DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
Anggota Komisi I DPRD Kukar, Desman Minang Endianto (Foto: Agus Saputra/seputarfakta.com)
Tenggarong - Pemadaman listrik bergilir yang belakangan ini kerap terjadi di sejumlah wilayah Kutai Kartanegara (Kukar) menuai protes dari warga karena dianggap mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar, Desman Minang Endianto mendesak Perusahaan Listrik Negara (PLN) segera mencari solusi untuk mengatasi persoalan tersebut.
Ia menilai PLN harus bertanggung jawab dengan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
Selain mencari solusi secepatnya, PLN juga diminta menyampaikan penjelasan secara transparan mengenai penyebab pemadaman listrik bergilir yang terjadi belakangan ini.
“PLN harus bertanggung jawab dan secepat mungkin mencari solusi. Jangan sampai persoalan pemadaman bergilir ini terus terjadi tanpa ada solusi yang jelas maupun penjelasan yang baik dan transparan kepada masyarakat,” ujar Desman, Rabu (28/10/2026).
Menurutnya, pemadaman bergilir tersebut dinilai merugikan masyarakat sebagai pelanggan yang rutin membayar tagihan listrik.
Apalagi mengingat, pelanggan juga dikenakan denda apabila terlambat melakukan pembayaran, sehingga pelayanan yang diberikan PLN seharusnya sebanding dengan kewajiban yang dipenuhi masyarakat.
“Masyarakat membayar listrik secara rutin. Kalau tidak membayar atau terlambat, mereka juga bisa dikenakan denda. Sementara itu, pelayanan belakangan ini terlihat tidak berjalan optimal,” terangnya.
Desman mengaku hingga saat ini belum menerima aduan resmi terkait pemadaman listrik bergilir tersebut.
Meski begitu, persoalan ini akan disampaikan dalam forum DPRD Kukar untuk melihat langkah yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Ia juga membuka kemungkinan untuk memanggil PLN guna meminta penjelasan mengenai penyebab pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Kukar.
“Kalau memang memungkinkan, kita akan panggil PLN dan meminta penjelasan terkait persoalan yang terjadi di Kukar,” tandasnya. (Adv)
(Sf/Rs)
Cari disini...
DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

Anggota Komisi I DPRD Kukar, Desman Minang Endianto (Foto: Agus Saputra/seputarfakta.com)
Tenggarong - Pemadaman listrik bergilir yang belakangan ini kerap terjadi di sejumlah wilayah Kutai Kartanegara (Kukar) menuai protes dari warga karena dianggap mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar, Desman Minang Endianto mendesak Perusahaan Listrik Negara (PLN) segera mencari solusi untuk mengatasi persoalan tersebut.
Ia menilai PLN harus bertanggung jawab dengan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
Selain mencari solusi secepatnya, PLN juga diminta menyampaikan penjelasan secara transparan mengenai penyebab pemadaman listrik bergilir yang terjadi belakangan ini.
“PLN harus bertanggung jawab dan secepat mungkin mencari solusi. Jangan sampai persoalan pemadaman bergilir ini terus terjadi tanpa ada solusi yang jelas maupun penjelasan yang baik dan transparan kepada masyarakat,” ujar Desman, Rabu (28/10/2026).
Menurutnya, pemadaman bergilir tersebut dinilai merugikan masyarakat sebagai pelanggan yang rutin membayar tagihan listrik.
Apalagi mengingat, pelanggan juga dikenakan denda apabila terlambat melakukan pembayaran, sehingga pelayanan yang diberikan PLN seharusnya sebanding dengan kewajiban yang dipenuhi masyarakat.
“Masyarakat membayar listrik secara rutin. Kalau tidak membayar atau terlambat, mereka juga bisa dikenakan denda. Sementara itu, pelayanan belakangan ini terlihat tidak berjalan optimal,” terangnya.
Desman mengaku hingga saat ini belum menerima aduan resmi terkait pemadaman listrik bergilir tersebut.
Meski begitu, persoalan ini akan disampaikan dalam forum DPRD Kukar untuk melihat langkah yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Ia juga membuka kemungkinan untuk memanggil PLN guna meminta penjelasan mengenai penyebab pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Kukar.
“Kalau memang memungkinkan, kita akan panggil PLN dan meminta penjelasan terkait persoalan yang terjadi di Kukar,” tandasnya. (Adv)
(Sf/Rs)