Tenggarong – Persoalan pertanahan menjadi salah satu sorotan dalam agenda reses di Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara (Kukar). 

Sejumlah persoalan yang disampaikan masyarakat mencakup lahan tambang, status Hak Guna Usaha (HGU), pemenuhan hak masyarakat melalui plasma 20 persen, hingga lahan eks PT Calphosphate yang dinilai masih membutuhkan perhatian dan intervensi kebijakan.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mengatakan persoalan lahan tersebut menjadi bagian dari aspirasi yang perlu dievaluasi pemerintah. 

Menurutnya, isu pertanahan di Loa Kulu memiliki cakupan yang cukup kompleks karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat, aktivitas pertambangan, perkebunan, hingga status lahan eks perusahaan.

“Yang juga sebenarnya disampaikan juga bahwa ada, apa istilahnya, HGU, kemudian ada problem untuk lahan tambang, yang tentu kan di situ kan juga ada terkait dengan hak masyarakat terkait dengan plasma 20 persen,” ujar Ahmad Yani, Rabu (11/11/2026).

Menurutnya, persoalan hak masyarakat melalui skema plasma menjadi salah satu hal yang turut mendapat perhatian. 

Ketentuan tersebut berkaitan dengan upaya memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pengelolaan lahan yang berada di wilayah mereka.

Selain persoalan HGU dan lahan tambang, Ahmad Yani menyebut masyarakat juga menyampaikan masalah lahan eks PT Calphosphate yang berada di wilayah Loa Kulu.

“Kemudian juga ada problem terkait dengan adanya lahan eks PT Calphosphate juga yang ada di Loa Kulu,” ungkapnya.

Ahmad Yani menilai berbagai persoalan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar penanganannya dapat dilakukan secara lebih jelas. 

Terlebih, persoalan lahan menyangkut kepentingan masyarakat dan membutuhkan koordinasi lintas pihak sesuai kewenangan masing-masing.

Aspirasi yang muncul dalam reses tersebut selanjutnya menjadi bagian dari catatan DPRD Kukar untuk melihat kebutuhan masyarakat di wilayah Loa Kulu, termasuk persoalan pertanahan yang hingga kini masih menjadi perhatian. (Adv)

(Sf/Rs)