Cari disini...
DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Eko Wulandanu. (Foto: Aswin/Pusaranmedia.com)
Tenggarong - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.
Eko Wulandanu menegaskan Fraksi PKB memberikan sejumlah catatan dan harapan agar penyusunan RPJMD dapat berjalan selaras dengan arah pembangunan daerah serta kebijakan nasional.
Ia menyampaikan bahwa Fraksi PKB meminta pihak eksekutif agar penyusunan RPJMD dan APBD untuk lima tahun ke depan dapat dilakukan secara selaras dan seirama, sehingga arah pembangunan daerah berjalan konsisten.
Pemerintah daerah juga diharapkan dapat menyampaikan secara komprehensif dan transparan mengenai program-program prioritas dan berkelanjutan yang akan dilaksanakan.
Dalam pelaksanaan anggarannya, Fraksi PKB menekankan pentingnya efektivitas dan ketepatan sasaran agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, indikator capaian kinerja juga harus jelas agar pelaksanaan RPJMD dapat dijalankan dengan serius dan terukur.
Kepala dinas yang berhasil mencapai target diharapkan mendapatkan penghargaan, sedangkan yang tidak mencapai target perlu diberikan sanksi sesuai ketentuan.
Terkait penempatan pejabat dan pegawai, Eko menegaskan agar dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan keilmuan, keterampilan, dan disiplin ilmu yang dibutuhkan di masing-masing instansi.
Lebih lanjut, Fraksi PKB juga menyoroti pentingnya menjaga kondusivitas demokrasi di daerah agar kinerja pemerintah dapat berjalan maksimal. Fraksi PKB turut menyatakan dukungan terhadap kegiatan rumah ibadah, majelis ilmu, dan majelis zikir sebagai bagian dari pembentukan generasi yang berkarakter kuat dan berakhlak mulia.
Selain itu, Fraksi PKB menekankan bahwa program pemerintah daerah harus selaras dengan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga arah pembangunan di tingkat daerah dan nasional dapat berjalan seiring.
“Demikian pemandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kukar, dengan harapan seluruh program dapat berjalan efektif dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat Kukar,” pungkas Eko. (Adv)
(Sf/Mr)
Cari disini...
DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Eko Wulandanu. (Foto: Aswin/Pusaranmedia.com)
Tenggarong - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.
Eko Wulandanu menegaskan Fraksi PKB memberikan sejumlah catatan dan harapan agar penyusunan RPJMD dapat berjalan selaras dengan arah pembangunan daerah serta kebijakan nasional.
Ia menyampaikan bahwa Fraksi PKB meminta pihak eksekutif agar penyusunan RPJMD dan APBD untuk lima tahun ke depan dapat dilakukan secara selaras dan seirama, sehingga arah pembangunan daerah berjalan konsisten.
Pemerintah daerah juga diharapkan dapat menyampaikan secara komprehensif dan transparan mengenai program-program prioritas dan berkelanjutan yang akan dilaksanakan.
Dalam pelaksanaan anggarannya, Fraksi PKB menekankan pentingnya efektivitas dan ketepatan sasaran agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, indikator capaian kinerja juga harus jelas agar pelaksanaan RPJMD dapat dijalankan dengan serius dan terukur.
Kepala dinas yang berhasil mencapai target diharapkan mendapatkan penghargaan, sedangkan yang tidak mencapai target perlu diberikan sanksi sesuai ketentuan.
Terkait penempatan pejabat dan pegawai, Eko menegaskan agar dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan keilmuan, keterampilan, dan disiplin ilmu yang dibutuhkan di masing-masing instansi.
Lebih lanjut, Fraksi PKB juga menyoroti pentingnya menjaga kondusivitas demokrasi di daerah agar kinerja pemerintah dapat berjalan maksimal. Fraksi PKB turut menyatakan dukungan terhadap kegiatan rumah ibadah, majelis ilmu, dan majelis zikir sebagai bagian dari pembentukan generasi yang berkarakter kuat dan berakhlak mulia.
Selain itu, Fraksi PKB menekankan bahwa program pemerintah daerah harus selaras dengan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga arah pembangunan di tingkat daerah dan nasional dapat berjalan seiring.
“Demikian pemandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kukar, dengan harapan seluruh program dapat berjalan efektif dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat Kukar,” pungkas Eko. (Adv)
(Sf/Mr)