Cari disini...
DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
Anggota Komisi II DPRD Kukar, Rahmat Dermawan (mengenakan kacamata) saat berkunjung di salah satu kediaman pengrajin tempe di Muara Jawa (Dok: DPRD Kukar)
Tenggarong - Persoalan pasokan dan harga kedelai menjadi perhatian DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) setelah perajin tempe di Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa mengeluhkan sulitnya memperoleh bahan baku dengan harga stabil.
Keluhan tersebut disampaikan salah saru perajin tempe setempat bernama Sugeng saat menerima kunjungan anggota Komisi II DPRD Kukar, Rahmat Dermawan.
Dalam kesempatan itu, Rahmat melihat langsung proses produksi sekaligus mendengarkan kendala yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Sugeng mengungkapkan perubahan harga kedelai berdampak langsung terhadap biaya produksi.
Kondisi ini membuat perajin harus mempertimbangkan kembali harga jual agar usaha tetap berjalan tanpa membebani konsumen.
“Kami kesulitan mendapatkan pasokan bahan baku kedelai yang harganya sering kali tidak stabil di pasaran. Fluktuasi harga ini menempatkan kami dalam situasi yang sulit karena harus memilih antara menaikkan harga jual yang berisiko menurunkan daya beli konsumen atau mempertahankan harga dengan mengorbankan keuntungan yang sudah sangat tipis,” terang Sugeng.
Ia berharap pemerintah dapat membantu mempermudah akses bahan baku dengan harga yang lebih terjangkau dan stabil.
Kepastian pasokan dinilai penting agar perajin bisa menjaga keberlangsungan produksi sekaligus mempertahankan daya saing usaha.
Menanggapi aspirasi tersebut, Rahmat menyatakan DPRD Kukar akan mengawal masukan pelaku UMKM agar mendapat perhatian pemerintah daerah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.
“Setiap masukan dari pelaku UMKM di lapangan tidak akan berhenti sebagai catatan semata, melainkan akan dikawal serius dan dirumuskan menjadi program kebijakan nyata di lingkungan Pemkab Kukar pada waktu yang akan datang,” ujar Rahmat, Rabu (14/10/2026).
Selain menyerap aspirasi, Rahmat sebelumnya juga memberikan bantuan peralatan penunjang produksi kepada Sugeng untuk mendukung aktivitas usahanya.
Menurutnya, dukungan terhadap UMKM perlu dilakukan secara berkelanjutan, baik melalui bantuan sarana produksi maupun upaya mencari solusi atas kendala bahan baku.
Dengan adanya dukungan dari DPRD, pelaku usaha kecil di Kukar diharapkan dapat mempertahankan usahanya dan terus berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat. (Adv)
(Sf/Rs)
Cari disini...
DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

Anggota Komisi II DPRD Kukar, Rahmat Dermawan (mengenakan kacamata) saat berkunjung di salah satu kediaman pengrajin tempe di Muara Jawa (Dok: DPRD Kukar)
Tenggarong - Persoalan pasokan dan harga kedelai menjadi perhatian DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) setelah perajin tempe di Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa mengeluhkan sulitnya memperoleh bahan baku dengan harga stabil.
Keluhan tersebut disampaikan salah saru perajin tempe setempat bernama Sugeng saat menerima kunjungan anggota Komisi II DPRD Kukar, Rahmat Dermawan.
Dalam kesempatan itu, Rahmat melihat langsung proses produksi sekaligus mendengarkan kendala yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Sugeng mengungkapkan perubahan harga kedelai berdampak langsung terhadap biaya produksi.
Kondisi ini membuat perajin harus mempertimbangkan kembali harga jual agar usaha tetap berjalan tanpa membebani konsumen.
“Kami kesulitan mendapatkan pasokan bahan baku kedelai yang harganya sering kali tidak stabil di pasaran. Fluktuasi harga ini menempatkan kami dalam situasi yang sulit karena harus memilih antara menaikkan harga jual yang berisiko menurunkan daya beli konsumen atau mempertahankan harga dengan mengorbankan keuntungan yang sudah sangat tipis,” terang Sugeng.
Ia berharap pemerintah dapat membantu mempermudah akses bahan baku dengan harga yang lebih terjangkau dan stabil.
Kepastian pasokan dinilai penting agar perajin bisa menjaga keberlangsungan produksi sekaligus mempertahankan daya saing usaha.
Menanggapi aspirasi tersebut, Rahmat menyatakan DPRD Kukar akan mengawal masukan pelaku UMKM agar mendapat perhatian pemerintah daerah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.
“Setiap masukan dari pelaku UMKM di lapangan tidak akan berhenti sebagai catatan semata, melainkan akan dikawal serius dan dirumuskan menjadi program kebijakan nyata di lingkungan Pemkab Kukar pada waktu yang akan datang,” ujar Rahmat, Rabu (14/10/2026).
Selain menyerap aspirasi, Rahmat sebelumnya juga memberikan bantuan peralatan penunjang produksi kepada Sugeng untuk mendukung aktivitas usahanya.
Menurutnya, dukungan terhadap UMKM perlu dilakukan secara berkelanjutan, baik melalui bantuan sarana produksi maupun upaya mencari solusi atas kendala bahan baku.
Dengan adanya dukungan dari DPRD, pelaku usaha kecil di Kukar diharapkan dapat mempertahankan usahanya dan terus berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat. (Adv)
(Sf/Rs)