Tenggarong – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, meminta seluruh 45 anggota DPRD memaksimalkan kegiatan reses untuk menyerap kebutuhan masyarakat yang belum terakomodasi melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa maupun kecamatan. 

Aspirasi yang dihimpun di lapangan diharapkan tidak berhenti sebagai catatan, tetapi dikawal hingga masuk dalam perencanaan dan penganggaran daerah, baik untuk APBD 2027 maupun penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2028.

Ahmad Yani mengatakan, reses menjadi ruang penting bagi anggota DPRD untuk menjangkau kebutuhan masyarakat yang belum terserap dalam mekanisme perencanaan pembangunan pemerintah. 

Sebab, tidak seluruh persoalan dan kebutuhan mendesak warga dapat tertampung melalui Musrenbang.

“Ya kita harap semua anggota DPRD, 45 anggota DPRD itu betul-betul melakukan reses, menyerap aspirasi untuk kebutuhan masyarakat kita,” ujar Ahmad Yani, Senin (9/11/2026).

Menurutnya, sejumlah kebutuhan masyarakat justru muncul di luar usulan Musrenbang desa, kecamatan, hingga kabupaten. Kondisi tersebut membuat reses memiliki peran strategis untuk menjaring persoalan yang belum mendapat perhatian pemerintah setempat.

Ia menegaskan, anggota DPRD memiliki hak dan kewenangan untuk membantu memperjuangkan kebutuhan masyarakat, termasuk mengawal proses penganggarannya agar dapat direalisasikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan tahapan perencanaan.

“Reses ini adalah menjelaskan dan kemudian menerima aspirasi dari hal-hal yang kira-kira memang belum terserap oleh pemerintah setempat,” ungkapnya.

Ahmad Yani menyebut, hasil reses juga menjadi salah satu masukan dalam penyusunan RKPD 2028. Karena itu, seluruh anggota DPRD diharapkan mencatat dan menyampaikan aspirasi masyarakat secara serius agar dapat menjadi bahan pembahasan program pembangunan berikutnya.

Di sisi lain, DPRD tetap akan melihat kembali usulan Musrenbang yang belum terakomodasi dalam perencanaan 2027. 

Menurutnya, peluang untuk memasukkan sejumlah kebutuhan masyarakat ke dalam APBD 2027 masih perlu diperjuangkan.

“Kita pastikan semoga masih ada ruang untuk mengisi APBD tahun 2027. Itu intinya,” pungkasnya.

(Sf/Rs)