di salah satu puskesmas wilayah pesisir pascalebaran beberapa waktu lalu. Hal tersebut diduga terjadi akibat belum dibayarkannya gaji dokter penugasan khusus selama dua hingga tiga bulan.

"Baru-baru ini pelayanan disalah satu puskesmas pesisir sempat terhenti karena tenaga medis belum menerima haknya. Bagaimana mereka bisa bekerja optimal jika haknya belum dipenuhi. ini persoalan yang sangat penting untuk segera ditanggapi pemerintah," tegasnya.

Dirinya menekankan kepada pemerintah agar masyarakat di wilayah terpencil tidak menjadi korban akibat persoalan administratif maupun ketimpangan distribusi tenaga kesehatan.

Oleh karena itu, Subroto mendorong Pemkab Berau untuk segera mengambil langkah konkret, termasuk melalui penugasan khusus guna menutupi kekurangan tenaga medis di daerah pesisir.

"Saya harap pemerintah segera melakukan pemerataan. Jangan sampai ada ketimpangan pelayanan antara wilayah kota dan pelosok, agar masyarakat tetap mendapatkan layanan kesehatan yang layak," pungkasnya. (Adv)

(Sf/Rs)