Tenggarong - Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tengah menuai pro dan kontra di masyarakat karwna khawatir program tersebut tak bisa berjalan sesuai harapan.

Tapera ditetapkan mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 tentang penyelenggaraan tapera. Sistem tabungan rumah ini akan memangkas gaji karyawan setiap bulannya.

Anggota Komisi III DPRD Kukar, Hamdan mengatakan pemerintah mempunyai tugas yang sangat berat karena harus meyakinkan dan menjelaskan kepada masyarakat agar mereka benar-benar paham dengan program tersebut.

"Masyarakat kita ini orangnya kritis dalam berfikir, mereka pasti ingin tahu lebih mendalam terkait Tapera ini," kata Hamdan Rabu (12/6/2024).

Ia menyebut pemerintah harus memberi fakta di lapangan bahwa program Tapera tidak akan disalahgunakan oleh oknum yang tak bertanggungjawab.

"Pemerintah harus selektif dalam menjalankan progam Tapera ini," sebutnya.

Hamdam menginginkan adanya kebijakan terkait program Tapera hanya bersifat wajib bisa masyarakat mapan dan tidak wajib untuk semua orang.

"Terkait setuju atau tidak dengan program Tapera, itu hak semua orang," pungkasnya. (Adv)

(Sf/By)