Tenggarong – DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong pemerintah kabupaten segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai petunjuk teknis pelaksanaan program Gerakan Etam Mengaji (Gerbang Raja Mengaji). 

Langkah tersebut dinilai penting agar program yang telah memiliki landasan Peraturan Daerah (Perda) itu dapat diimplementasikan secara optimal, sekaligus memberikan kepastian terhadap mekanisme pelaksanaan dan kebutuhan anggaran, termasuk perhatian terhadap kesejahteraan guru ngaji.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mengatakan Gerbang Raja Mengaji merupakan program positif yang perlu didukung melalui regulasi teknis. 

Menurutnya, keberadaan perda telah memberikan landasan bagi pemerintah daerah untuk menjalankan program tersebut. 

Namun, pelaksanaannya masih membutuhkan aturan turunan agar setiap kegiatan dapat direalisasikan secara terarah.

"Gerbang Raja Mengaji itu sebenarnya program yang bagus. Tetapi saat ini belum ada Perbup untuk secara teknis bisa diimplementasikan," ujar Ahmad. Kamis (12/11/2026).

Ia menjelaskan, perda pada dasarnya mengatur kebijakan dan program secara umum. 

Sementara ketentuan lebih terperinci, mulai dari teknis pelaksanaan kegiatan hingga kebutuhan pembiayaan, perlu diatur melalui peraturan bupati.

Ahmad Yani juga menyoroti perhatian terhadap kesejahteraan guru ngaji yang selama ini masih menjadi persoalan. 

Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan program tersebut tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memberikan perhatian terhadap tenaga pengajar yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Gerbang Raja Mengaji.

"Termasuk misalnya gaji-gaji guru ngaji yang sampai saat ini juga menjerit, padahal perdanya sudah ada," katanya.

Karena itu, DPRD Kukar berharap pemerintah kabupaten segera menindaklanjuti amanat perda melalui penerbitan Perbup. 

Dengan adanya regulasi tersebut, pelaksanaan Gerbang Raja Mengaji diharapkan memiliki pedoman yang jelas, baik dari sisi teknis kegiatan maupun pengalokasian anggaran.

Ahmad Yani menegaskan, percepatan penyusunan aturan teknis diperlukan agar program Gerbang Raja Mengaji tidak hanya menjadi kebijakan di atas kertas, tetapi dapat diwujudkan melalui pelaksanaan yang nyata dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kukar. (Adv)

(Sf/Rs)