Tenggarong - Anggota Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Muhammad Idham mendukung pemekaran desa sebagai langkah strategi untuk menciptakan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok.

Dengan adanya desa baru, akses pelayanan publik akan lebih dekat dan kebutuhan masyarakat dapat ditangani secara cepat.

Idham mengaku Panitia khusus (Pansus) Pemekaran Desa kini telah aktif mendorong percepatan proses administratif melalui sinergi antara pemerintah daerah dan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). 

"Untuk sebagian besar dokumen dan syarat sudah dirampungkan. Giat pansus ini sudah beberapa kali dilakukan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kaltim, itu sudah beres semua. Kita tinggal tunggu usulan dari provinsi ke kementerian,” kata Idham, Selasa (16/9/2025).

Idham mengungkap DPRD Kukar telah melakukan studi dan berbagai tahapan untuk pemekaran desa, termasuk studi banding ke Takalar yang berhasil mengembangkan 11 desa baru dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). 

“Kami pastikan semua syarat sudah lengkap, Insyaallah akan diberikan nomor register. Kalau sudah dapat nomor register, artinya desa-desa mekar itu sudah aman untuk ditetapkan secara definitif,” ungkapnya.

Kata dia, kelengkapan jumlah Kepala Keluarga (KK) menjadi indikator utama dalam pengajuan pemekaran. Dibanding jumlah penduduk, data KK lebih realistis digunakan sebagai dasar karena lebih mudah diverifikasi. “Kalau KK sudah 600, sudah bisa diajukan," sebutnya. 

Semakin banyaknya desa baru yang terbentuk, maka program pembangunan akan lebih efektif. Pemdes dapat memberikan pelayanan lebih tanggap dan efisien.

“Saya sangat mendukung pemekaran ini. Makin banyak desa, pelayanan ke masyarakat lebih maksimal,” pungkasnya. (Adv)

(Sf/Lo)