Tenggarong - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) menyoroti rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar yang masih rendah di semester pertama 2024 ini.

Salehuddin menegaskan Komisi II DPRD Kukar akan mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah serapan APBD 2024 tersebut.

Pihaknya akan memanggil Dinas Keshatan (Dinkes), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Pertanian, Peternakan (Distanak) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya yang memiliki anggaran besar.

“Kita panggil mereka, tujuannya untuk rasionalisasi anggaran. Rasionalisasi tidak mengurangi atau menghilangkan item kegiatan, hanya penganggaran dan pelaksanaannya saja yang ditunda sampai tahun depan," kata Salehuddin, Senin (10/6/2024).

Ia menilai daya serap APBD Kukar 2024 masih rendah karena belanja operasional yang dilakukan Pemkab Kukar. “Belanja operasional kita itu hampir Rp7 triliun di 2024 ini dan belanja modal Rp3,5 triliun sampai Rp4 triliun," sebutnya.

DPRD, lanjut politikus Golkar ini telah mendorong pelaksanaan rapat antara Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kukar. 

“Sudah kita usulkan rapat, tapi mereka minta ditunda,” pungkasnya. (adv)

(Sf/By)