Tenggarong – Pembayaran insentif guru non-ASN di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) ditargetkan direalisasikan pekan depan setelah anggaran dinyatakan siap oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). 

Namun, pencairan masih menunggu penyelesaian pemeriksaan dan pencocokan data administrasi guru jenjang SMP, sementara dokumen guru PAUD dan SD telah rampung.

Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Andi Faisal, mengatakan persoalan keterlambatan pembayaran insentif kembali menjadi perhatian DPRD setelah menerima banyak aspirasi dari para guru non-ASN dalam beberapa pekan terakhir. 

Aspirasi tersebut disampaikan melalui pertemuan langsung, pesan WhatsApp, telepon hingga kegiatan reses.

“Makanya pada pagi hari ini kita ada rapat, kita memastikan kira-kira apa sih alasan terlambatnya pembayaran insentif guru-guru non-ASN? Habis itu problemnya apa? Kenapa? Karena ini hampir tiap tahun, ini jadi masalah klasik,” ujar Andi Kamis (12/11/2026).

Dari hasil rapat bersama Dinas Pendidikan dan BPKAD, Andi memastikan keterlambatan pembayaran bukan disebabkan ketersediaan anggaran. 

Ia menyebut BPKAD telah menyatakan kesiapan untuk melakukan pembayaran, sedangkan surat keputusan dari Dinas Pendidikan telah terbit pada 9 November.

“BPKAD sudah clear. Bahkan tadi BPKAD hari ini pun siap membayarkan. Tapi itu, ada yang ketinggalan, terutama guru-guru non-ASN yang ada di SMP,” ungkapnya.

Menurut Andi, pemeriksaan dan pencocokan data administrasi guru PAUD dan SD telah selesai. Sementara untuk guru SMP masih ada dokumen yang harus dituntaskan. 

DPRD sempat menawarkan agar pembayaran bagi guru PAUD dan SD dilakukan lebih dahulu, tanpa harus menunggu proses administrasi jenjang SMP.

Namun, para guru dalam rapat menginginkan pembayaran dilakukan secara bersamaan. Karena itu, DPRD meminta Dinas Pendidikan menyelesaikan seluruh proses administrasi paling lambat pekan depan.

“Pokoknya kalau minggu depan, ada yang tidak tuntas, kita tinggal,” tegasnya.

Insentif yang belum dibayarkan tersebut mencakup periode Juli hingga bulan berjalan. Untuk data yang telah selesai diperiksa dan diverifikasi, pembayaran yang diproses saat ini mencakup periode Juli hingga September.

Andi berharap setelah pembayaran periode tersebut direalisasikan, proses pembayaran dapat langsung dilanjutkan untuk periode Oktober dan November agar tidak kembali terjadi penumpukan keterlambatan.

“Kalau tuntas minggu depan dan dieksekusi di minggu depan, itu langsung lagi masuk ke bulan berikutnya. Jadi kalau Juli sampai September, langsung lagi masuk di bulan Oktober dan November dan langsung kita upayakan agar cepat realisasi pembayarannya,” katanya.

Andi mengakui keterlambatan pembayaran insentif guru non-ASN bukan persoalan baru. Menurutnya, masalah serupa hampir setiap tahun muncul dan telah beberapa kali dibahas dalam rapat DPRD.

Ia mengatakan baru mengetahui secara utuh persoalan tersebut sekitar dua hingga tiga pekan terakhir setelah menerima berbagai aspirasi dari para guru.

“Saya juga meminta maaf ke teman-teman guru Kutai Kartanegara kalau ada keterlambatan seperti ini. Jujur saja, saya baru tahu itu dua tiga minggu kemarin. Baru paham, ternyata ada permasalahan yang luar biasa,” ujarnya.

Selain pembayaran insentif guru non-ASN, DPRD Kukar juga membahas kemungkinan pemberian insentif bagi guru agama yang berada di bawah Kementerian Agama dan bertugas di Kukar. Namun, rencana tersebut masih dalam kajian karena Dinas Pendidikan belum memiliki kepastian dasar hukum untuk melakukan pembayaran.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kemungkinan pembayaran ganda apabila guru telah menerima tunjangan kinerja (Tukin) dari instansi asal, kemudian kembali memperoleh tambahan penghasilan pegawai (TPP) dari pemerintah daerah.

“Ketika sudah dibayarkan oleh Tukin, dapat lagi TPP, kan enggak boleh, pasti milih salah satu,” jelas Andi.

Untuk memastikan ketentuan tersebut, pembahasan akan kembali dilakukan bersama Dinas Pendidikan, Inspektorat dan bagian hukum. Andi mengatakan pemerintah daerah pada prinsipnya memiliki kesiapan anggaran, tetapi aspek aturan masih perlu dipastikan sebelum pembayaran dapat dilakukan.

“Secara keuangan, pemerintah daerah siap, tapi secara aturan itu yang lagi dikaji oleh teman-teman Dinas Pendidikan,” katanya.

Ia menegaskan, persoalan pembayaran insentif guru non-ASN saat ini lebih berkaitan dengan penyelesaian administrasi, bukan ketersediaan anggaran.

“Secara penganggaran keuangan, siap, amanlah. Kalau uang aman, tinggal masalah administrasi saja,” pungkasnya. (Adv) 

(Sf/Rs)