Cari disini...
DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
Ketua DPRD Kukar, Junaidi saat penandatanganan pengesahan APBD 2025 melalui Rapat Paripurna ke-26. (Foto:M.anshori/Seputarfakta.com)
Tenggarong - Anggaran Pendapan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) 2025 disahkan dengan nilai total Rp12 triliun. Anggaran disahkan melalui Rapat Paripurna ke-26 di Kantor DPRD Kukar, Kecamatan Tenggarong pada Sabtu (30/11/2024) malam.
Ketua DPRD Kukar Junaidi, mengatakan bahwa APBD 2025 akan fokus pada beberapa sektor strategis, seperti kesejahteraan sosial, pendidikan dan pembangunan infrastruktur.
Junaidi menjelaskan, pengesahan APBD tahun ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat, agar transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dapat terjamin.
“Proses pengesahan ini panjang sekali dan kami pastikan kalau masyarakat mendapat bagian yang adil dalam perencanaan ini,” ujar Junaidi.
Ia juga menekankan, pentingnya penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran, hal ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan yang diperlukan dapat terakomodasi.
“Dalam penyusunan anggaran ini kita prioritaskan sektor-sektor yang paling dibutuhkan masyarakat,” pungkasnya. (Adv)
(Sf/Rs)
Cari disini...
DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

Ketua DPRD Kukar, Junaidi saat penandatanganan pengesahan APBD 2025 melalui Rapat Paripurna ke-26. (Foto:M.anshori/Seputarfakta.com)
Tenggarong - Anggaran Pendapan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) 2025 disahkan dengan nilai total Rp12 triliun. Anggaran disahkan melalui Rapat Paripurna ke-26 di Kantor DPRD Kukar, Kecamatan Tenggarong pada Sabtu (30/11/2024) malam.
Ketua DPRD Kukar Junaidi, mengatakan bahwa APBD 2025 akan fokus pada beberapa sektor strategis, seperti kesejahteraan sosial, pendidikan dan pembangunan infrastruktur.
Junaidi menjelaskan, pengesahan APBD tahun ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat, agar transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dapat terjamin.
“Proses pengesahan ini panjang sekali dan kami pastikan kalau masyarakat mendapat bagian yang adil dalam perencanaan ini,” ujar Junaidi.
Ia juga menekankan, pentingnya penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran, hal ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan yang diperlukan dapat terakomodasi.
“Dalam penyusunan anggaran ini kita prioritaskan sektor-sektor yang paling dibutuhkan masyarakat,” pungkasnya. (Adv)
(Sf/Rs)