Tana Paser - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapamperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser melakukan koordinasi dengan tim tenaga ahli Universitas Widya Gama Mahakam (UWGM) Samarinda di Ruang Rapat Panyembolum DPRD Paser.

Kegiatan itu dihadiri oleh tim UWGM Samarinda diantaranya, Kepala LPPM, Kepala Biro Kerja Sama, Dosen Fakultas Hukum serta Dosen Fakultas Kesehatan dan Masyarakat.

Anggota Bapamperda DPRD Paser, Burhanuddin menyebut, pertemuan itu dilaksanakan guna menyerap informasi sebagai bahan penyusunan kajian akademik Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD.

"Kunjungan itu bertujuan untuk koordinasi, penyerapan informasi, observasi lapangan untuk penyusunan naskah akademik," kata Burhanuddin, Jumat (19/6/2026).

Burhanuddin menilai, hal tersebut sangat penting mengingat dibutuhkannya dasar yang jelas terkait dengan Perda yang akan dibuat.

Kewenangan daerah terhadap perlindungan profesi guru dan penyelenggaraan penyediaan air bersih di Paser juga tidak luput dari pembahasan.

"Perlindungan profesi guru dan penyediaan air bersih merupakan hal yang perlu mendapat perhatian dan regulasi yang tepat," tuturnya.

Maka itu, pengumpulan data, penyerapan informasi dan observasi lapangan harus dilakukan dengan objektif agar memperoleh gambaran komprehensif terkait kondisi Kabupaten Paser. 

Burhanuddin menegaskan, keterlibatan akademisi dari UWGM diharapkan mampu memperkuat aspek ilmiah dalam setiap Raperda. Dengan begitu, produk hukum yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek yuridis, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil masyarakat di Paser.

Sementara itu, perwakilan UWGM Samarinda menyatakan siap mendukung proses penyusunan naskah akademik. Tim ahli akan melakukan kajian mendalam, survei lapangan, serta analisis kebijakan agar regulasi yang disusun dapat menjawab tantangan pembangunan daerah ke depan.

Ke depan, Bapamperda DPRD Paser dan UWGM akan menjalin kerja sama berkelanjutan. Kolaborasi ini ditargetkan menghasilkan rancangan Perda yang implementatif, sehingga dapat memberikan kepastian hukum sekaligus berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Paser. (Adv)

(Sf/Rs)