Tenggarong - Persoalan pemanduan kapal di wilayah Desa Batu, Kutai Kartanegara, mulai mengarah pada solusi. 

Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menyebut penerapan skema pandu luar biasa menjadi opsi yang dinilai dapat mempertemukan kepentingan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), badan usaha pelabuhan (BUP), serta masyarakat di sekitar wilayah pelayaran.

Menurut Ahmad Yani, konsep pandu luar biasa berbeda dengan sistem wajib pandu yang telah diterapkan pada sejumlah titik di sepanjang Sungai Mahakam. 

Skema tersebut dinilai memungkinkan diterapkan di Desa Batu, namun masih membutuhkan sejumlah persyaratan serta kerja sama yang harus mendapat respons dari Kementerian Perhubungan.

"Ya ini kan memang kita akan mempertemukan kepentingan KSOP, kepentingan badan usaha pelabuhan dan masyarakat kita. Nah jadi sebenarnya solusinya sudah ada bahwa memang di situ akan dijadikan pandu luar biasa," ujar Ahmad Yani, Jumat (13/11/2026).

Ia menjelaskan, penerapan pandu luar biasa dapat menjadi jalan keluar agar aktivitas pelayaran di wilayah tersebut tetap berjalan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan kepentingan masyarakat. 

Namun, pelaksanaannya tetap membutuhkan kejelasan mekanisme dan dukungan dari pemerintah pusat.

"Beda dengan wajib pandu yang lain ya yang ada titik-titik intinya sepanjang Sungai Mahakam. Dan itu dibolehkan dan dibenarkan, tinggal memang ada beberapa persyaratan dan kerja sama yang tentu memang perlu mendapat respons dari Kementerian Perhubungan," jelasnya.

Ahmad Yani menyebut proses koordinasi untuk penerapan skema tersebut sebenarnya telah berjalan. 

KSOP disebut telah menyampaikan surat kepada Kementerian Perhubungan dengan melibatkan BUP yang berada paling dekat dengan wilayah Desa Batu.

BUP tersebut nantinya diharapkan dapat mengambil peran dalam pelaksanaan pemanduan kapal apabila skema pandu luar biasa mendapat persetujuan dan petunjuk teknis dari Kementerian Perhubungan.

"Selama ini kan KSOP juga sudah mengirim surat ke kementerian dengan melibatkan BUP yang terdekat ya. Ada Anugerah Talisa Linoe yang memang merupakan badan usaha pelabuhan terdekat yang memang akan melakukan pemanduan yang ada di Desa Batu," katanya.

Karena itu, Ahmad Yani menilai tahapan menuju penerapan pandu luar biasa di Desa Batu sebenarnya sudah mendekati titik akhir. Saat ini, yang masih ditunggu adalah arahan dan petunjuk dari Kementerian Perhubungan agar langkah selanjutnya dapat segera dilakukan.

"Tinggal memang tinggal selangkah lagi sebenarnya. Dari KSOP masih menunggu petunjuk dari Kementerian Perhubungan," tegasnya.

Menurutnya, kepastian kebijakan tersebut penting agar kepentingan keselamatan pelayaran, aktivitas badan usaha pelabuhan, serta kebutuhan masyarakat dapat berjalan secara beriringan. DPRD Kukar pun mendorong agar koordinasi lintas pihak tersebut segera menghasilkan kepastian.

"Walaupun kita cross check tadi, KSOP-nya masih minta sedikit petunjuk dari Kementerian Perhubungan," pungkas Ahmad Yani. (Adv)

(Sf/Rs)